Posted: 25 Aug 2010 01:46 PM PDT

Menpera Suharso Monoarfa memimpin Peringatan Hari Perumahan Nasional, Rabu (25/8/10)

JAKARTA, KOMPAS.com — Menpera mengajak para pemangku kepentingan bidang perumahan untuk mengubah cara pandang terhadap nomenklatur rumah atau perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR dan masyarakat berpenghasilan menengah bawah atau MBM.

Pasalnya, selama ini ada perbedaan nomenklatur itu ke dalam rumah sangat sederhana (RSS), rumah sederhana (RS), rumah susun sederhana (rusuna), dan rumah sederhana sehat (RSh) menurut strata status sosial masyarakat.

Hal ini disampaikan Menpera Suharso Monoarfa dalam peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) 2010 di Jakarta, Rabu (25/8/2010). Peringatan Hapernas digelar bersama seluruh pemangku kepentingan bidang perumahan. Perum Perumnas, Apersi, Realestat Indonesia (REI), MP3I, Bapertarum PNS, dan Bank BTN.

Melalui momentum Hapernas ini, saya ingin mengajak kita semua untuk mengubah cara pandang itu dengan mengubah nomenklatur rumah yang ada sekarang menjadi rumah sejahtera.

-- Suharso Monoarfa

Menurut Menpera, perbedaan nomenklatur RSS, RS, Rusuna, RSh, menimbulkan kesan merendahkan martabat penghuninya dan seolah-olah strata status sosial mereka tidak pernah meningkat karena mengikuti nomenklatur rumah atau perumahan. Bahkan juga berdampak pada penurunan kualitas aman bangunan sehingga rentan terhadap keselamatan.

"Melalui momentum Hapernas ini, saya ingin mengajak kita semua untuk mengubah cara pandang itu dengan mengubah nomenklatur rumah yang ada sekarang menjadi rumah sejahtera," katanya.

Untuk mewujudkan rumah sejahtera bagi MBR dan MBM, imbuh Menpera, pelaksanaan pembangunan perumahan yang telah menjadi kewenangan wajib pemerintah daerah, di samping merupakan kekuatan, juga terdapat kelemahan. Secara internal, daerah menghadapi kelemahan pembiayaan, bahkan sebagian sumber daya manusia. Secara eksternal, daya beli masyarakat di daerah dinilai lemah.

Walau demikian, kata Menpera, daerah mempunyai dua kekuatan utama, yaitu memiliki kepastian penyediaan tanah dan administrasi perizinan. Adapun pemerintah pusat memiliki kekuatan utama, yaitu regulasi, termasuk regulasi terhadap sumber-sumber pembiayaan yang diperlukan oleh daerah.

"Dengan memadukan kekuatan utama yang dimiliki pusat dan daerah ini, kita akan mendapatkan resultan gaya momen pembangunan perumahan yang disebut sebagai sinergitas pusat-daerah. Saya harap sinergitas ini akan lebih cepat meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui penyediaan kebutuhan perumahan bagi MBR dan MBM," harapnya.

Menpera Suharso Monoarfa mengungkapkan, tema yang ditetapkan dalam peringatan Hapernas tahun 2010 adalah "Wujudkan Rumah Sejahtera Melalui Sinergitas Pusat-Daerah". "Sejalan dengan upaya yang akan kita capai dalam pembangunan perumahan ke depan, maka kami tetapkan tema Hapernas 2010 ini adalah 'Wujudkan Rumah Sejahtera Melalui Sinergitas Pusat-Daerah'," ujar Menpera.

Menurut Menpera, rumah merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia. Rumah merupakan pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, penyiapan generasi muda, dan menjadi roda penggerak pembangunan ekonomi nasional.

Oleh karenanya, kualitas bangsa Indonesia di masa depan akan sangat dipengaruhi oleh kondisi dan kualitas perumahan. Perumahan juga merupakan indikator kesejahteraan umat manusia, seperti yang diungkapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat 1.

Menpera menjelaskan, dalam pelaksanaan program pembangunan perumahan ke depan, Kemenpera akan terus bekerja sama dengan para pemangku kepentingan bidang perumahan guna memenuhi penyediaan rumah bagi masyarakat.

Selain itu, "Kualitas bangsa Indonesia di masa depan, akan sangat ditentukan oleh kondisi dan kualitas perumahan sekarang. Untuk itu, kita perlu meningkatkan harkat, martabat, serta mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan rumah yang layak," tandasnya.

This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read our FAQ page at fivefilters.org/content-only/faq.php
Five Filters featured article: "Peace Envoy" Blair Gets an Easy Ride in the Independent.

Pembangunan Tol Balaraja-Tanjung Lesung Didukung

Posted: 25 Aug 2010 12:44 PM PDT

PANDEGLANG, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang Provinsi Banten mendukung pembangunan jalan tol dari Balaraja Tangerang hingga ke wilayah wisata Tanjung Lesung Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang.

Jalan tol tersebut akan membawa dampat positif bagi perkembangan Pandeglang terutama dalam mengembangkan kawasan wisata khususnya Tanjung Lesung.

-- Aah Wahid Maulani

"Kami mendukung pembangunan jalan tol itu, karena akan mendorong kemajuan Pandeglang, terutama di wilayah selatan," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pandeglang, Aah Wahid Maulani di Pandeglang.

Menurut dia, keberadaan jalan tol tersebut akan membawa dampat positif bagi perkembangan Pandeglang terutama dalam mengembangkan kawasan wisata khususnya Tanjung Lesung.
Kawasan wisata Tanjung Lesung, kata dia, merupakan salah satu objek wisata andalan dan selama ini cukup banyak dikunjungi wisatawan baik domestik maupun mancanegara.

Pembangunan jalan tol tersebut, lanjut dia, seiring dengan program Pemkab Pandeglang yang menjadikan sektor pariwisata sebagai sektor andalan di samping pertanian. "Pembangunan jalan tol itu sangat sejalan dengan program kita yang menjadikan pariwisata sebagai sektor andalan, jadi tidak alasan untuk tidak mendukung," ujarnya.

Mengenai pelaksanaan pembangunan jalur transportasi itu, menurut dia, karena diprogamkan sebagia lanjutan dari pembangunan Bandara Banten Selatan, maka kemungkinannya setelah pembangunan Bandara itu.

"Pelaksanaan pembangunannya kemungkinan setelah Bandara Banten Selatan, atau bersamaan dengan Bandara," katanya. Rute jalan tol itu dari Kecamatan Balaraja Tangerang - Kecamatan Petir (Serang) - Cibadak (Lebak)- Warung Gunung (Lebak)- Bojong (Pandeglang) - Patia (Pandeglang)- Panimbang (Pandeglang).

PU Kucurkan Dana BLU Rp 2,4 Trilun untuk 24 Ruas Tol

Posted: 25 Aug 2010 12:29 PM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan akan mengucurkan dana dari Badan Layanan Umum (BLU) untuk 24 ruas tol senilai Rp2,4 triliun.

Pemerintah tetap berkomitmen agar 24 ruas tol yang kini sedang dievaluasi oleh pemerintah itu bisa jalan, bahkan bila perlu diberikan dukungan pemerintah bila hasil evaluasinya rendah.

-- Hermanto Dardak

"Semua 24 ruas kita akan berikan BLU," kata Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Hermanto Dardak menjawab pers di Jakarta, Selasa. Menurutnya, pemerintah tetap berkomitmen agar 24 ruas tol yang kini sedang dievaluasi oleh pemerintah itu bisa jalan, bahkan bila perlu diberikan dukungan pemerintah bila hasil evaluasinya rendah.

Salah satu ruas tol yang dana BLU-nya segera mengucur adalah ruas tol yang konsesinya dipegang oleh PT Bakrie Tol Road (BTR). PT BTR mendapatkan dana dari Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp800 miliar untuk pembebasan lahan tol Trans Jawa ruas tol Pejagan-Pemalang dan Batang-Semarang.

"Karena itu, target kami pembebasan lahan seksi prioritas selesai tahun ini," kata Direktur Utama PT BTR, Harya M Hidayat, usai menandatangani kontrak pinjaman dana BLU dengan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).

Ia mengungkapkan, pihaknya sudah mengajukan pinjaman BLU kepada BPJT dan saat ini sudah disetujui oleh pemerintah. Besarannya yakni BLU untuk Pejagan - Pemalang sebesar Rp250 miliar dan untuk Batang - Semarang sebesar Rp580 miliar.

"Kami sudah tandatangani kontrak pinjaman BLU dengan BPJT, diharapkan dalam waktu dekat dana BLU bisa segera cair," kata Harya. Ia mengatakan, dana BLU untuk Pejagan Pemalang akan dititik-beratkan pada seksi prioritas yaitu seksi I dan II.

Sedangkan untuk ruas tol Batang-Semarang, Bakrie akan memprioritaskan seksi I dan seksi V. Saat ini, untuk seksi I ruas Pejagan-Pemalang sudah mencapai 70 persen dan diharapkan dengan adanya suntikan dana dari BLU bisa mempercepat penyelesaian tanah.

"Kita harap seksi I untuk Pejagan-Pemalang ini bisa selesai tahun ini," katanya.
Apalagi, saat ini adalah bulan puasa dan lebaran, sehingga pembebasan tanah bisa dilakukan dan dipercepat. Sebab, kata Harya, pada hari biasa, pembebasan lahan agak sulit, tetapi pada musim lebaran ini biasanya akan lebih mudah, terutama soal kebutuhan lebaran.

Sedangkan untuk Batang-Semarang, Bakrie akan memprioritaskan seksi I dan V.
Untuk seksi V, akan diprioritaskan karena tersambung dengan tol Semarang seksi A, B, C milik Jasa Marga. "Kita prioritaskan juga seksi V ini dan kita targetkan tahun ini 50 persen tanahnya sudah bebas," katanya.

Begitu pula dengan seksi I dari Batang-Semarang juga akan diprioritaskan.
Harya juga menjelaskan, dengan adanya dana segar BLU ini, pihaknya optimis pada 2011 proyek pembangunan fisik tol Pejagan-Pemalang ini bisa segera dimulai dan 2012 sudah beroperasi.

Selain itu, Bakrie juga akan melakukan koordinasi dengan TPT(Tim Pembebasan Tanah) dan juga panita pembebasan tanah (P2T) di lapangan. Jalan tol Pejagan-Pemalang sepanjang 57,50 kilometer ini konsesinya dipegang oleh PT Pejagan Pemalang Toll Road.

Pembangunan proyek tol Pejagan-Pemalang terbagi jadi IV seksi. Untuk seksi I dan II sepanjang 20,6 km masuk dalam wilayah Kabupaten Brebes. Seksi III dan IV dengan panjang 31,2 kilometer, berada di Kabupaten Tegal.

Jalan tol Batang-Semarang sepanjang 75 km konsesinya dipegang oleh PT Marga Setiapuritama dan rencananya akan dibangun dengan lima seksi.

Rp 6 Triliun Untuk Amankan Pembebasan Tanah Jalan Tol

Posted: 25 Aug 2010 12:21 PM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp6 triliun melalui Badan Layanan Umum-Badan Pengatur Jalan Tol (BLU-BPJT) untuk mengamankan pembebasan tanah guna pembangunan jalan tol.

Pemerintah mengalokasikan Rp2,3 triliun di 2010 BLU-BPJT. Nah secara keseluruhan dari 2010 sampai 2013 sebesar Rp6 triliun.

-- Agus Martowardojo

"Pemerintah mengalokasikan Rp2,3 triliun di 2010 BLU-BPJT. Nah secara keseluruhan dari 2010 sampai 2013 sebesar Rp6 triliun," kata Menteri Keuangan, Agus Martowardojo di Gedung DPR Jakarta, Rabu. Menkeu menyebutkan, pemerintah akan menyediakan dana untuk keperluan tersebut secara bertahap di mana pada 2010 sebesar Rp2,3 triliun dan hingga 2013 akan mencapai Rp6 triliun.

Menurut Menkeu, dana BLU-BPJT tersebut merupakan dana talangan pengadaan tanah yang akan digunakan untuk 22 ruas jalan tol. Dana itu dikucurkan melalui BLU-BPJT sebagai modal awal di mana rinciannya untuk 2010 diajukan Rp2,3 triliun, pada 2011 diajukan Rp2,85 triliun, 2012 diajukan Rp650 miliar, dan tahun 2013 diajukan sebesar Rp200 miliar.

Untuk 2010 yang sebesar Rp2,3 triliun itu dari realokasi dana cadangan dalam APBN sebesar Rp914,3 miliar dan tambahan baru dalam APBN Perubahan sebesar Rp1,4 triliun.
Menkeu mengharapkan, dana BLU-BPJT ini mampu mengoptimalkan pembebasan tanah yang nilai kebutuhan sesungguhnya mencapai Rp12,7 triliun. Rencana pembebasan ruas jalan tol sampai 2014 mendatang adalah sepanjang 776 km.

Dalam kesempatan yang sama Menkeu juga menyatakan optimismenya bahwa PT Askrindo dan Perum Jamkrindo akan mampu melakukan penjaminan kredit usaha rakyat (KUR) hingga dua kali lipat pada 2010 setelah ada suntikan modal melalui penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp1,8 triliun.

"Dengan gearing ratio sebesar 10 kali, maka tambahan PMN tersebut akan meningkatkan kemampuan kedua perusahaan tersebut untuk melakukan penjaminan di 2010 sebesar Rp37,5 triliun," kata Menkeu.

Menurut dia, sebelum disuntikan modal melalui PMN, Jamkrindo dan Askrindo hanya mampu menjamin Rp19,5 triliun di 2009. "Sehingga nantinya target ekspansi KUR Rp20 triliun per tahun mulai tahun 2010 sampai 2014 akan tercapai," kata Agus.

Rumah Idaman

Rabu, 25 Agustus 2010

Rumah Idaman “Cara Pandang Perumahan bagi Masyarakat Bawah Harus Diubah” plus 3 more

Rumah Idaman “Cara Pandang Perumahan bagi Masyarakat Bawah Harus Diubah” plus 3 more

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Kamus Bercinta

Blog Archive