Selasa, 17 November 2009

Rumah Idaman “KONSTRUKSI : Penyerapan Dana Stimulus Sektor Infrastruktur Relatif Kecil” plus 2 more

Rumah Idaman “KONSTRUKSI : Penyerapan Dana Stimulus Sektor Infrastruktur Relatif Kecil” plus 2 more


KONSTRUKSI : Penyerapan Dana Stimulus Sektor Infrastruktur Relatif Kecil

Posted: 17 Nov 2009 06:16 AM PST

Laporan wartawan KOMPAS Aloysius Budi Kurniawan

SURABAYA, KOMPAS.com -  Penyerapan dana stimulus sektor infrastruktur atau konstruksi secara nasional sebesar Rp 12,2 triliun hanya terserap sekitar 40 persen. Sementara di Jawa Timur tingkat penyerapan dana stimulus hanya mencapai 50 persen dari besaran stimulus Rp 2 triliun. Lambatnya pembebasan lahan menjadi penyebab utama.

Ketua Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) Jatim Gatut Prasetyo mengatakan, selama krisis keuangan global berlangsung, Ja tim mendapatkan kucuran dana stimulus pembangunan infrastruktur sebesar Rp 2 triliun atau sekitar 15 persen dari total dana stimulus infrastruktur nasional Rp 12,2 triliun.

Sampai bulan November ini, dana stimulus yang masuk ke Jatim sebesar Rp 2 triliun hanya terserap 50 persen atau sekitar Rp 1 triliun. Di Jatim terdapat banyak orang dengan kemampuan yang handal tapi mengapa penyerapan dana stimulus infrastruktur kecil? ujarnya.

Gatut berharap, sisa dana stimulus sebesar Rp 1 triliun yang belum terserap dapat dialihkan dan digunakan dalam APBD Pemprov Jatim tahun depan. "Ada kabar tahun depan tak ada lagi dana stimulus seperti ini. Padahal jika dimanfaatkan benar-benar, banyak kontraktor kecil yang dapat memanfaatkan," papar Gatut.

Dengan tingkat penyerapan yang hanya sebesar 50 persen, Gatut menilai proyek stimulus infrastruktur di Jatim Gagal. Penyebabnya adalah lambatnya proses pembebasan lahan, baik untuk pembangunan perumahan, perkantoran, maupun jalan tol.

"Pembebasan lahan bisa dua tahun lebih. Padahal, waktu pembangunan hanya sebentar. Agar proses pembebasan lahan lebih cepat, pihak swasta seharusnya juga dilibatkan," ucapnya.

Selama ini, proses pembebasan lahan untuk pembangunan sarana umum selalu dilakukan pemerintah. Untuk mempercepat proses pembebasan lahan, Departemen PU akan memberikan insentif bagi camat atau lurah sebagai ujung tombak pembebasan lahan tol.

Departemen PU juga mengusulkan pemangkasan jadwal musyawarah pembebasan tanah dari 120 hari menjadi 60 hari dan penerapan konsinyasi setelah 51 persen lahan bebas dari ketentuan sebelumnya 75 persen lahan bebas. Usulan penurunan syarat konsinyasi dari 75 persen menjadi 51 persen juga pernah disampaikan Gubernur Jatim Seokarwo pada Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto.

Tender lewat internet  

Sekretaris 2 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Soetarno menambahkan, dalam waktu dekat seluruh proyek pengadaan barang atau jasa pemerintah termasuk pembangunan infrastruktur akan dilakukan lewat internet. Tanpa harus saling bertatap muka, proses tender dapat dilakukan di manapun dan oleh siapapun.  

"Persaingan akan semakin ketat karena semua orang berpeluang. Panitia tender harus lebih siap dalam penilaian," kata Soetarno.

Selain menerapkan sistem tender lewat internet, LKPP berencana menerapkan pembayaran uang sanggah bagi kontraktor yang melakukan sanggah pasca tender mereka ditolak. Dengan ketentuan pembayaran uang sanggah, diharapkan proses tender tak berlarut-larut.

 

 

Editor: ksp

This content has passed through fivefilters.org.

KONSTRUKSI : Pembangunan Tol di Indonesia Jalan di Tempat

Posted: 17 Nov 2009 05:49 AM PST

Laporan wartawan KOMPAS Aloysius Budi Kurniawan

SURABAYA,KOMPAS.com - Pemerintah menargetkan pembangunan jalan tol sepanjang 1.500 kilometer dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJM 2004-2009. Namun demikian, langkah ini tak berhasil karena terkendala permasalahan dasar, yaitu lambatnya proses pembebasan lahan.

Demikian penuturan Wakil Ketua Panitia Konferensi The Eastern Asia Society For Transportation Studies (EASTS) ke-8, Danang Parikesit di Surabaya, Selasa (17/11). "Pembangunan tol di Indonesia sangat lambat, sementara di negara lain pembangunan tol cukup progresif. Salah satu penyebab adalah kurangnya keberanian bupati dan walikota di daerah untuk membebaskan lahan demi kepentingan umum," ujar Danang.

Menurut Danang, dalam konteks pembangunan jalan tol kepala daerah seperti bupati, walikota, camat, hingga lurah memiliki dua sisi peran, yaitu sebagai pejabat pelaksana pembebasan lahan sekaligus wakil konstituen atau rakyat. Karena itu, bupati dan walikota kadang dilematis untuk melakukan pembebasan tanah bagi pembangunan jalan tol.

Komitmen kuat

Menyikapi hal ini, Danang menyatakan, pemerintah pusat harus berkomitmen kuat untuk berani memberikan insentif bagi para pemimpin daerah. Pemberian insentif diharapkan dapat mempercepat proses pembebasan tanah untuk kepentingan publik.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto mengatakan, Departemen PU akan memberikan insentif bagi camat atau lurah sebagai ujung tombak pembebasan lahan tol. Selain itu, agar proses lebih cepat, Departemen PU juga mengusulkan pemangkasan jadwal musyawarah dari 120 hari menjadi 60 hari dan penerapan konsinyasi setelah 51 persen lahan bebas dari ketentuan sebelumnya 75 persen lahan bebas.

Beda mazhab

Danang melihat mazhab pembangunan jalan tol di negara maju dan negara berkembang berbeda. Negara-negara maju menerapkan tarif tol sebagai biaya sebenarnya yang harus ditanggung para pengguna jalan. Sedangkan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia tarif tol dikenakan pada pengguna jalan untuk membiayai pembangunan jalan.

Selain itu, kontrol peningkatan layanan tol di Indonesia juga lemah. Setiap dua tahun sekali tarif tol naik, tapi tak pernah ada kontrol terhadap peningkatan pelayanan tol. "Padahal, tarif dan pelayanan merupakan dua sisi mata uang yang seharusnya berjalan selaras," paparnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Pengetahuan Internasional EASTS dari Universitas Tokyo Hitoshi Ieda menyatakan, pembangunan jalan tol bukan sekadar untuk alasan ekonomis. Tapi pembangunan tol bertujuan untuk perbaikan sistem transportasi secara umum.

Pengadaan jalan tol selalu kontradiktif, pengelola menginginkan tarif tol mahal sedangkan pengguna jalan berharap tarif tol murah. "Dengan tujuan dasar sebagai perbaikan sistem transportasi umum, seharusnya jalan tol bukan hanya untuk orang kaya saja tapi juga untuk orang ekonomi kelas bawah," kata Ieda.

Secara terpisah, Ketua Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) Jatim Gatut Prasetyo menambahkan, agar proses pembebasan tanah lebih cepat, seharusnya pemerintah melibatkan dan memberi kesempatan pada pihak swasta. Masalahnya, selama ini proses pembebasan lahan oleh pemerintah selalu lama. Hal ini diperparah dengan penentuan nilai jual obyek pajak (NJOP) tanah yang tidak transparan dan cenderung naik terus.

 

Editor: ksp

This content has passed through fivefilters.org.

PERUMAHAN : Penjualan Ciputra Semester II Melonjak

Posted: 17 Nov 2009 01:05 AM PST

Laporan wartawan KONTAN Gloria Haraito

JAKARTA, KOMPAS.com -  PT Ciputra Development Tbk ikut ketiban rejeki di saat longsornya bunga kredit kepemilikan rumah (KPR). Saat ini, Ciputra sedikitnya tengah membangun 19 proyek properti yang tersebar di Medan, Pekanbaru, Palembang, Lampung, Banjarmasin, dan Balikpapan. Ada pula di Jakarta, Semarang, Surabaya, Manado, Makassar, Bali, Ambon, Pandaan, dan Sidoarjo. Sebanyak 50% dari perumahan Ciputra dilepas ke pasar melalui fasilitas KPR.

Di Jakarta, Ciputra tengah mengembangkan empat perumahan, yakni, Citra Indah seluas 600 hektare (ha) di Jonggol, Bogor; Citra Raya seluas 1.000 ha di Tangerang; Citra Gran seluas 400 ha di Cibubur; dan Citra Garden City seluas 300 ha di Kalideres. Citra Indah dan Citra Raya merupakan perumahan untuk segmen menengah ke bawah dengan harga rumah mulai dari Rp 55 juta sampai Rp 500 juta per unit. Sebaliknya, Citra Gran dan Citra Garden City ditujukan bagi segmen menengah ke atas dengan harga Rp 300 juta sampai Rp 2 miliar.

Direktur Pengelolaan Ciputra, Harun Hajadi mengatakan, berkah penurunan bunga KPR sudah terlihat sejak kuartal tiga kemarin. Sebagai pengembang ekspansif, Ciputra selalu menggandeng bank yang menawarkan bunga kompetitif. Misalnya, di awal bunga KPR luruh, Ciputra berhasil menggandeng kerja sama eksklusif dengan BCA untuk memberikan bunga KPR 9,5%. Saat bunga KPR turun lagi, Ciputra menggandeng kerja sama eksklusif dengan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) untuk menyajikan bunga KPR sebesar 9%.

Di luar bank di atas, Ciputra juga menggandeng Bank Mandiri, PT Bank CIMB Niaga Tbk, BNI, PT Bank Tabungan Negara, dan PT Bank Pan Indonesia Tbk (Panin). "Sebetulnya kami bekerja sama dengan semua bank, namun bank yang memberikan tawaran paling menarik biasanya kami gandeng untuk promosi eksklusif," ujar Harun kepada KONTAN. Menurut Harun, bunga KPR yang nangkring di posisi 9% merupakan yang terendah sepanjang masa.

Sedikit kilas balik, di awal tahun bunga KPR melejit hingga 16%. Lalu luruh ke kisaran 12% pada bulan Juni. Lantas memasuki bulan Agustus bunga KPR ini kembali luruh ke kisaran 9,5%.

Bunga KPR yang longsor ini jelas membuat penjualan rumah Ciputra membaik di semester kedua 2009. Sepanjang tahun ini, volume penjualan rata-rata Citra Indah, misalnya, mencapai 250 unit per bulan. Sementara penjualan Citra Raya 150 unit per bulan. Adapun volume penjualan rata-rata Citra Garden City dan Citra Grand masing-masing mencapai 30 unit per bulan. Volume penjualan bulanan di semester dua lebih tinggi 30% dibandingkan volume penjualan bulanan di semester satu.

Sehingga, Harun memprediksi volume penjualan tahun 2009 relatif stabil dibandingkan volume penjualan 2008 yang sebesar 6.300 unit. Ciputra pun menargetkan penjualan tahun ini bisa menyamai tahun lalu yang sebesar Rp 1,3 triliun.

Harun berharap, bunga KPR yang berkisar 9% ini masih bakal bertahan hingga tahun depan. Karenanya, Ciputra menargetkan belanja modal tahun 2010 sebesar Rp 1,5 triliun yang diambil dari kas internal. Sebanyak Rp 800 miliar akan digunakan untuk membeli lahan baru. Sementara Rp 700 miliar akan digenjot untuk pembangunan lahan yang telah ada. Walhasil, Ciputra menargetkan penjualan tahun depan bisa tumbuh 25%.

Harun yakin target ini bisa tercapai. Selain didukung oleh bunga KPR yang murah, Ciputra juga menjaga standarisasi pembangunan perumahan agar tetap diminati konsumen. (Gloria Haraito/KONTAN) 

Editor: ksp

Sumber : www.kontan.co.id

This content has passed through fivefilters.org.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar