Minggu, 29 Agustus 2010

Rumah Idaman “Lippo Karawaci Raih Laba dari Bisnis Rumah Sakit” plus 3 more

Rumah Idaman “Lippo Karawaci Raih Laba dari Bisnis Rumah Sakit” plus 3 more


Lippo Karawaci Raih Laba dari Bisnis Rumah Sakit

Posted: 30 Aug 2010 02:44 AM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com -  PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) semakin agresif mengembangkan bisnis rumah sakit (RS) dan mal. Maklum, fulus yang merela peroleh dari bisnis ini cukup menggiurkan.

Setiap tahun pendapatan dari bisnis RS tumbuh di atas dua digit. Itu sebabnya, LPKR bakal terus membangun RS untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus meningkat.

-- Ketut Budi Wijaya

Pada semester I-2010, pendapatan LPKR dari divisi Healthcare mencapai Rp 507,15 miliar atau 35,5 persen dari total pendapatan bersih LPKR sebesar Rp 1,43 triliun. Adapun bisnis mal menyumbang pendapatan sebesar Rp 47,27 miliar. Pendapatan ini meningkat 31,3 persen ketimbang semester I-2009 sebesar Rp 35,99 miliar.

Presiden Direktur LPKR Ketut Budi Wijaya mengatakan, setiap tahun pendapatan dari bisnis RS tumbuh di atas dua digit. Itu sebabnya, LPKR bakal terus membangun RS untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus meningkat.

Ketut menuturkan, dalam lima tahun ke depan, pihaknya berencana membangun sekitar 25 RS baru dan 15 mal. Untuk membangun proyek tersebut, Ketut memperkirakan, total dana yang dibutuhkan LKPR mencapai US$ 1 miliar atau sekitar Rp 9 triliun. "Mungkin sekitar itu kebutuhan dana kami dalam lima tahun ke depan," ujarnya akhir pekan lalu.

Untuk membiayai sejumlah proyek besarnya itu, LPKR akan mengandalkan pendanaan dari berbagai sumber. Itu bisa berarti, lewat penerbitan obligasi, penjualan real estate investment trust (REIT), pinjaman perbankan, dan tentus saja dana internal. Berdasarkan laporan keuangan semester I-2010, LPKR memiliki dana kas senilai Rp 1,47 triliun. Selain itu, perusahaan ini mempunyai simpanan di REITS sebesar Rp 382,49 miliar.

Dua rumah sakit baru
Ketut menjelaskan, Juli lalu, LPKR telah memulai pembangunan dua rumah sakit yang berlokasi di Karawaci dan Makassar. Kedua proyek ini ditargetkan selesai dalam satu tahun. Adapun pembangunan satu unit RS diperkirakan menghabiskan dana US$ 20 juta. Dana sebanyak ini sudah termasuk pembangunan fisik gedung dan pembelian peralatan medis.

Biaya pembangunan dua rumah sakit itu akan menggunakan dana internal dan dana hasil penerbitan obligasi. Pada 11 Mei lalu, LPKR telah menerbitkan obligasi berbunga 9% per tahun senilai US$ 270 juta. Selain untuk melunasi surat utang lama yang jatuh tempo 2011, dana itu juga akan dipakai untuk menopang belanja modal LKPR di tahun ini sebesar US$ 70 juta -US$ 80 juta.

Analis Bhakti Securities Reza Nugraha menilai, ekspansi LPKR di bisnis rumah sakit cukup positif. Sebab, tak banyak perusahaan mencoba masuk ke sektor ini. Tapi investor juga harus mewaspadai sumber-sumber pembiayaan ekspansi tersebut.

Saat ini, Reza masih menyarankan beli saham LPKR dengan target Rp 670 per saham. Jumat (27/8), harga saham LPKR susut 3,85% menjadi Rp 500 per saham. (Avanty Nurdiana/Kun Wahyu Winasis/KONTAN)

This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read our FAQ page at fivefilters.org/content-only/faq.php
Five Filters featured article: "Peace Envoy" Blair Gets an Easy Ride in the Independent.

Interchange Warung Domba di Tol Cipularang Selesai 2011

Posted: 30 Aug 2010 02:29 AM PDT

NGAMPRAH, KOMPAS.com - Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga Kabupaten Bandung Barat (KBB) pembangunan jalan tol 'interchange' Warung Domba Kecamatan Cikalongwetan, antara KM 104-105 tol Cipularang ini diperkirakan baru akan diimplementasikan tahun 2011.

Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga KBB, Dikky Ahmad Sidik, Ahad, mengatakan anggaran untuk membangun proyek tersebut mencapai Rp40 miliar. Sejak tahun 2005, 'detail engineering design' (DED) 'interchange' jalan tol ini sudah disusun, termasuk kajian anggaran juga sudah pernah dibuat pada tahun yang sama.

"Pembiayaan proyek ini dengan sistem pembagian dana (role sharing) antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Hanya, hingga saat ini belum ada keputusan jatah pembagian pembiayaan untuk tiap-tiap pemerintahan," kata Dikky.

Dijelaskannya, jika pembangunan jalan tol interchange tersebut tinggal menunggu surat izin dari Menteri Pekerjaan Umum. Sementara Pemkab Bandung Barat mengaku telah bertanggung jawab atas proyek ini, yaitu membuka akses menuju interchange tersebut.

"Kami telah membuka akses sepanjang sembilan kilometer dari Warung Domba hingga kawasan industri di Kecamatan Cipeundeuy. Pembukaan akses ini melibatkan tanah perkebunan Maswati milik PTPN VIII," paparnya.

Menurut Dikky, jika pembebasan tanah tersebut sudah tidak ada masalah dengan status kepemilikan tanah. Ia menyebutkan, pihak perkebunan kemungkinan akan menghibahkan sebagian tanahnya untuk menjadi akses menuju interchange dari tol Cipularang ini.

"Pembangunan jalan tol interchange ini membantu dan mempermudah warga sekitar PTPN. Karena sebelumnya di sekitar lahan yang dibebaskan tersebut memang biasa digunakan sebagai akses jalan," tandasnya.

Sebelumnya, Bupati Bandung Barat Abubakar, menyatakan jika pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi di KBB pada tahun ke tiga kepemimpinannya harus sudah mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Kendala anggaran menjadi persoalan klasik dalam mewujudkan sebuah pembangunan. Makanya kita ingin masalah klasik itu ada solusinya," tandasnya.

Dijelaskannya, perbaikan jalan diprioritaskan yang menghubungkan pusat pemerintahan, serta akses pelayanan ekonomi dan pertanian. Sektor pertanian menjadi salah satu penopang PDRB KBB. Hampir 30 persen PDRB KBB dari sektor pertanian.

Pada tahun 2010, anggaran yang disiapkan untuk perbaikan jalan dan irigasi mencapai Rp 27 miliar lebih. Dibandingkan anggaran tahun 2009, anggaran tersebut mengalami kenaikan cukup besar. Tahun 2009 hanya Rp 21 miliar dengan panjang jalan yang diperbaiki sekitar 40 km.

This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read our FAQ page at fivefilters.org/content-only/faq.php
Five Filters featured article: "Peace Envoy" Blair Gets an Easy Ride in the Independent.

Hotel Inna Muara Padang Dibangun Kembali

Posted: 30 Aug 2010 02:23 AM PDT

PADANG, KOMPAS.com - Presiden Direktur PT Hotel Indonesia Natour, Herry Angligan, mengatakan, pembangunan Hotel Inna Muara Padang, Sumatra Barat bakal menghabiskan anggaran Rp160 miliar.

"Anggaran pembangunan Hotel Inna Muara tersebut berasal dari sinergi BUMN, guna menggairahkan kembali pariwisata Sumbar pascagempa 30 September 2009," kata Herry Angligan disela peletakan batu pertama dan pembangunan kembali Hotel Inna Muara Padang, di Padang.

Gempa berbekuatan 7,9 SR yang mengguncang Sumbar pada 30 September 2009 banyak merusak bangunan perkantoran dan rumah penduduk serta hotel di Padang.

Khusus hotel Inna Muara Padang, katanya, mengalami kerugian akibat gempa mencapai Rp10 miliar, karena itu bangunan hotel Inna Muara yang rusak perlu dibangun kembali.

"Bangunan tersebut ditargetkan selesai 12 bulan itu akan disesuaikan dengan arsitektur Bagonjong, sebagai ciri khas Kota Padang, Sumbar," katanya dan bangunan semula sebanyak 90 kamar akan dikembangkan menjadi 170 unit kamar.

Menurut Herry, pembangunan kembali Hotel Inna Muara Padang, diharapkan dapat mengangkat kembali potensi pariwisata daerah dan menyerap tenaga kerja serta bisa berperan dalam roda aktivitas daerah.

Sementara itu, peletakan batu pertama di hotel Inna Muara Padang merupakan wujud nyata komitmen Hotel Inna Hotel Group sebagai perusahaan hospitality BUMN terdepan yang memiliki tujuan investasi jangka panjang.

"Hal ini dilakukan agar perusahaan mampu bersaing, membangun dan mengelola industri hospitality dalam persaingan global yang ketat," katanya.

Hotel Inna Muara Padang berdiri pada tahun 1918 dengan nama Orange Hotel sebagai hotel milik perorangan Belanda Wilheminus Fransiscus. Baru pada tahun 1959 pemerintah Indonesia resmi mengambil alih dan kemudian diberi nama Hotel Muara Padang.

Inna Hotel gorup sebagai jaringan hotel BUMN sendiri memiliki 12 hotel bintang dua, tiga empat dan lima yang berada di Sumbar, Jabar, Jatim Bali dan Yogyakarta. Karena itu pembangunan kembali hotel Inna Muara Padang ini merupakan langkah awal Inna Hotel Group melakukan sejumlah perombakan pada jaringan hotel BUMN yang tersebar di sejumlah daerah sekaligus sebagai strategi terdepan untuk menjadikan Inna Hotel group sebagai tuan rumah di negeri sendiri.

Herry mengatakan, pembangunan hotel Inna muara ini nantinya akan memiliki beragam fasilitas dan keungulan kompetitif lainnya yang bisa ditawarkan sebagai nilai lebih sebuah hotel masa kini yang modern dan inovatif kepada mitra bisnis dan pelanggan.

This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read our FAQ page at fivefilters.org/content-only/faq.php
Five Filters featured article: "Peace Envoy" Blair Gets an Easy Ride in the Independent.

Korsel Keluarkan Kebijakan Tingkatkan Pasar Perumahan

Posted: 30 Aug 2010 02:17 AM PDT

SEOUL, KOMPAS.com - Pemerintah Korea Selatan mengumumkan langkah-langkah untuk mengurangi pembatasan pada pinjaman hipotek (KPR) untuk melawan kemerosotan di pasar perumahan.

Berdasarkan program tersebut, diumumkan bersama oleh beberapa lembaga termasuk kementerian petanahan dan kementerian keuangan, pemerintah sementara akan memutar kembali beberapa pembatasan yang diperkenalkan pada pertengahan 2000 untuk membatasi melambungnya harga.

Pembatasan untuk beberapa peminjam akan dicabut sampai Maret mendatang, memberikan bank kekuatan untuk memutuskan berapa banyak yang bisa mereka pinjamkan kepada pembeli rumah.

Sebelumnya, peminjam dilarang dari mengambil pinjaman dengan pembayaran kembali tahunan senilai lebih dari 40 sampai 60 persen dari pendapatan mereka, tergantung pada lokasi dan harga properti.

Pembatasan ini akan dicabut bagi mereka yang tidak memiliki rumah atau pemilik satu rumah yang membeli properti bernilai kurang dari 900 juta won (752,193 dolar) di semua kawasan kecuali beberapa kabupaten yang terkenal untuk spekulasi, kementerian pertanahan
mengatakan dalam sebuah pernyataan.

"Mereka yang tidak memiliki rumah atau pemilik satu rumah lebih dari 91 persen dari semua rumah tangga, sehingga semua dari mereka berpotensi akan mendapatkan keuntungan dari perubahan," kata Wakil Menteri Pertanaham Jung Chang-Soo kepada wartawan.

Jung mengatakan mengubah tujuan untuk menghidupkan kembali penjualan perumahan selama musim gugur dan musim semi mendatang, musim utama untuk bergerak.

Pemerintah mengatakan, juga akan memperpanjang keringanan berbagai pajakyang berhubungan dengan properti satu tahun lagi, dan memperluas program jaminan pinjaman bagi keluarga berpenghasilan rendah.

Pihaknya akan menerbitkan obligasi senilai hingga tiga triliun won untuk pendanaan membantu pengembang kecil yang kesulitan mencari uang untuk membiayai proyek-proyek baru.

Seoul meluncurkan sebuah pajak properti dan pembatasan pinjaman hipotek pada pertengahan 2000 untuk membatasi lonjakan harga. Tetapi pasar perumahan telah ditempa oleh perlambatan ekonomi yang dimulai pada 2008. Lebih dari 110.000 rumah kosong pada akhir Juni, dan lebih dari 30 perusahaan pengembang runtuh antara Januari dan Mei tahun ini.

Pembatasan ini akan dicabut bagi mereka yang tidak memiliki rumah atau pemilik satu rumah yang membeli properti bernilai kurang dari 900 juta won (752,193 dolar) di semua kawasan kecuali beberapa kabupaten yang terkenal untuk spekulasi

This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read our FAQ page at fivefilters.org/content-only/faq.php
Five Filters featured article: "Peace Envoy" Blair Gets an Easy Ride in the Independent.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar