Rumah Idaman: Agustus 2010

Selasa, 31 Agustus 2010

Rumah Idaman “Thamrin City Butuh Strategi Pemasaran Kreatif” plus 3 more

Thamrin City Butuh Strategi Pemasaran Kreatif
BPD Kian Gencar Salurkan KPR dan KPA
Poles Bandara Soekarno-Hatta, AP II Gandeng Investor Asing
Grup Mumbai India Berniat Tanam Investasi Bandara

Thamrin City Butuh Strategi Pemasaran Kreatif

Posted: 01 Sep 2010 05:08 AM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com - Meski sudah berganti konsep, tak berarti Thamrin City bakal sukses. Ritel di bilangan pusat kota Jakarta ini butuh strategi pemasaran yang kreatif agar dapat menggenjot tingkat pengunjung dan omzet.

Soanny Gunawan, Manajer Senior Cushman & Wakefield memandang, secara lokasi, Thamrin City yang lebih cenderung lebih dekat ke jalan terus Mas Mansyur memang sebaiknya tidak menargetkan pasar yang sama dengan mal segmen kelas atas yang sudah banyak di Bunderan HI.

"Reposisi Thamrin City sebagai mal yang menyasar kelas menengah sudah tepat, tinggal bagaimana kreatif tim pemasarannya saja untuk menggaet pasar," ujar Soanny.

Menurut Soanny, kegiatan pemasaran ini tak perlu menargetkan pasar yang jauh; cukup melihat potensi pasar yang ada di sekeliling mal. Seperti diketahui, di sekitar mal sudah ada hunian apartemen kelas menengah ke atas. Lalu, tak jauh dari situ, masyarakat sekitar Mas Mansyur juga merupakan potensi pasar yang empuk.

Sebagai mal strata title, Soany pun melihat tantangan Thamrin City setelah reposisi ke mal ialah mentransfer konsep baru ke setiap penyewa. Sebab, kontrol penyewa di mal strata title dikenal jauh lebih sukar ketimbang mal sewa. "Butuh penyatuan visi dan misi dalan mentransfer konsep ini, semua tenant harus mau kompak menjalankan konsep baru agar target tercapai," kata Soanny.

Reposisi Thamrin City sebagai mal yang menyasar kelas menengah sudah tepat, tinggal bagaimana kreatif tim pemasarannya saja untuk menggaet pasar.

-- Soanny Gunawan

Revitalisasi

Ketatnya persaingan dalam industri properti khususnya pusat perbelanjaan membuat PT Jakarta Realty, anak usaha pengembang properti Agung Podomoro Group (APG) bakal merevitalisasi proyeknya yaitu Thamrin City. Selain memperbanyak jumlah kios, pengelola pusat perbelanjaan ini juga akan mengubah konsep Thamrin City dari pusat grosir menjadi pusat bisnis, perbelanjaan dan tempat tinggal di jantung kota.

Chief Marketing Officer Commercial Thamrin City Ida Bagus K. Kusumajati mengatakan, sampai 31 Desember 2010 nanti pihaknya menargetkan untuk bisa membuka sekitar 2.000 unit kios dengan target jumlah pengunjung per hari mencapai 20.000 orang. "Dengan kondisi itu, omzet potensial per hari bisa mencapai Rp 2 miliar," kata Ida Bagus dalam rilis yang diterima Kontan.

Jumlah kios itu mengalami peningkatan dari jumlah sebelumnya yang mencapai 1.700 unit dari tahun sebelumnya yang sebanyak 1.200 unit dengan status kepemilikan strata title. Dengan peningkatan jumlah kios itu, diharapkan bisa merangsang calon penghuni (tenant) melakukan lebih banyak aktivitas bisnis.

Untuk mengenjot jumlah pengunjung, manajemen juga dibangun beberapa destinasi lain seperti Ladies Market, Bursa Mobil, Pusat Bisnis, Food Court, Celular, City Walk, Bursa KUKM, Cosmo Terrace hingga Pusat Kulit. Selain itu juga akan diluncurkan destinasi baru yakni Robotic Explorer untuk konsumen yang berminat di bidang robot.

Thamrin City merupakan pusat belanja yang dikenal sebagai Jakarta City Center (JaCC), tempat ini menjadi pusat grosir eksklusif untuk menyaingi Tanah Abang. Namun, pengembangan pusat grosir tersebut tidak sepenuhnya optimal karena kalah bersaing sehingga hanya beberapa subsektor bisnis yang menggeliat seperti grosir busana muslik dan batik.

Thamrin City dibangun di atas lahan seluas 13,6 hektare dengan letak strategis karena dikelilingi apartemen The Jakarta Residences, Thamrin Residence dan Garden House.

General Manager Pemasaran Thamrin Executive Residence Agung Wirajaya mengatakan, belum optimalnya Thamrin City sebagai pusat grosir karena perilaku pembeli grosir biasanya bersifat individual, perorangan dan tidak menghabiskan waktu berlama-lama di dalam pusat perbelanjaan. Hal itu mengakibatkan tenant lainnya seperti penyedia pusat jajan dan makanan menjadi tidak laku.

"Kalau hanya fokus di grosir, kami tak bisa berkompetisi dengan pusat grosir Tanah Abang sehingga mesti ada terobosan ide baru. Itulah sebabnya kami butuh revitalisasi," katanya. Dalam revitalisasi ini, manajemen memutuskan untuk menyediakan juga fasilitas bagi penjual dan pembeli ritel sebagai usaha induk meningkatkan trafik pengunjung tiap harinya.

Namun, Agung menjelaskan, Thamrin City tetap akan membidik kalangan pelanggan dari segmen menengah. Sehingga pusat perbelanjaan ini tidak akan bersaing langsung dengan pusat belanja high end seperti Plaza Indonesia atau Grand Indonesia yang letaknya tak jauh dari Thamrin City. "Harga lahan ruang kantor naik dari Rp 12 juta per m2 menjadi Rp 14 juta per m2 sedangkan harga kios sebesar Rp 40 juta per m2," papar Agung. (Gloria Haraito/Uji Agung Santosa/KONTAN)

This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read our FAQ page at fivefilters.org/content-only/faq.php
Five Filters featured article: "Peace Envoy" Blair Gets an Easy Ride in the Independent.

BPD Kian Gencar Salurkan KPR dan KPA

Posted: 01 Sep 2010 04:54 AM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Pembangunan Daerah (BPD) semakin gencar menyalurkan kredit pemilikan rumah (KPR) dan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA). Juni lalu, industri BPD telah menyalurkan KPR dan KPA sebesar Rp 10,87 triliun. Angka ini melejit 251,78 persen dibandingkan penyaluran KPR dan KPA pada Juni 2009 yang sebesar Rp 3,09 triliun.

Direktur Dana dan Jasa Bank Jabar Banten Tatang Sumarna mengatakan, pertumbuhan KPR dan KPA BPD yang pesat ini merupakan dampak dari laju pembangunan proyek perumahan dan apartemen baru di Indonesia. "Dengan banyaknya stok rumah, pengajuan KPR - KPA dari masyarakat meningkat," ujarnya.

Pertumbuhan KPR dan KPA juga ditopang oleh gencarnya sosialisasi BPD kepada masyarakat. BPD pun mengikuti langkah bank-bank umum yang menggandeng beberapa pengembang properti untuk meningkatkan penyaluran KPR dan KPA. "Saat ini, kami bekerjasama dengan dua pengembang properti," kata Tatang.

Bank Jabar Banten sendiri hingga Juni 2010 telah menyalurkan kredit perumahan Rp 72,8 miliar. Melihat kinerja tersebut Bank Jabar Banten optimistis, penyaluran KPR tahun ini bakal lebih besar dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp 102 miliar. "Kami ingin KPR tumbuh lebih dari dua kali lipat," katanya.

Sejatinya, BPD mulai menyalurkan KPR dan KPA sejak Mei 2009. Waktu itu, Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) membuat produk KPR bersama bernama KPR BPD. Produk ini menyasar pegawai negeri sipil (PNS).

Pemimpin Divisi Kredit Ritel Bank Jatim Partono menilai, pertumbuhan KPR BPD semakin marak dengan pembangunan rumah, terutama rumah bersubsidi. "Kami memang banyak menyalurkan kredit ke sektor ini," ujarnya. Tahun ini, Bank Jatim menargetkan pembiayaan KPR sebesar Rp 200 miliar. (Roy Franedya/KONTAN)

Juni lalu, industri BPD telah menyalurkan KPR dan KPA sebesar Rp 10,87 triliun. Angka ini melejit 251,78 persen dibandingkan penyaluran KPR dan KPA pada Juni 2009 yang sebesar Rp 3,09 triliun.

-- Tatang Sumarna

Poles Bandara Soekarno-Hatta, AP II Gandeng Investor Asing

Posted: 01 Sep 2010 04:41 AM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Angkasa Pura II (Persero) atau AP II mengaku siap bekerjasama dengan investor asing untuk mengembangkan Bandara Soekarno-Hatta. Menurut Direktur Utama AP II Tri S Sunoko, kerjasama dengan swasta untuk pengembangan bandara dimungkinkan menurut Undang-Undang Nomor 1/2009 tentang Penerbangan.

Menurut Tri, saat ini perseroan tengah menunggu instruksi lebih lanjut dari Mustafa Abubakar selaku Menteri BUMN atas rencana Pemerintah mengawinkan AP II dalam mengelola bandara terbesar di Indonesia itu. "Pastinya nanti ada beberapa skema kerja sama. Kami sendiri memiliki rencana untuk mengembangkan Soekarno-Hatta, jadi tidak seluruhnya pengelolaan bandara itu akan dilepaskan dari AP II," ujarnya.

Menteri BUMN Mustafa Abubakar sudah melontarkan wacana akan melibatkan investor swasta dalam mengembangkan Soekarno-Hatta. Rencana tersebut akan diwujudkan paling cepat tahun depan. "Kami cari cara pengelolaan bandara dengan mencari investasi yang besar untuk meningkatkan bandara Soekarno-Hatta. Saya sudah sampaikan rencana itu kepada Direksi AP II saat dilantik kemarin dan saya minta mereka membuat grand strategy untuk pengelolaan bandara dan peningkatan bandara secara menyeluruh," kata Mustafa.

Sejumlah negara yang perusahaannya memiliki kapasitas dalam mengembangkan bandara menurut Mustafa adalah Belanda, Amerika Serikat dan Jepang. Kami cari cara pengelolaan bandara dengan mencari investasi yang besar untuk meningkatkan bandara Soekarno-Hatta. (Gentur Putro Jati/KONTAN)

Kami cari cara pengelolaan bandara dengan mencari investasi besar untuk meningkatkan bandara Soekarno-Hatta. Saya sampaikan rencana itu kepada Direksi AP II dan minta mereka membuat grand strategy pengelolaan dan peningkatan bandara secara menyeluruh.

Grup Mumbai India Berniat Tanam Investasi Bandara

Posted: 01 Sep 2010 04:29 AM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com - Mumbai Grup asal India berminat untuk menanamkan investasinya di bandara Indonesia.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Herry Bakti S Gumay mengaku bahwa perusahaan tersebut sudah menyampaikan minat tersebut secara langsung bulan lalu. Yaitu dengan menanyakan di bandara mana saja mereka bisa menanamkan modalnya.

"Kami tawarkan setidaknya tujuh bandara yang ingin dikembangkan kepada mereka. Yaitu Samarinda, Banten, Kalimantan Barat, Kertajati dan Denpasar. Kebanyakan pembangunan itu untuk pengembangan terminal baru," ujar Herry, Rabu (1/9).

Menurut Herry, tidak menutup kemungkinan pemerintah akan menawarkan pengembangan Bandara Soekarno-Hatta kepada perusahaan tersebut. Menyusul rencana Kementerian BUMN untuk mencarikan mitra bagi PT Angkasa Pura II (Persero) dalam mengembangkan bandara tersebut.

"Sampai saat ini tidak ada ketentuan investor asing tidak boleh mayoritas dalam investasi bandara. Karena toh bandara tersebut akan tetap ada di Indonesia, tidak bisa mereka bawa pulang. Nanti tinggal hitung-hitungan pembagian revenue saja antar keduanya," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Utama Angkasa Pura II Tri S Sunoko mengaku tengah mengevaluasi skema terbaik kerja sama dengan calon investor Bandara Soekarno-Hatta tersebut. Untuk kemudian diajukan ke Kementerian BUMN.

"Kemungkinan nanti akan dibentuk holding company. Karena kalau dari sisi pendanaan, tentu akan berat bagi kami untuk investasi sendiri," pungkas Tri. (Gentur Putro Jati/KONTAN)

Kami tawarkan setidaknya tujuh bandara yang ingin dikembangkan kepada mereka. Yaitu Samarinda, Banten, Kalimantan Barat, Kertajati dan Denpasar. Kebanyakan pembangunan itu untuk pengembangan terminal baru.

-- Herry Bakti S Gumay

Senin, 30 Agustus 2010

Rumah Idaman Matahari Putra Prima Gunakan 30 Persen Modal Kerja

Matahari Putra Prima Gunakan 30 Persen Modal Kerja

Posted: 30 Aug 2010 10:07 AM PDT

Jajaran Direksi PT Matahari Putra Prima, dari kiri ke kanan: Hendra Sidin (Direktur Keuangan), Lina Latif (Corporate Secretary) Benjamin Mailool (Presiden Direktur), Danny Kojongian (Direktur Corporate Communication)

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Matahari Putra Prima Tbk (MPPA) telah menggenapkan rencana penggunaan modal kerja Rp 900 miliar dari sebagian hasil penjualan 90,76 persen saham PT Matahari Departement Store Tbk (LPPF). MPPA telah menggunakan sekitar 30 persen dari modal kerja itu untuk biaya awal pembangunan 10 gerai Hypermart yang diperkirakan mulai beroperasi tahun 2011 mendatang.

Direktur MPPA Danny Konjongian menjelaskan, pembangunan tiap gerai Hypermart membutuhkan biaya awal berkisar Rp 25 miliar hingga Rp 30 miliar. "Biaya itu meliputi gedung dan seluruh perlengkapannya," ujarnya ketika dihubungi KONTAN, Senin (30/8).

Untuk modal kerja yang tersisa, MPPA akan terus memanfaatkannya untuk pembangunan 10 gerai Hypermart setiap tahunnya. Dus, hingga tahun 2015, Danny menaksir jumlah total gerai Hypermart baru akan mencapai lebih dari 100 gerai.

Hingga akhir Juli 2010 lalu, MPPA telah mengoperasikan 50 gerai Hypermart. Sejak awal tahun ini, MPPA telah mendirikan 4 gerai Hypermart baru. Adapun hingga akhir tahun, MPPA berencana menambah tiga gerai lagi, yang akan berlokasi di Pulau Jawa dan Sumatera.

"Kami memang berharap bisnis ritel kami bisa menjadi pengganti departemen store," ujar Danny. Sebagai bukti, dari target pendapatan MPPA pada tahun ini sebesar Rp 8,5 triliun, sekitar 94 persen atau sebesar Rp 8 triliun akan disokong dari hasil penjualan Hypermart.

Namun, lanjut Danny, dampak liburan Lebaran pada kinerja Hypermart tidak akan sebesar yang dirasakan LPPF seperti tahun-tahun sebelumnya. Bila kenaikan pendapatan LPPF bisa terdongkrak hingga 50 persen karena Lebaran, sedangkan penjualan Hypermart paling hanya bisa terkerek hingga 20 persen. (Ade Jun Firdaus/KONTAN)

Pembangunan tiap gerai Hypermart membutuhkan biaya awal berkisar Rp 25 miliar hingga Rp 30 miliar. "Biaya itu meliputi gedung dan seluruh perlengkapannya.

-- Danny Konjongian

Minggu, 29 Agustus 2010

Rumah Idaman “Lippo Karawaci Raih Laba dari Bisnis Rumah Sakit” plus 3 more

Lippo Karawaci Raih Laba dari Bisnis Rumah Sakit
Interchange Warung Domba di Tol Cipularang Selesai 2011
Hotel Inna Muara Padang Dibangun Kembali
Korsel Keluarkan Kebijakan Tingkatkan Pasar Perumahan

Lippo Karawaci Raih Laba dari Bisnis Rumah Sakit

Posted: 30 Aug 2010 02:44 AM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) semakin agresif mengembangkan bisnis rumah sakit (RS) dan mal. Maklum, fulus yang merela peroleh dari bisnis ini cukup menggiurkan.

Setiap tahun pendapatan dari bisnis RS tumbuh di atas dua digit. Itu sebabnya, LPKR bakal terus membangun RS untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus meningkat.

-- Ketut Budi Wijaya

Pada semester I-2010, pendapatan LPKR dari divisi Healthcare mencapai Rp 507,15 miliar atau 35,5 persen dari total pendapatan bersih LPKR sebesar Rp 1,43 triliun. Adapun bisnis mal menyumbang pendapatan sebesar Rp 47,27 miliar. Pendapatan ini meningkat 31,3 persen ketimbang semester I-2009 sebesar Rp 35,99 miliar.

Presiden Direktur LPKR Ketut Budi Wijaya mengatakan, setiap tahun pendapatan dari bisnis RS tumbuh di atas dua digit. Itu sebabnya, LPKR bakal terus membangun RS untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus meningkat.

Ketut menuturkan, dalam lima tahun ke depan, pihaknya berencana membangun sekitar 25 RS baru dan 15 mal. Untuk membangun proyek tersebut, Ketut memperkirakan, total dana yang dibutuhkan LKPR mencapai US$ 1 miliar atau sekitar Rp 9 triliun. "Mungkin sekitar itu kebutuhan dana kami dalam lima tahun ke depan," ujarnya akhir pekan lalu.

Untuk membiayai sejumlah proyek besarnya itu, LPKR akan mengandalkan pendanaan dari berbagai sumber. Itu bisa berarti, lewat penerbitan obligasi, penjualan real estate investment trust (REIT), pinjaman perbankan, dan tentus saja dana internal. Berdasarkan laporan keuangan semester I-2010, LPKR memiliki dana kas senilai Rp 1,47 triliun. Selain itu, perusahaan ini mempunyai simpanan di REITS sebesar Rp 382,49 miliar.

Dua rumah sakit baru
Ketut menjelaskan, Juli lalu, LPKR telah memulai pembangunan dua rumah sakit yang berlokasi di Karawaci dan Makassar. Kedua proyek ini ditargetkan selesai dalam satu tahun. Adapun pembangunan satu unit RS diperkirakan menghabiskan dana US$ 20 juta. Dana sebanyak ini sudah termasuk pembangunan fisik gedung dan pembelian peralatan medis.

Biaya pembangunan dua rumah sakit itu akan menggunakan dana internal dan dana hasil penerbitan obligasi. Pada 11 Mei lalu, LPKR telah menerbitkan obligasi berbunga 9% per tahun senilai US$ 270 juta. Selain untuk melunasi surat utang lama yang jatuh tempo 2011, dana itu juga akan dipakai untuk menopang belanja modal LKPR di tahun ini sebesar US$ 70 juta -US$ 80 juta.

Analis Bhakti Securities Reza Nugraha menilai, ekspansi LPKR di bisnis rumah sakit cukup positif. Sebab, tak banyak perusahaan mencoba masuk ke sektor ini. Tapi investor juga harus mewaspadai sumber-sumber pembiayaan ekspansi tersebut.

Saat ini, Reza masih menyarankan beli saham LPKR dengan target Rp 670 per saham. Jumat (27/8), harga saham LPKR susut 3,85% menjadi Rp 500 per saham. (Avanty Nurdiana/Kun Wahyu Winasis/KONTAN)

Interchange Warung Domba di Tol Cipularang Selesai 2011

Posted: 30 Aug 2010 02:29 AM PDT

NGAMPRAH, KOMPAS.com - Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga Kabupaten Bandung Barat (KBB) pembangunan jalan tol 'interchange' Warung Domba Kecamatan Cikalongwetan, antara KM 104-105 tol Cipularang ini diperkirakan baru akan diimplementasikan tahun 2011.

Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga KBB, Dikky Ahmad Sidik, Ahad, mengatakan anggaran untuk membangun proyek tersebut mencapai Rp40 miliar. Sejak tahun 2005, 'detail engineering design' (DED) 'interchange' jalan tol ini sudah disusun, termasuk kajian anggaran juga sudah pernah dibuat pada tahun yang sama.

"Pembiayaan proyek ini dengan sistem pembagian dana (role sharing) antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Hanya, hingga saat ini belum ada keputusan jatah pembagian pembiayaan untuk tiap-tiap pemerintahan," kata Dikky.

Dijelaskannya, jika pembangunan jalan tol interchange tersebut tinggal menunggu surat izin dari Menteri Pekerjaan Umum. Sementara Pemkab Bandung Barat mengaku telah bertanggung jawab atas proyek ini, yaitu membuka akses menuju interchange tersebut.

"Kami telah membuka akses sepanjang sembilan kilometer dari Warung Domba hingga kawasan industri di Kecamatan Cipeundeuy. Pembukaan akses ini melibatkan tanah perkebunan Maswati milik PTPN VIII," paparnya.

Menurut Dikky, jika pembebasan tanah tersebut sudah tidak ada masalah dengan status kepemilikan tanah. Ia menyebutkan, pihak perkebunan kemungkinan akan menghibahkan sebagian tanahnya untuk menjadi akses menuju interchange dari tol Cipularang ini.

"Pembangunan jalan tol interchange ini membantu dan mempermudah warga sekitar PTPN. Karena sebelumnya di sekitar lahan yang dibebaskan tersebut memang biasa digunakan sebagai akses jalan," tandasnya.

Sebelumnya, Bupati Bandung Barat Abubakar, menyatakan jika pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi di KBB pada tahun ke tiga kepemimpinannya harus sudah mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Kendala anggaran menjadi persoalan klasik dalam mewujudkan sebuah pembangunan. Makanya kita ingin masalah klasik itu ada solusinya," tandasnya.

Dijelaskannya, perbaikan jalan diprioritaskan yang menghubungkan pusat pemerintahan, serta akses pelayanan ekonomi dan pertanian. Sektor pertanian menjadi salah satu penopang PDRB KBB. Hampir 30 persen PDRB KBB dari sektor pertanian.

Pada tahun 2010, anggaran yang disiapkan untuk perbaikan jalan dan irigasi mencapai Rp 27 miliar lebih. Dibandingkan anggaran tahun 2009, anggaran tersebut mengalami kenaikan cukup besar. Tahun 2009 hanya Rp 21 miliar dengan panjang jalan yang diperbaiki sekitar 40 km.

Hotel Inna Muara Padang Dibangun Kembali

Posted: 30 Aug 2010 02:23 AM PDT

PADANG, KOMPAS.com - Presiden Direktur PT Hotel Indonesia Natour, Herry Angligan, mengatakan, pembangunan Hotel Inna Muara Padang, Sumatra Barat bakal menghabiskan anggaran Rp160 miliar.

"Anggaran pembangunan Hotel Inna Muara tersebut berasal dari sinergi BUMN, guna menggairahkan kembali pariwisata Sumbar pascagempa 30 September 2009," kata Herry Angligan disela peletakan batu pertama dan pembangunan kembali Hotel Inna Muara Padang, di Padang.

Gempa berbekuatan 7,9 SR yang mengguncang Sumbar pada 30 September 2009 banyak merusak bangunan perkantoran dan rumah penduduk serta hotel di Padang.

Khusus hotel Inna Muara Padang, katanya, mengalami kerugian akibat gempa mencapai Rp10 miliar, karena itu bangunan hotel Inna Muara yang rusak perlu dibangun kembali.

"Bangunan tersebut ditargetkan selesai 12 bulan itu akan disesuaikan dengan arsitektur Bagonjong, sebagai ciri khas Kota Padang, Sumbar," katanya dan bangunan semula sebanyak 90 kamar akan dikembangkan menjadi 170 unit kamar.

Menurut Herry, pembangunan kembali Hotel Inna Muara Padang, diharapkan dapat mengangkat kembali potensi pariwisata daerah dan menyerap tenaga kerja serta bisa berperan dalam roda aktivitas daerah.

Sementara itu, peletakan batu pertama di hotel Inna Muara Padang merupakan wujud nyata komitmen Hotel Inna Hotel Group sebagai perusahaan hospitality BUMN terdepan yang memiliki tujuan investasi jangka panjang.

"Hal ini dilakukan agar perusahaan mampu bersaing, membangun dan mengelola industri hospitality dalam persaingan global yang ketat," katanya.

Hotel Inna Muara Padang berdiri pada tahun 1918 dengan nama Orange Hotel sebagai hotel milik perorangan Belanda Wilheminus Fransiscus. Baru pada tahun 1959 pemerintah Indonesia resmi mengambil alih dan kemudian diberi nama Hotel Muara Padang.

Inna Hotel gorup sebagai jaringan hotel BUMN sendiri memiliki 12 hotel bintang dua, tiga empat dan lima yang berada di Sumbar, Jabar, Jatim Bali dan Yogyakarta. Karena itu pembangunan kembali hotel Inna Muara Padang ini merupakan langkah awal Inna Hotel Group melakukan sejumlah perombakan pada jaringan hotel BUMN yang tersebar di sejumlah daerah sekaligus sebagai strategi terdepan untuk menjadikan Inna Hotel group sebagai tuan rumah di negeri sendiri.

Herry mengatakan, pembangunan hotel Inna muara ini nantinya akan memiliki beragam fasilitas dan keungulan kompetitif lainnya yang bisa ditawarkan sebagai nilai lebih sebuah hotel masa kini yang modern dan inovatif kepada mitra bisnis dan pelanggan.

Korsel Keluarkan Kebijakan Tingkatkan Pasar Perumahan

Posted: 30 Aug 2010 02:17 AM PDT

SEOUL, KOMPAS.com - Pemerintah Korea Selatan mengumumkan langkah-langkah untuk mengurangi pembatasan pada pinjaman hipotek (KPR) untuk melawan kemerosotan di pasar perumahan.

Berdasarkan program tersebut, diumumkan bersama oleh beberapa lembaga termasuk kementerian petanahan dan kementerian keuangan, pemerintah sementara akan memutar kembali beberapa pembatasan yang diperkenalkan pada pertengahan 2000 untuk membatasi melambungnya harga.

Pembatasan untuk beberapa peminjam akan dicabut sampai Maret mendatang, memberikan bank kekuatan untuk memutuskan berapa banyak yang bisa mereka pinjamkan kepada pembeli rumah.

Sebelumnya, peminjam dilarang dari mengambil pinjaman dengan pembayaran kembali tahunan senilai lebih dari 40 sampai 60 persen dari pendapatan mereka, tergantung pada lokasi dan harga properti.

Pembatasan ini akan dicabut bagi mereka yang tidak memiliki rumah atau pemilik satu rumah yang membeli properti bernilai kurang dari 900 juta won (752,193 dolar) di semua kawasan kecuali beberapa kabupaten yang terkenal untuk spekulasi, kementerian pertanahan
mengatakan dalam sebuah pernyataan.

"Mereka yang tidak memiliki rumah atau pemilik satu rumah lebih dari 91 persen dari semua rumah tangga, sehingga semua dari mereka berpotensi akan mendapatkan keuntungan dari perubahan," kata Wakil Menteri Pertanaham Jung Chang-Soo kepada wartawan.

Jung mengatakan mengubah tujuan untuk menghidupkan kembali penjualan perumahan selama musim gugur dan musim semi mendatang, musim utama untuk bergerak.

Pemerintah mengatakan, juga akan memperpanjang keringanan berbagai pajakyang berhubungan dengan properti satu tahun lagi, dan memperluas program jaminan pinjaman bagi keluarga berpenghasilan rendah.

Pihaknya akan menerbitkan obligasi senilai hingga tiga triliun won untuk pendanaan membantu pengembang kecil yang kesulitan mencari uang untuk membiayai proyek-proyek baru.

Seoul meluncurkan sebuah pajak properti dan pembatasan pinjaman hipotek pada pertengahan 2000 untuk membatasi lonjakan harga. Tetapi pasar perumahan telah ditempa oleh perlambatan ekonomi yang dimulai pada 2008. Lebih dari 110.000 rumah kosong pada akhir Juni, dan lebih dari 30 perusahaan pengembang runtuh antara Januari dan Mei tahun ini.

Jumat, 27 Agustus 2010

Rumah Idaman “Judge The Book by It's Cover” plus 3 more

Judge The Book by It's Cover
Pajak Tinggi dan Izin Berbelit Hambat Bisnis Properti
Kecenderungan Inflasi Naik, Bank Coba Tahan Bunga KPR
Penyaluran KPR dan KTA Komersial Tetap Tumbuh

Judge The Book by It's Cover

Posted: 28 Aug 2010 02:50 AM PDT

oleh Erwin H Hawawinata

Mungkin kita sering sekali mendengar istilah Don't judge the book by it's cover, tapi bila kita ke toko buku atau majalah,yang membuat kita tertarik dan melihat isi buku adalah sampulnya. Ketertarikan terhadap sesuatu yang indah atau sesuatu yang sesuai dengan selera kita sudah menjadi hal yang sangat mendasar.

Menjadi suatu pengalaman pribadi yang menarik bila kita mendapatkan sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan pribadi kita. Contohnya, kita biasanya menggunakan asesoris yang berhubungan dengan pribadi, entah kalung dengan simbol nama kita, gaya berdandan sesuai profesi atau karakter kita, bahkan beberapa orang bertato dengan gambar yang mengingatkan pada suatu kejadian atau sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan pribadi mereka.

Sebagaimana layaknya seorang bocah yang senang akan cerita sebelum tidur bedtime story, hingga kinipun, kita senang sekali apabila mendengar cerita, baik itu yang berupa mitos, legenda ataupun gosip. Ini yang saya maksud dengan "kemasan /cover". Perlu diingat, biasanya kita berhenti pada suatu toko,karena kita melihat "shop front" dari toko tersebut yang menarik atau membuat kita tertarik untuk masuk dan mengetahui lebih dalam.

Sama halnya dalam dunia arsitektur/desain, membuat suatu judul atau tema untuk sesuatu yang menjadi ide desain akan membuat desain tersebut akan semakin berbobot dan selalu diingat orang.

Faktor "love at first sight" sangat penting dalam hal ini, sehingga pernyataan "judge the book by it's cover" merupakan hal yang paling cocok dalam dunia arsitektur.

-- Erwin Hawawinata

Contohnya, mungkin kita cukup familiar dengan karya Frank Lloyd Wright dengan "Falling Water" nya yang mendunia, Tom Wills Wright (WS Atkins) dengan bentuk layar perahu pada Burj Al Arab, I.M Pei dengan The Piramide di Louvre, Paris, dan masih banyak lagi karya arsitek yang akhirnya menjadi ikon dunia.

Bahkan dengan konsep yang "sangat sederhana", Tom Wright menjelaskan bahwa sesuatu yang simpel dan mudah dikenali, pada akhirnya akan menjadi suatu karya yang abadi.

" If you can draw a building with a few sweeps of the pen and everyone recognises not only the structure but also associates it with a place on earth, you have gone a long way towards creating something iconic" (Tom Wright ,2000)

Suatu pemikiran sederhana, tapi dikemas dengan apik dan matang, akan lebih berbobot dibandingkan dengan suatu kerumitan dan konsep yang berbelit-belit. Alam sudah banyak sekali menyediakan ide-ide yang tinggal kita olah.

Beberapa hasil karya besar, berasal dari ide yang ada di alam. Contoh sederhana Sydney Opera House, yang diilhami oleh ombak di lautan. Akan menjadi menarik memperhatikan Sydney Opera House sambil membayangkan bentuk ombak yang menjadi dasar bentuk bangunan tersebut,dibandingkan apabila kita tidak mengetahui sama sekali darimana bentuk itu berasal.

Patung "Pieta" karya Michel Angello di Saint Pieter's Basillica, Vatikan, Roma, akan menjadi patung Maria biasa apabila kita tidak mengetahui "kejadian-kejadian" sepanjang riwayat patung tersebut.

Masih banyak lagi dan menarik sekali untuk mengamati dan mempelajari karya-karya besar dan mendunia bila ditelusuri dari "behind the story"

Kembali ke dunia arsitektur dan interior desain. Arsitektur dan interior ibaratnya bagai telur dengan cangkangnya. Bila melihat telur, kita langsung terbayang lingkaran kuning yang dikelilingi lapisan putih.

Begitupun dengan arsitektur dan interior, yang diharapkan memiliki kesinambungan desain dan bentuk, yang kemudian akan menciptakan "feel dan mood" sejak mata memandang bangunan tersebut.

Kesinambungan bentuk, gaya dan warna menjadi dasar dari proses mendesain, sehingga tercipta "feel dan mood" tadi. Feel menciptakan mood, dan mood terbentuk oleh feel.

Arsitektur adalah proses "creating", di mana membutuhkan konsentrasi terhadap harmoni yang melibatkan panca indera.

Faktor "love at first sight" sangat penting dalam hal ini, sehingga pernyataan "judge the book by it's cover" merupakan hal yang paling cocok dalam dunia arsitektur.

Selamat berkarya !

Erwin H. Hawawinata
Chief Design Officer
Hawawinata n Associates

Pajak Tinggi dan Izin Berbelit Hambat Bisnis Properti

Posted: 27 Aug 2010 10:01 AM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com - Tingginya suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dinilai masih menghambat bisnis properti. Demikian salah satu poin pendapat responden hasil survei Harga Properti Residensial (SHPR) Bank Indonesia (BI).

Selain bunga KPR, tiga hal lainnya yang menghambat adalah kenaikan harga bangunan, tingginya pajak, dan sulitnya perizinan alias birokrasi yang berbelit. SHPR merupakan survei BI triwulanan yang mencakup 45 pengembang utama di wilayah Jabodetabek-Banten dan sekitar 215 pengembang properti di 13 kantor BI (KBI).

Survei juga mengatakan, dana internal perusahaan masih menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan properti residensial. Dari sisi konsumen, KPR dengan tingkat bunga rata-rata antara 10 persen -12 persen menjadi pilihan utama dalam transaksi pembelian.

Menurut para responden, berdasarkan tipe rumah, kenaikan harga tertinggi terjadi pada rumah tipe kecil. Pada triwulan III 2010, responden berpendapat, kenaikan harga properti masih akan berlanjut dengan kenaikan yang melambat dibandingkan dengan kuartal II tahun ini. Penyebab utama kenaikan tersebut adalah kenaikan harga bangunan dan upah pekerja. (Andri Indradie/KONTAN)

Kecenderungan Inflasi Naik, Bank Coba Tahan Bunga KPR

Posted: 27 Aug 2010 09:48 AM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com - Suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR), menurut hasil survei harga properti residensial Bank Indonesia (BI), masih tinggi. Survei juga menunjukkan, suku bunga KPR ideal bagi konsumen ada di kisaran 10 persen-12 persen.

Namun, pelaku perbankan menilai, dengan tren inflasi yang menanjak, tren suku bunga bakal mengikuti. "Ke depan, saya melihat suku bunga tidak ada kecenderungan menurun," kata Joice F Rosandi, Kepala Divisi Kredit Konsumer PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI).

Toh, menurut Direktur Konsumer PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) Irman A Zahiruddin, bank berusaha memberi bunga terbaik dengan mengutip net interest margin (NIM) yang masuk akal. "Ini yang paling efisien," katanya.

Cuma, dia mengingatkan, setiap bank memiliki beban biaya berbeda yang akan menentukan besaran bunga kredit. "Inflasi saja sudah sekitar 5 persen. Belum biaya lain seperti asuransi dan operasional. Jadi, bank-bank di Indonesia seperti tidak bisa mengelak dari cap bunga kredit tinggi," imbuhnya.

General Manager Divisi Kredit Konsumer PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) Diah Sulianto mengatakan, dengan memperhitungkan tingkat inflasi sekarang, suku bunga KPR kemungkinan naik sekitar 0,25 persen - 0,5 persen akibat kenaikan biaya dana. Tetapi, bank memilih mempertahankan bunga KPR mereka saat ini, dan menutup kenaikan bunga mengurangi keuntungannya.

Bahkan, ada bank yang bisa memberi bunga lebih kecil. Caranya, bekerja sama dengan pengembang yang memberi subsidi bunga. "Kalau bekerja sama dengan pengembang, bank bisa menurunkan bunga," cetus Diah.

Apalagi, tambah Irman, pengembang bisa memberi subsidi bunga sampai 2 persen. Nah, untuk bunga efektif di pasar, dia bilang, sudah ada yang menerapkan 9,5 persen dengan batas atas 11,5 persen -12 persen. Angka ini diperoleh dengan asumsi rata-rata bunga simpanan 7 persen. (Andri Indradie/Roy Franedya/KONTAN)

Pelaku perbankan menilai, dengan tren inflasi yang menanjak, tren suku bunga bakal mengikuti. Ke depan, saya melihat suku bunga tidak ada kecenderungan menurun.

-- Joice F Rosandi

Penyaluran KPR dan KTA Komersial Tetap Tumbuh

Posted: 27 Aug 2010 09:39 AM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com - Prospek penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kepemilikan Apartemen (KTA) komersial akan tetap tumbuh tahun ini. Buktinya, pada kuartal II - 2010 penyaluran KPR dan KTA tumbuh 20,22 persen dibanding kuartal I - 2010.

"Peningkatan KPR dan KTA yang signifikan ini didorong oleh kecenderungan turunnya suku bunga sehingga meningkatkan animo masyarakat untuk mengajukan pinjaman perumahan," tulis Bank Indonesia dalam Survei Properti Komersial Triwulan II 2010.

Angka pertumbuhan KPR dan KTA ini terbilang paling tinggi di antara kredit properti lainnya. BI menyebutkan, kredit properti lainnya, yaitu kredit konstruksi, naik 12,99 persen dibanding kuartal sebelumnya. Sedangkan, kredit real estate justru turun 0,05 persen dari kuartal I - 2010.

Secara keseluruhan, penyaluran kredit properti pada kuartal II - 2010 mencapai Rp 230,8 triliun. Angka tersebut menunjukkan pertumbuhan 14,98 persen dibanding kuartal I - 2010. Jika dihitung terhadap total penyaluran kredit perbankan yang mencapai Rp 1.589,7 triliun pada kuartal II - 2010, pangsa pasar kredit properti mencapai 14,52 persen.

Andalan perbankan
Menurut General Manager Divisi Kredit Konsumer Bank BNI Diah Sulianto, KPR dan KTA untuk sektor komersial menjadi salah satu andalan bank untuk menyalurkan kredit. "Sebab, pasarnya sangat jelas dan tingkat risikonya bisa diukur karena biasanya berasal dari orang yang mapan," ujarnya.

Selain itu, lanjut Diah, nasabah di segmen KPR dan KPA komersial tidak sensitif terhadap suku bunga kredit. Pasalnya, mereka melakukan membeli properti komersial sebagai investasi. Apalagi, mereka kerap menyewakan kembali properti tersebut.

"Walaupun bunga kredit tinggi, hal ini bisa digantikan pendapatan dari penyewaan properti atau keuntungan waktu mereka menjual kembali," tuturnya.

Peningkatan KPR dan KTA yang signifikan ini didorong oleh kecenderungan turunnya suku bunga sehingga meningkatkan animo masyarakat untuk mengajukan pinjaman perumahan

Per Juni 2010, total penyaluran KPR BNI sudah mencapai Rp 11,2 triliun atau tumbuh 22 persen dari posisi akhir tahun lalu sebesar Rp 9,18 triliun. BNI menargetkan, tahun ini penyaluran KPR-nya tumbuh di atas 20 persen. KTA menyumbang 5 persen dari total KPR BNI. "KTA kami kecil karena hanya ditawarkan di kota-kota besar saja," tambahnya.

Direktur Consumer Banking PT Bank Tabungan Negara (BTN) Irman A. Zahiruddin mengatakan, penyaluran KPR dan KTA untuk properti komersial relatif lancar. KPR komersial adalah pembiayaan untuk rumah di atas Rp 55 juta, sedangkan KTA di atas Rp 144 juta. "Yang sering bermasalah justru KPR dan KTA untuk properti nonkomersial," ujar Irman. Pasalnya, kelompok debitur KPR dan KTA nonkomersial ini sering tidak mampu membayar cicilan. (Roy Franedya/Andri Indradie/KONTAN)

Kamis, 26 Agustus 2010

Rumah Idaman “Hotel Terapung di Morotai Maluku Utara” plus 2 more

Hotel Terapung di Morotai Maluku Utara
BTN Salurkan KPR Dengan Fasilitas Likuiditas
Agung Podomoro Bakal Lepas Saham 30 Persen

Hotel Terapung di Morotai Maluku Utara

Posted: 26 Aug 2010 01:47 PM PDT

TERNATE, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai mengusulkan pembangunan hotel terapung di daerah itu ke Bappenas sebagai salah satu solusi mengatasi keterbatasan sarana akomodasi di daerah itu terkait pelaksanaan Sail Morotai pada 2012.

Pembangunan hotel terapung lebih dipilih oleh Pemkab Morotai, karena daerah itu merupakan kabupaten kepulauan, sehingga hotel seperti itu memungkinkan berpindah-pindah tempat sesuai keinginan para tamu.

-- Ismail

"Dalam Sail Morotai tersebut, Morotai akan dibanjiri tamu baik dari dalam negeri maupun luar negeri, sehingga pembangunan hotel terapung di Pulau Morotai dinilai sangat perlu," kata Kadis Perikanan dan Kelautan Pulau Morotai, Ismail di Ternate.

Selain itu, kata Ismail, adanya hotel seperti itu di Pulau Morotai akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan, baik dari dalam maupun luar negeri untuk berkunjung ke sana.

Pemkab Pulau Morotai mengusulkan pembangunan hotel terapung tersebut ke Bappenas, karena pemkab setempat tidak memiliki dana untuk membangunnya sendiri, sementara untuk mengharapkan keterlibatan investor tampaknya sulit. Pemkab Pulau Morotai mulai melakukan berbagai persiapan untuk menyongsong pelaksanaan Sail Morotai pada 2012 seperti segera membentuk panitia persiapan pelaksanaan Sail Morotai tingkat kabupaten.

Selain itu, mulai mengintensifkan pembangunan berbagai infrastruktur di Kota Daruba, Ibukota Pulau Morotai, yang sumber pendanaannya selain dari APBD Pulau Morotai, juga dari APBD Provinsi dan APBN.

Gubernur Maluku Utara, Thaib Armaiyn sebelumnya mengatakan kebutuhan dana yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Sail Morotai pada 2012 di Kabupaten Pulau Morotai sekitar Rp200 miliar yang sebagian besar di antaranya untuk pembangunan infrastruktur.

Infrastruktur yang akan dibangun tersebut di antaranya pelabuhan, bandara, jalan dan jembatan, rumah sakit dan listrik. Sebagian besar dana tersebut diupayakan dari pemerintah pusat.

Pelaksanaan Sail Morotai pada 2012 di Kabupaten Pulau Morotai telah dicanangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat meresmikan pemindahan pusat pemerintahan Provinsi Malut dari Ternate ke Sofifi pada 4 Agustus 2010.

BTN Salurkan KPR Dengan Fasilitas Likuiditas

Posted: 26 Aug 2010 01:25 PM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Tabungan Negara (BTN) siap menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah menggunakan fasilitas likuiditas perumahan.

Secara administratif, calon penerima subsidi hanya diwajibkan menunjukkan NPWP dan SPT asli, serta surat pernyataan jika kedua surat tadi asli.

-- Iqbal Latanro

"Sebagai langkah awal kami akan mengambil alih proses verifikasi yang selama ini ditangani pemerintah," kata Direktur Utama BTN, Iqbal Latanro di Jakarta, Rabu, usai menandatangani kesepakatan penyaluran bantuan fasilitas likuiditas dengan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera).

Iqbal mengatakan, secara administratif, calon penerima subsidi hanya diwajibkan menunjukkan NPWP dan SPT asli, serta surat pernyataan jika kedua surat tadi asli.
Kesepakatan dengan pemerintah merupakan bentuk komitmen BTN untuk menjadikan pembiayaan perumahan sebagai inti bisnis perseroan.

Melalui skim baru ini, Bank BTN menargetkan dapat melipatgandakan pembiayaan rumah bersubsidi dari 130.000 unit menjadi 260.000 unit hingga akhir tahun 2010. Hingga semester I-2010, BTN telah membiayai pembiayaan terhadap 57.000 unit rumah bersubsidi.Khusus untuk penyaluran tahap pertama senilai Rp416 miliar.

Iqbal menjelaskan sebagai langkah awal BTN masih akan menggunakan pola subsidi lama yakni subsidi selisih bunga, sambil menunggu terbitnya SOP penyaluran bantuan likuiditas perumahan.

Menurut Iqbal, dana itu mampu menutup pencairan dana subsidi sesuai target pemerintah sebanyak 82.000 unit, yang meliputi penerima subsidi baru dan sekitar 3.000 unit rusunami yang masuk daftar tunggu di BTN sejak akhir tahun 2009 menyusul kebijakan perubahan pola subsidi perumahan.

Para pembeli rusunami tersebut sudah dinyatakan memenuhi syarat memeroleh subsidi selisih bunga dan subsidi uang muka berdasarkan pola lama, namun karena dana subsidi belum dicairkan pemerintah, pengembang terpaksa harus menanggung beban tersebut kepada bank. Iqbal juga mengungkap, pihaknya optimis penyaluran kredit perumahan BTN pada semester II/2010 bisa melampaui dari Rp12 triliun.

Optimisme ini berdasarkan kinerja penyaluran kredit pada semester I/2010 menunjukkan 60 persen dari target tahun 2010 sudah tercapai. Target penyaluran kredit BTN pada 2010, imbuh Iqbal, mencapai Rp20 triliun, naik 30 persen dari pencapaian tahun lalu sebesar Rp16 triliun.

"Target kami tahun ini Rp20 triliun, itu akan terlampaui. Kenapa saya berani mengatakan hal itu, sampai dengan posisi semester pertama tahun ini sudah mencapai 60 persen dan biasanya kita hampir double sampai akhir tahun," ujarnya.

Mengacu kinerja perseroan yang diperoleh di semester pertama tahun ini, proyeksi penyaluran kredit BTN hingga akhir 2010 mencapai kisaran Rp24 triliun atau lebih tinggi 20 persen dari target yang dipatok.

Iqbal menambahkan keyakinan itu sejalan dengan komitmen pemerintah melalui Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) yang akan menyelesaikan tunggakan kredit pemilikan rumah sederhana (KPRSh) dan kredit pemilikan rumah susun sederhana milik (rusunami) di sejumlah bank penyalur kredit.

"Kami bank penyalur KPR terbesar dengan pangsa pasar 97 persen dari seluruh kredit rumah bersubsidi. Beberapa tunggakan kredit, seperti rusunami di 2008-2009 sekarang sudah mulai dibayar, begitu pula landed house tahun ini juga dijanjikan akan selesai seluruhnya," ungkapnya.

Sementara itu, Menteri Perumahan Rakyat, Suharso Monoarfa memastikan pencairan bantuan fasilitas likuiditas tahap pertama sudah dapat dilakukan melalui bank penyalur. Dana sebesar Rp416 miliar telah disiapkan, dan diharapkan mampu membiayai sekitar 82.000 unit rumah termasuk 3.065 unit rumah susun sederhana milik (rusunami).

Ia mengungkapkan, anggaran tersebut merupakan dana masa transisi yang telah dipersiapkan untuk membiayai subsidi daftar tunggu tahun 2009, membayar kewajiban subsidi selisih bunga yang jatuh tempo pada tahun 2010 dan penerbitan baru tahun 2010.

"Ini langkah pertama yang dilakukan pemerintah sebelum penyaluran dana bantuan fasilitas likuiditas sebesar Rp2,6 triliun efektif dimulai pada 31 Agustus mendatang. Kini sedang kita tuntaskan standar operasional prosedur (SOP)-nya," kata Suharso.

Menpera menjelaskan, berdasarkan Permenpera No. 11 tahun 2010 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Bantuan Pembiayaan Perumahan dalam Bentuk Fasilitas Subsidi Perumahan, maka proses verifikasi calon penerima bantuan fasilitas likuiditas langsung dilakukan bank penyalur dan tidak lagi melalui Kementerian Perumahan Rakyat.Dengan pola bantuan fasilitas likuiditas.

Suharso mengingatkan, pemerintah tidak lagi mensubsidi harga rumah. Dia menilai tuntutan pengembang agar pemerintah menaikkan batasan harga RSh dan Rusunami tidak lagi relevan.
Lewat pola pembiayaan perumahan yang baru nantinya batasan harga rumah yang dapat dibeli calon konsumen ditentukan pihak bank berdasarkan penghasilan.

Sedangkan besar komposisi pembiayaan gabungan (blended financing) antara pemerintah dan bank penyalur bervariasi tergantung harga rumah yang diajukan. Rumah yang lebih murah misalnya di bawah Rp40 juta per unit, maka komposisi dana bantuan yang diberikan pemerintah bisa lebih besar dibanding rumah dengan harga di atas Rp80 juta, sehingga suku bunganya menjadi lebih rendah, paparnya. "Kita sangat mempertimbangkan azas keadilan," jelasnya.

Agung Podomoro Bakal Lepas Saham 30 Persen

Posted: 26 Aug 2010 12:52 PM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com - Niat PT Agung Podomoro untuk melantai di bursa semakin jelas. Pasalnya, salah satu perusahaan properti terbesar di Indonesia ini sudah menyampaikan dokumen awal kepada Bursa Efek Indonesia (BEI).

Direktur Penilaian Perusahaan BEI Eddy Sugito mengatakan, Agung Podomoro sudah memasukkan dokumen penawaran saham perdana alias initial public offering (IPO) awal pekan ini. "Agung Podomoro berniat melepas saham sebanyak 30 persen," katanya.

Sayang, Eddi enggan mengungkapkan target dana yang bakal diraih perusahaan. "Saya belum tahu," ucapnya. Namun, KONTAN pernah menulis jika Agung Podomoro bisa menangguk dana segar sebesar Rp 3 triliun dari hajatan ini.

Yang pasti, untuk melancarkan aksinya ini Agung Podomoro sudah menunjuk tiga penjamin emisi alias underwriter. "Ada tiga penjamin emisi, PT Mandiri Sekuritas, PT Indo Premier Securities, dan PT Deutsche Securities," imbuh Eddy. (Abdul Wahid Fauzie/KONTAN)

Ada tiga penjamin emisi, PT Mandiri Sekuritas, PT Indo Premier Securities, dan PT Deutsche Securities.

-- Eddy Sugito

Rabu, 25 Agustus 2010

Rumah Idaman “Cara Pandang Perumahan bagi Masyarakat Bawah Harus Diubah” plus 3 more

Cara Pandang Perumahan bagi Masyarakat Bawah Harus Diubah
Pembangunan Tol Balaraja-Tanjung Lesung Didukung
PU Kucurkan Dana BLU Rp 2,4 Trilun untuk 24 Ruas Tol
Rp 6 Triliun Untuk Amankan Pembebasan Tanah Jalan Tol

Cara Pandang Perumahan bagi Masyarakat Bawah Harus Diubah

Posted: 25 Aug 2010 01:46 PM PDT

Menpera Suharso Monoarfa memimpin Peringatan Hari Perumahan Nasional, Rabu (25/8/10)

JAKARTA, KOMPAS.com — Menpera mengajak para pemangku kepentingan bidang perumahan untuk mengubah cara pandang terhadap nomenklatur rumah atau perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR dan masyarakat berpenghasilan menengah bawah atau MBM.

Pasalnya, selama ini ada perbedaan nomenklatur itu ke dalam rumah sangat sederhana (RSS), rumah sederhana (RS), rumah susun sederhana (rusuna), dan rumah sederhana sehat (RSh) menurut strata status sosial masyarakat.

Hal ini disampaikan Menpera Suharso Monoarfa dalam peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) 2010 di Jakarta, Rabu (25/8/2010). Peringatan Hapernas digelar bersama seluruh pemangku kepentingan bidang perumahan. Perum Perumnas, Apersi, Realestat Indonesia (REI), MP3I, Bapertarum PNS, dan Bank BTN.

Melalui momentum Hapernas ini, saya ingin mengajak kita semua untuk mengubah cara pandang itu dengan mengubah nomenklatur rumah yang ada sekarang menjadi rumah sejahtera.

-- Suharso Monoarfa

Menurut Menpera, perbedaan nomenklatur RSS, RS, Rusuna, RSh, menimbulkan kesan merendahkan martabat penghuninya dan seolah-olah strata status sosial mereka tidak pernah meningkat karena mengikuti nomenklatur rumah atau perumahan. Bahkan juga berdampak pada penurunan kualitas aman bangunan sehingga rentan terhadap keselamatan.

"Melalui momentum Hapernas ini, saya ingin mengajak kita semua untuk mengubah cara pandang itu dengan mengubah nomenklatur rumah yang ada sekarang menjadi rumah sejahtera," katanya.

Untuk mewujudkan rumah sejahtera bagi MBR dan MBM, imbuh Menpera, pelaksanaan pembangunan perumahan yang telah menjadi kewenangan wajib pemerintah daerah, di samping merupakan kekuatan, juga terdapat kelemahan. Secara internal, daerah menghadapi kelemahan pembiayaan, bahkan sebagian sumber daya manusia. Secara eksternal, daya beli masyarakat di daerah dinilai lemah.

Walau demikian, kata Menpera, daerah mempunyai dua kekuatan utama, yaitu memiliki kepastian penyediaan tanah dan administrasi perizinan. Adapun pemerintah pusat memiliki kekuatan utama, yaitu regulasi, termasuk regulasi terhadap sumber-sumber pembiayaan yang diperlukan oleh daerah.

"Dengan memadukan kekuatan utama yang dimiliki pusat dan daerah ini, kita akan mendapatkan resultan gaya momen pembangunan perumahan yang disebut sebagai sinergitas pusat-daerah. Saya harap sinergitas ini akan lebih cepat meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui penyediaan kebutuhan perumahan bagi MBR dan MBM," harapnya.

Menpera Suharso Monoarfa mengungkapkan, tema yang ditetapkan dalam peringatan Hapernas tahun 2010 adalah "Wujudkan Rumah Sejahtera Melalui Sinergitas Pusat-Daerah". "Sejalan dengan upaya yang akan kita capai dalam pembangunan perumahan ke depan, maka kami tetapkan tema Hapernas 2010 ini adalah 'Wujudkan Rumah Sejahtera Melalui Sinergitas Pusat-Daerah'," ujar Menpera.

Menurut Menpera, rumah merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia. Rumah merupakan pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, penyiapan generasi muda, dan menjadi roda penggerak pembangunan ekonomi nasional.

Oleh karenanya, kualitas bangsa Indonesia di masa depan akan sangat dipengaruhi oleh kondisi dan kualitas perumahan. Perumahan juga merupakan indikator kesejahteraan umat manusia, seperti yang diungkapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat 1.

Menpera menjelaskan, dalam pelaksanaan program pembangunan perumahan ke depan, Kemenpera akan terus bekerja sama dengan para pemangku kepentingan bidang perumahan guna memenuhi penyediaan rumah bagi masyarakat.

Selain itu, "Kualitas bangsa Indonesia di masa depan, akan sangat ditentukan oleh kondisi dan kualitas perumahan sekarang. Untuk itu, kita perlu meningkatkan harkat, martabat, serta mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan rumah yang layak," tandasnya.

Pembangunan Tol Balaraja-Tanjung Lesung Didukung

Posted: 25 Aug 2010 12:44 PM PDT

PANDEGLANG, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang Provinsi Banten mendukung pembangunan jalan tol dari Balaraja Tangerang hingga ke wilayah wisata Tanjung Lesung Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang.

Jalan tol tersebut akan membawa dampat positif bagi perkembangan Pandeglang terutama dalam mengembangkan kawasan wisata khususnya Tanjung Lesung.

-- Aah Wahid Maulani

"Kami mendukung pembangunan jalan tol itu, karena akan mendorong kemajuan Pandeglang, terutama di wilayah selatan," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pandeglang, Aah Wahid Maulani di Pandeglang.

Menurut dia, keberadaan jalan tol tersebut akan membawa dampat positif bagi perkembangan Pandeglang terutama dalam mengembangkan kawasan wisata khususnya Tanjung Lesung.
Kawasan wisata Tanjung Lesung, kata dia, merupakan salah satu objek wisata andalan dan selama ini cukup banyak dikunjungi wisatawan baik domestik maupun mancanegara.

Pembangunan jalan tol tersebut, lanjut dia, seiring dengan program Pemkab Pandeglang yang menjadikan sektor pariwisata sebagai sektor andalan di samping pertanian. "Pembangunan jalan tol itu sangat sejalan dengan program kita yang menjadikan pariwisata sebagai sektor andalan, jadi tidak alasan untuk tidak mendukung," ujarnya.

Mengenai pelaksanaan pembangunan jalur transportasi itu, menurut dia, karena diprogamkan sebagia lanjutan dari pembangunan Bandara Banten Selatan, maka kemungkinannya setelah pembangunan Bandara itu.

"Pelaksanaan pembangunannya kemungkinan setelah Bandara Banten Selatan, atau bersamaan dengan Bandara," katanya. Rute jalan tol itu dari Kecamatan Balaraja Tangerang - Kecamatan Petir (Serang) - Cibadak (Lebak)- Warung Gunung (Lebak)- Bojong (Pandeglang) - Patia (Pandeglang)- Panimbang (Pandeglang).

PU Kucurkan Dana BLU Rp 2,4 Trilun untuk 24 Ruas Tol

Posted: 25 Aug 2010 12:29 PM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan akan mengucurkan dana dari Badan Layanan Umum (BLU) untuk 24 ruas tol senilai Rp2,4 triliun.

Pemerintah tetap berkomitmen agar 24 ruas tol yang kini sedang dievaluasi oleh pemerintah itu bisa jalan, bahkan bila perlu diberikan dukungan pemerintah bila hasil evaluasinya rendah.

-- Hermanto Dardak

"Semua 24 ruas kita akan berikan BLU," kata Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Hermanto Dardak menjawab pers di Jakarta, Selasa. Menurutnya, pemerintah tetap berkomitmen agar 24 ruas tol yang kini sedang dievaluasi oleh pemerintah itu bisa jalan, bahkan bila perlu diberikan dukungan pemerintah bila hasil evaluasinya rendah.

Salah satu ruas tol yang dana BLU-nya segera mengucur adalah ruas tol yang konsesinya dipegang oleh PT Bakrie Tol Road (BTR). PT BTR mendapatkan dana dari Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp800 miliar untuk pembebasan lahan tol Trans Jawa ruas tol Pejagan-Pemalang dan Batang-Semarang.

"Karena itu, target kami pembebasan lahan seksi prioritas selesai tahun ini," kata Direktur Utama PT BTR, Harya M Hidayat, usai menandatangani kontrak pinjaman dana BLU dengan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).

Ia mengungkapkan, pihaknya sudah mengajukan pinjaman BLU kepada BPJT dan saat ini sudah disetujui oleh pemerintah. Besarannya yakni BLU untuk Pejagan - Pemalang sebesar Rp250 miliar dan untuk Batang - Semarang sebesar Rp580 miliar.

"Kami sudah tandatangani kontrak pinjaman BLU dengan BPJT, diharapkan dalam waktu dekat dana BLU bisa segera cair," kata Harya. Ia mengatakan, dana BLU untuk Pejagan Pemalang akan dititik-beratkan pada seksi prioritas yaitu seksi I dan II.

Sedangkan untuk ruas tol Batang-Semarang, Bakrie akan memprioritaskan seksi I dan seksi V. Saat ini, untuk seksi I ruas Pejagan-Pemalang sudah mencapai 70 persen dan diharapkan dengan adanya suntikan dana dari BLU bisa mempercepat penyelesaian tanah.

"Kita harap seksi I untuk Pejagan-Pemalang ini bisa selesai tahun ini," katanya.
Apalagi, saat ini adalah bulan puasa dan lebaran, sehingga pembebasan tanah bisa dilakukan dan dipercepat. Sebab, kata Harya, pada hari biasa, pembebasan lahan agak sulit, tetapi pada musim lebaran ini biasanya akan lebih mudah, terutama soal kebutuhan lebaran.

Sedangkan untuk Batang-Semarang, Bakrie akan memprioritaskan seksi I dan V.
Untuk seksi V, akan diprioritaskan karena tersambung dengan tol Semarang seksi A, B, C milik Jasa Marga. "Kita prioritaskan juga seksi V ini dan kita targetkan tahun ini 50 persen tanahnya sudah bebas," katanya.

Begitu pula dengan seksi I dari Batang-Semarang juga akan diprioritaskan.
Harya juga menjelaskan, dengan adanya dana segar BLU ini, pihaknya optimis pada 2011 proyek pembangunan fisik tol Pejagan-Pemalang ini bisa segera dimulai dan 2012 sudah beroperasi.

Selain itu, Bakrie juga akan melakukan koordinasi dengan TPT(Tim Pembebasan Tanah) dan juga panita pembebasan tanah (P2T) di lapangan. Jalan tol Pejagan-Pemalang sepanjang 57,50 kilometer ini konsesinya dipegang oleh PT Pejagan Pemalang Toll Road.

Pembangunan proyek tol Pejagan-Pemalang terbagi jadi IV seksi. Untuk seksi I dan II sepanjang 20,6 km masuk dalam wilayah Kabupaten Brebes. Seksi III dan IV dengan panjang 31,2 kilometer, berada di Kabupaten Tegal.

Jalan tol Batang-Semarang sepanjang 75 km konsesinya dipegang oleh PT Marga Setiapuritama dan rencananya akan dibangun dengan lima seksi.

Rp 6 Triliun Untuk Amankan Pembebasan Tanah Jalan Tol

Posted: 25 Aug 2010 12:21 PM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp6 triliun melalui Badan Layanan Umum-Badan Pengatur Jalan Tol (BLU-BPJT) untuk mengamankan pembebasan tanah guna pembangunan jalan tol.

Pemerintah mengalokasikan Rp2,3 triliun di 2010 BLU-BPJT. Nah secara keseluruhan dari 2010 sampai 2013 sebesar Rp6 triliun.

-- Agus Martowardojo

"Pemerintah mengalokasikan Rp2,3 triliun di 2010 BLU-BPJT. Nah secara keseluruhan dari 2010 sampai 2013 sebesar Rp6 triliun," kata Menteri Keuangan, Agus Martowardojo di Gedung DPR Jakarta, Rabu. Menkeu menyebutkan, pemerintah akan menyediakan dana untuk keperluan tersebut secara bertahap di mana pada 2010 sebesar Rp2,3 triliun dan hingga 2013 akan mencapai Rp6 triliun.

Menurut Menkeu, dana BLU-BPJT tersebut merupakan dana talangan pengadaan tanah yang akan digunakan untuk 22 ruas jalan tol. Dana itu dikucurkan melalui BLU-BPJT sebagai modal awal di mana rinciannya untuk 2010 diajukan Rp2,3 triliun, pada 2011 diajukan Rp2,85 triliun, 2012 diajukan Rp650 miliar, dan tahun 2013 diajukan sebesar Rp200 miliar.

Untuk 2010 yang sebesar Rp2,3 triliun itu dari realokasi dana cadangan dalam APBN sebesar Rp914,3 miliar dan tambahan baru dalam APBN Perubahan sebesar Rp1,4 triliun.
Menkeu mengharapkan, dana BLU-BPJT ini mampu mengoptimalkan pembebasan tanah yang nilai kebutuhan sesungguhnya mencapai Rp12,7 triliun. Rencana pembebasan ruas jalan tol sampai 2014 mendatang adalah sepanjang 776 km.

Dalam kesempatan yang sama Menkeu juga menyatakan optimismenya bahwa PT Askrindo dan Perum Jamkrindo akan mampu melakukan penjaminan kredit usaha rakyat (KUR) hingga dua kali lipat pada 2010 setelah ada suntikan modal melalui penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp1,8 triliun.

"Dengan gearing ratio sebesar 10 kali, maka tambahan PMN tersebut akan meningkatkan kemampuan kedua perusahaan tersebut untuk melakukan penjaminan di 2010 sebesar Rp37,5 triliun," kata Menkeu.

Menurut dia, sebelum disuntikan modal melalui PMN, Jamkrindo dan Askrindo hanya mampu menjamin Rp19,5 triliun di 2009. "Sehingga nantinya target ekspansi KUR Rp20 triliun per tahun mulai tahun 2010 sampai 2014 akan tercapai," kata Agus.

Rumah Idaman

Selasa, 31 Agustus 2010

Rumah Idaman “Thamrin City Butuh Strategi Pemasaran Kreatif” plus 3 more

Rumah Idaman “Thamrin City Butuh Strategi Pemasaran Kreatif” plus 3 more

Senin, 30 Agustus 2010

Rumah Idaman Matahari Putra Prima Gunakan 30 Persen Modal Kerja

Rumah Idaman Matahari Putra Prima Gunakan 30 Persen Modal Kerja

Minggu, 29 Agustus 2010

Rumah Idaman “Lippo Karawaci Raih Laba dari Bisnis Rumah Sakit” plus 3 more

Rumah Idaman “Lippo Karawaci Raih Laba dari Bisnis Rumah Sakit” plus 3 more

Jumat, 27 Agustus 2010

Rumah Idaman “Judge The Book by It's Cover” plus 3 more

Rumah Idaman “Judge The Book by It's Cover” plus 3 more

Kamis, 26 Agustus 2010

Rumah Idaman “Hotel Terapung di Morotai Maluku Utara” plus 2 more

Rumah Idaman “Hotel Terapung di Morotai Maluku Utara” plus 2 more

Rabu, 25 Agustus 2010

Rumah Idaman “Cara Pandang Perumahan bagi Masyarakat Bawah Harus Diubah” plus 3 more

Rumah Idaman “Cara Pandang Perumahan bagi Masyarakat Bawah Harus Diubah” plus 3 more

Kamus Bercinta

Blog Archive