Posted: 07 May 2010 06:45 AM PDT

Jumat, 7/5/2010 | 13:45 WIB

SINGAPURA, KOMPAS.com — Para pengembang proyek properti China tercatat membukukan rekor utang terbesar di Hongkong. Banyak developer asal Negeri Tirai Bambu yang memanfaatkan suku bunga rendah yang berlaku di Hongkong. Selain itu, developer China mengais utang Hongkong lantaran pengetatan kredit properti di China untuk mencegah terjadinya overheating.

Sekadar catatan, China mematok suku bunga pinjaman properti pada 5,2 persen saban tahunnya. Sementara bunga kredit yang berlaku Hongkong saat ini berada pada level terendah sejak 2004 silam.

Ambil contoh, China Overseas Land & Investment Ltd yang baru saja mendapat kucuran kredit sebesar 8 miliar dollar Hongkong atau 1,03 miliar dollar AS pada Februari lalu, dengan bunga 1,45 persen.

"Pengembang properti memang harus mengambil langkah untuk bertahan di tengah kondisi market yang kompetitif," ujar Bryan Lee, analis Credit Agricole CIB, di Hongkong. Tak heran, mereka mencari kredit dengan biaya serendah mungkin.

Hingga saat ini, besaran kredit yang dipinjam developer China dari Hongkong mencapai 37,3 miliar dollar AS. Nilai pinjaman ini terbesar sejak 1999. Berdasar data yang dihimpun Bloomberg, pada periode yang sama pada 2009, nilainya hanya 3 miliar dollar Hongkong.

Beberapa pinjaman yang terjadi pada 2010, yakni China Resources Land Ltd pada 30 April lalu sebesar 6,2 miliar dollar Hongkong. Ada juga Agile Property Holdings Ltd, pengembang di 20 kota di China, yang memperoleh pinjaman 125 juta dollar AS dari Bank of America Corp unit Hongkong.

Yang terbaru adalah miliuner Xu Rongmao, pemilik Shimao Property Holdings Ltd. Dia sedang mencari pinjaman sebesar 400 juta dollar dari HSBC Holdings Plc unit Hongkong ataupun Standard Chartered Plc.

Lee juga mengungkapkan, banyak developer mencari kredit di sini karena pasar kredit sindikasi di Hongkong likuiditasnya tinggi dan bunga kompetitif. (KONTAN/Dessy Rosalina/Bloomberg)

Five Filters featured article: The Art of Looking Prime Ministerial - The 2010 UK General Election. Available tools: PDF Newspaper, Full Text RSS, Term Extraction.

Rusunawa untuk TNI Dibangun di Sejumlah Kota

Posted: 07 May 2010 06:37 AM PDT

Jumat, 7/5/2010 | 13:37 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) ke depan akan terus berupaya meningkatkan pembangunan rumah dinas bagi TNI. Untuk itu, program pembangunan Rusunawa untuk para anggota TNI akan dilaksanakan dengan melakukan konsolidasi antarinstansi terkait.

"Tahun 2009 lalu Kemenpera telah membangun 11 twin block (TB) Rusunawa untuk TNI dan Polri. Sedangkan pada tahun 2010 kami telah meningkatkan rencana pembangunan Rusunawa untuk TNI dan Polri sebanyak 28,5 TB," ujar Staf Ahli Menpera Bidang Hukum dan Pertanahan Jamil Ansari saat mewakili Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat Iskandar Saleh dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Panja Aset tanah dan Rumah Dinas Komisi I DPR RI di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (6/5).

RDP yang dihadiri oleh sejumlah pejabat Kemenpera dan Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum itu tersebut membahas tentang permasalahan aset tanah dan rumah dinas di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI.

Menurut Jamil, dari 11 Rusunawa yang dibangun Kemenpera, sebanyak enam TB telah dihuni oleh para prajurit TNI. Sedangkan dua TB juga telah digunakan oleh anggota Polri. Jamil menambahkan, tiga TB yang belum dihuni antara lain Rusunawa Kodam Jaya di Kelurahan Jatiwarna, Bekasi, Rusunawa TNI AL di Sunter, Jakarta Utara dan Mabes TNI AU di Kelurahan Jatiasih, Bekasi.

"Masih ada beberapa pekerjaan fisik seperti prasarana, sarana dan utilitas (PSU), jalan akses, serta daya listrik dan penyambungan PDAM di Rusunawa itu. Akan tetapi kami optimis tahun ini sudah bisa dihuni," katanya.

Lebih lanjut, Jamil menerangkan, Kemenpera juga berupaya untuk menggunakan sejumlah Rusunawa yang belum dihuni seperti di Marunda untuk digunakan bagi prajurit TNI. Oleh karena itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemda DKI Jakarta untuk penggunaan Rusunawa tersebut.

"Pada tahun 2010 ini, Kemenpera berencana membangun sejumlah Rusunawa untuk TNI di beberapa wilayah seperti Bogor, Bekasi, Medan, Bandung, Aceh, Maluku, Pontianak, Yogyakarta, Semarang, Magelang dan kota lainnya. Untuk itu, saya berharap TNI juga bisa menyediakan lahan untuk pembangunan Rusunawa bagi para prajuritnya," harapnya.

Sementara itu, Enggartiasto Lukita menyatakan, kebutuhan rumah bagi para anggota TNI dan Polri memang terus meningkat. Dalam hal ini, diperlukan koordinasi antarkementerian untuk mengatasi hal tersebut.

Ke depan, kata Enggartiasto Lukita, Komisi I DPR RI akan meminta Kemenpera dan Kementerian PU untuk dapat menyampaikan data mengenai Rusunawa yang masih belum siap huni atau diserahterimakan yang dapat dimanfaatkan penggunaannya oleh prajurit TNI.

"Kami juga mengusulkan Kemenpera, Kementerian PU dan Kementerian Keuangan untuk bersama-sama dengan Kementerian Pertahanan untuk melakukan "konsolidasi tanah" atau relokasi hunian kumuh TNI yang dihuni secara liar dengan membangun lebih banyak Rusunawa," katanya. (kemenpera.go.id)

Five Filters featured article: The Art of Looking Prime Ministerial - The 2010 UK General Election. Available tools: PDF Newspaper, Full Text RSS, Term Extraction.

Lippo Village Bangun Pusat Kuliner, Komersial, Infrastruktur Baru

Posted: 06 May 2010 04:24 PM PDT

Kamis, 6/5/2010 | 23:24 WIB

LIPPO VILLAGE, KOMPAS.com - Hampir tujuh belas tahun Lippo Village berkonsetrasi penuh dalam mengembangkan sektor residensial dengan menjual sukses kluster-kluster yang ditawarkan serta seiring dengan semakin berkembangnya dan prospektifnya kawasan Lippo Village dan sekitar kota Tangerang untuk kawasan bisnis.

Kini pada tahun 2010 -di samping terus menciptakan kluster baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat- pengelola kota mandiri Lippo Village menawarkan lahan untuk komersial serta menambah sarana infrastruktur bagi kenyamanan dan pertumbuhan investasi warganya.

Strategi pengembangan kawasan di Lippo Village tersebut dimulai dengan banyaknya permintaan dari para pengusaha yang akan mengembangkan usahanya di Lippo Village pada tahun 2010.

Beberapa area komersial yang telah terjual pada tahun 2010 ini antara lain untuk bank, restoran, car wash, gedung serba guna, SPBU dan pusat perbelanjaan. Sedangkan, beberapa pengusaha lain sedang dalam tahap negosiasi. Atas dasar itulah, pengelola kota mandiri Lippo Village membuka kawasan baru berupa lokasi/lahan bisnis di Lippo Village Central dan Lippo Village Utara.

"Selain karena proyeksi optimistis dari pengelola, penawaran ini juga disebabkan karena banyaknya permintaan dari masyarakat yang ingin berusaha di Lippo Village. Lahan bisnis yang ditawarkan tersebut bisa dibeli atau pun disewa," jelas Norita Alex, Director Lippo Village.

Untuk tahap pertama, luas lahan komersial yang ditawarkan di Lippo Village Cental seluas kurang lebih 1,5 hektar dan di Lippo Village Utara mencapai 5 hektar. Lokasi lahan di Lippo Village Utara yang ditawarkan sangat dekat dengan kawasan Karawaci Office Park yang saat ini sudah berkembang menjadi kawasan bisnis unggulan di Tangerang.

Menurut Hernanto Tandianto, General Manager Marketing Lippo Village, para calon pembeli diberi kemudahan dalam hal membeli atau pun menyewa lahan bisnis Lippo Village Central dan Lippo Village Utara. "Bisa dibeli atau disewa dengan luas lahan mulai dari 500 hingga 2.000 meter persegi sesuai dengan kebutuhan atau pun jenis usaha yang akan dilakukan calon pembeli. Lebih dari 2000 meter persegi pun diperkenankan."

"Dan, jika dilihat dari lingkungan sekitarnya yang saat ini telah ramai dengan hunian, lahan bisnis di Lippo Village sangat memungkinkan digunakan untuk areal perkantoran, restoran, bisnis otomotif, sekolah, hotel dan lain sebagainya yang berhubungan langsung dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat banyak."

"Tentu saja, pihak pengelola akan berusaha semaksimal mungkin melakukan seleksi jenis usaha yang akan dikembangkan agar tujuan saling melengkapi/saling mendukung di antara sesama pelaku bisnis di Lippo Village bisa tercapai," tegas Henanto Tandianto.

Kota mandiri Lippo Village memiliki infrastruktur, prasarana dan sarana kota yang berstandar internasional dan dikelola secara profesional oleh Town Management Division Lippo Village.

Lima yang baru di Lippo Village

Fasilitas infrastruktur baru yang akan terwujud pada tahun 2010 adalah:

Pertama, perubahan dan penambahan landscape "pintu masuk" Lippo Village dari arah tol Jakarta - Merak hingga bundaran depan Menara Matahari yang akan menghadirkan suasana baru dan kesan yg sangat membanggakan bagi para pengunjung maupun penghuni kota mandiri Lippo Village ketika memasuki kawasan kota mandiri Lippo Village

Kedua, pembangunan area komersial "St. Mark Square" yang berlokasi di depan Supermal Karawaci menjadi pusat makanan, belanja dan perkantoran. Hal ini akan menjadikan kawasan CBD Lippo Village dapat diakses dengan berjalan kaki

Ketiga, beroperasinya fly over pada Juli 2010 dari Lippo Village Central langsung menuju ke Jakarta yang akan mempermudah mobilitas penghuni kota mandiri Lippo Village menuju ke Jakarta. Hal ini tentunya akan berdampak positif terhadap perkembangan bisnis di Lippo Village dan berdampak positif terhadap kenaikan harga properti di Lippo Village secara umum.

Keempat, beroperasinya "Underpass Islamic" pada Juli 2010 yang dipastikan semakin mempermudah akses masuk ke Lippo Village Central dari Lippo Village Utara, Tangerang dan Merak.

Kelima, beroperasinya "Underpass Karawaci Office Park" pada Juni 2010 yang memudahkan akses warga Lippo Village Utara menuju kawasan bisnis Karawaci Office Park. Dampak positif lain kehadiran underpass ini adalah semakin meningkatnya dan semakin hidupnya investasi properti di kawasan Lippo Village Utara sebagai satu kesatuan antara tempat tinggal dan tempat bekerja/bisnis.

Sejak dibangun pada tahun 1993, kota mandiri Lippo Village dengan penguasaan lahan seluas 3.000 hektar telah berkembang pesat menjadi sebuah kota yang nyaman untuk dihuni sekaligus melahirkan banyak peluang dan potensi bisnis prospektif.

Hingga akhir tahun 2009, total penghuni kota mandiri Lippo Village telah mencapai lebih dari 50 ribu kepala keluarga. Sedangkan, jumlah pengunjung ke kota mandiri Lippo Village mencapai 100 ribu sampai 150 ribu orang per harinya dengan berbagai kepentingan, termasuk kepentingan bisnis.

Five Filters featured article: The Art of Looking Prime Ministerial - The 2010 UK General Election. Available tools: PDF Newspaper, Full Text RSS, Term Extraction.

Perumahan Rawa Pening Dihentikan

Posted: 06 May 2010 04:07 PM PDT

Kamis, 6/5/2010 | 23:07 WIB

SEMARANG, KOMPAS.com - Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah pada Rabu (5/5), merekomendasikan penghentian sementara pembangunan perumahan di Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, yang berdekatan dengan Rawa Pening. Perumahan tersebut belum memiliki analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).

"Izin yang sudah dikeluarkan pemkab bisa dievaluasi kembali karena belum ada amdal. Rawa Pening itu termasuk dalam kawasan lindung yang diatur dalam perda Provinsi Jateng," kata Kepala Subbidang Pengawasan Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup (BLH) Jawa Tengah, Tri Rahardjo, usai rapat koordinasi dan konfirmasi pembangunan Perumahan Star Regency dekat Rawa Pening di Ungaran.

Seperti diberitakan Kompas, kompleks perumahan seluas 1,1 hektar dengan kapasitas 76 unit rumah aneka tipe mulai dibangun di sisi waduk alami Rawa Pening. Pengembang mengaku sudah mengantongi izin lokasi, izin gangguan, serta izin mendirikan bangunan. Namun, pagar pembatas perumahan itu berada sangat dekat dengan genangan air Rawa Pening.

Menurut Rahardjo, dalam Perda Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Provinsi Jawa Tengah, disebutkan bahwa setiap rencana usaha atau kegiatan pemanfaatan yang dilakukan badan usaha atau perorangan di kawasan lindung dikenakan aturan amdal. Dalam perda tersebut, Rawa Pening masuk dalam lampiran daftar kawasan lindung.

Seharusnya, sebelum kajian amdal selesai, tidak boleh keluar izin mendirikan bangunan maupun izin gangguan. Apalagi bila pengembangan berada di daerah yang termasuk kawasan lindung. Amdal penting dalam penentuan merusak-tidaknya pengembangan di kawasan lindung tersebut.

"Kalau amdalnya menyatakan tidak layak, izin yang sudah dikeluarkan harus dicabut," ujar Rahardjo.

Kepala BLH Kabupaten Semarang Prayitno Sudaryanto menegaskan, pihaknya bersama tim dari instansi terkait, termasuk BLH Jateng, bakal memeriksa perumahan itu dua pekan mendatang. Mereka sekaligus akan melihat perhitungan garis sempadan sungai. Sesuai aturan garis sempadan minimal 50 meter dari titik tertinggi air ditarik ke arah darat.

Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Semarang Soekendro mengatakan, pada Perda Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Izin Gangguan, tidak ada kewajiban menunggu terbitnya kajian amdal. Pengembang sudah menyusun dokumen upaya pengelolaan lingkungan-upaya pemantauan lingkungan (UKL-UPL). Berdasarkan masukan saat rapat koordinasi, pengembang diminta menyusun dokumen amdal.

"Rawa Pening itu daya tampungnya sudah jauh berkurang. Kalau diukur dari titik genangan air, berarti jalan Semarang-Solo tidak boleh dibangun di sana, kan masuk kawasan lindung," ujar Soekendro. (Antony Lee/KOMPAS Cetak Lembar Jawa Tengah)

Five Filters featured article: The Art of Looking Prime Ministerial - The 2010 UK General Election. Available tools: PDF Newspaper, Full Text RSS, Term Extraction.

Rumah Idaman

Jumat, 07 Mei 2010

Rumah Idaman “Utang Pengembang China di Hongkong Capai Rekor” plus 3 more

Rumah Idaman “Utang Pengembang China di Hongkong Capai Rekor” plus 3 more

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Kamus Bercinta

Blog Archive