Rabu, 14 April 2010

Rumah Idaman “80 Daerah Dapat DAK Perumahan” plus 3 more

Rumah Idaman “80 Daerah Dapat DAK Perumahan” plus 3 more

80 Daerah Dapat DAK Perumahan

Posted: 14 Apr 2010 03:44 PM PDT

Rabu, 14/4/2010 | 22:44 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 80 pemerintah kabupaten/ kota di Indonesia akan mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang perumahan dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) pada tahun 2011 mendatang. Adanya penyaluran DAK perumahan kepada 80 kabupaten / kota tersebut diharapkan mampu mendorong serta menjadi contoh bagi pemerintah daerah lain dalam peningkatan program perumahan di daerah.

Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Suharso Monoarfa menyatakan, tingginya tingkat kebutuhan akan perumahan di daerah membuat pemerintah perlu memberikan stimulan kepada Pemda. "Kami akan menyalurkan DAK perumahan kepada 80 kabupaten / kota di Indonesia," ujar Menpera dalam sambutannya pada pembukaan kegiatan Rapat Koordinasi Perumahan Rakyat Tahun 2010 di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (14/4).

Rapat Koordinasi yang mengambil tema Percepatan Pembangunan Perumahan Rakyat Melalui Sinergi Pusat – Daerah – Pelaku itu dihadiri oleh perwakilan para pemangku kepentingan di bidang perumahan rakyat seperti para pengembang, kalangan perbankan, perguruan tinggi, dan masyarakat .

Menpera menjelaskan, saat ini urusan perumahan merupaka salah satu urusan wajib pemerintah daerah. Meskipun demikian, pemerintah pusat akan terus membantu Pemda dalam pelaksanaan program pembangunan perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat berpenghasilan menengah (MBM).

"Pemerintah pusat telah memperhitungkan kapasitas fiskal Pemda tidak bisa memenuhi program pembangunan perumahan rakyat. Untuk itu, kami harap pemberian DAK ini dapat meningkatkan kapasitas fiskal Pemda untuk mendorong program perumahan," tandasnya.

Menpera menerangkan, jumlah DAK perumahan yang akan disalurkan ke Pemda jumlahnya sekitar Rp 500 miliar. "Kemenpera tentunya tidak akan memberikan DAK perumahan ke Pemda secara cuma – cuma. Akan tetapi, setidaknya ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi Pemda jika ingin mendapatkan DAK tersebut," kata Suharso.

Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi antara lain, Pemda harus memiliki peraturan daerah (Perda) Tata Ruang. Selain itu, Pemda juga harus menyediakan lahan untuk pembangunan sekitar 1.000 rumah bagi masyarakat. "Kami ingin ke depan pembangunan perumahan dapat menjadi ikon pembangunan di daerah – daerah. Jika ada 80 kabupaten / kota mendapat bantuan DAK perumahan, maka setidaknya akan terbangun sekitar 80.000 rumah untuk masyarakat," terangnya.

Pembangunan perumahan rakyat, ungkap Menpera, juga menjadi salah satu tujuan MDG's. Pasalnya pembangunan perumahan secara tidak langsung dapat mengurangi tingkat kekumuhan yang cukup pesat di daerah perkotaan. (Sumber: kemenpera.go.id)

Five Filters featured article: Chilcot Inquiry. Available tools: PDF Newspaper, Full Text RSS, Term Extraction.

Dalam 10 Tahun, PNS Bisa Punya Rumah Sendiri

Posted: 14 Apr 2010 03:38 PM PDT

Rabu, 14/4/2010 | 22:38 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) ke depan akan mengupayakan pemberian bantuan cicilan rumah bagi para pegawai negeri di Indonesia melalui program penyaluran subsidi fasilitas likuiditas perumahan. Dengan fasilitas likuiditas perumahan itu, Kemenpera berharap para PNS bisa mempunyai rumah sendiri dalam waktu paling sedikit 10 tahun dengan cicilan kredit pemilikan rumah (KPR) yang terjangkau.

"Kami harap ke depan PNS bisa mempunyai rumah sendiri dalam waktu 10 tahun dengan cicilan KPR yang terjangkau," ujar Menpera, Suharso Monoarfa kepada para wartawan saat konferensi pers sesuai membuka kegiatan Rapat Koordinasi Perumahan Rakyat Tahun 2010 bertemakan Percepatan Pembangunan Perumahan Rakyat Melalui Sinergi Pusat – Daerah – Pelaku di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (14/4).

Menurut Menpera, dengan fasilitas likuiditas perumahan, para PNS tidak perlu terlalu lama mencicil KPR. Jika sebelumnya cicilan KPR dapat diangsur selama 15 atau 20 tahu, maka ke depan cicilan KPR hanya 10 tahun.

Menpera mencontohkan, jika harga rumah sederhana saat ini sekitar Rp 55 juta, maka uang muka yang harus dibayar adalah Rp 5 juta. Sisanya sekitar Rp 50 juta dapat diangsur oleh PNS. Bapertarum, lanjut Menpera dapat memberikan bantuan maksimum Rp 27,5 juta dan fasilitas likuiditas perumahan memberikan bantuan sekitar Rp 10 juta.

Sisa angsuran sekitar Rp 12,5 juta diangsur lewat bank. Jika suku bunga dari bapertarum PNS dan fasilitas likuiditas perumahan sekitar 4 persen, maka angsuran yang dibayar oleh masyarakat sekitar Rp 500.000 per bulan. Dalam waktu sekitar 10 tahun tentu mereka dapat melunasi cicilan rumah yang diinginkan.

Kemenpera, kata Menpera, akan terus mendukung program pembangunan perumahan bagi para PNS. Untuk itu, dirinya berharap peran pemerintah daerah dalam program pembangunan perumahan di daerah bisa lebih ditingkatkan.

Menpera menambahkan, untuk membantu masyarakat di luar PNS seperti mereka yang bekerja di sektor swast, Kemenpera akan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Untuk pembangunan rumah bagi TNI pihaknya akan bekerjasama dengan YKPP. Sedangkan untuk pembangunan rumah bagi pekerja, Kemenpera akan menggandeng Jamsostek dan lembaga lainnya.

Sementara itu, Kepala Sekretariat Tetap Bapertarum PNS Yasin Kara menyatakan, berdasarkan data yang ada hingga saat ini setidaknya sekitar 1.056.000 PNS yang belum mempunyai rumah. Untuk itu, pihaknya akan terus meningkatkan peran Bapertarum PNS sehingga dapat membantu pemerintah dalam program pemenuhan kebutuhan rumah di Indonesia.

"Bapertarum PNS setidaknya akan ikut membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat. Setidaknya ke depan Bapertarum akan membangun sekitar 20.000 rumah PNS" tandasnya.

Jumlah itu, kata Yasin akan terus ditingkatkan setiap tahunnya. Pada tahun 2011 setidaknya Bapertarum PNS akan membantu pembangunan rumah PNS sebanyak 80.000 unit. Sedangkan tahun berikutnya bisa mencapai sekitar 125.000 unit rumah. (Sumber: kemenpera.go.id)

Five Filters featured article: Chilcot Inquiry. Available tools: PDF Newspaper, Full Text RSS, Term Extraction.

Pemkot Yogyakarta Siapkan Empat Rusun Baru

Posted: 14 Apr 2010 03:18 PM PDT

Rabu, 14/4/2010 | 22:18 WIB

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Yogyakarta tengah membidik empat lokasi baru untuk pendirian rumah susun sederhana sewa. Rusun dinilai sebagai solusi terbaik mengatasi kepadatan penduduk di kota saat ini.

Kepala Bidang Permukiman dan Sarana Air Limbah Pemkot Yogyakarta Hendra Tantular mengatakan, keempat lokasi itu di daerah Prawirodirjan, Kecamatan Gondokusuman; Rejowinangun, Kotagede; Giwangan; dan Sorosutan, Umbulharjo. "Namun, semua itu baru pada tahap identifikasi dan belum ada proses kelanjutan seperti berembuk dengan warga," ujar Hendra, Senin (12/4).

Identifikasi itu bagian dari rencana awal Pemkot Yogyakarta membangun tujuh rusunawa dengan dana APBN. Hingga saat ini baru tiga rusunawa yang terbangun, yakni di Jogoyudan (Jetis), Juminahan, dan Cokrodirjan (Danurejan).

"Untuk pembangunan proyek rusunawa itu, pemkot diwajibkan menyediakan lahan. Hal itu tidaklah mudah dan memerlukan proses panjang," kata Hendra. Luas lahan minimal yang disyaratkan pemerintah pusat untuk rusunawa adalah 2.000 meter persegi dengan kapasitas 96 unit.

Terkait keengganan warga miskin menempati rusunawa seperti di wilayah Juminahan karena sewa yang dibatasi maksimal enam tahun serta tarif sewa yang dirasakan mahal, Hendra mengatakan, terbuka peluang untuk mengubahnya. Salah satunya dengan mengganti sistem menjadi rusunami (rumah susun sederhana hak milik).

Pemkot, ujar Hendra, tak sanggup jika harus menyubsidi pembayaran sewa rusunawa. Tarif sewa Rp 155.000-Rp 185.000 per bulan. Rusun dinilai menjadi solusi terbaik makin sesaknya permukiman di kota dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 13.769 per km persegi. Hendra mengatakan, rusunawa bisa menghemat lebih dari 50 persen lahan yang dibutuhkan untuk permukiman dibandingkan dengan rumah horizontal.

Secara terpisah, pakar permukiman dan pembangunan perkotaan Fakultas Teknik Arsitektur UGM, Budi Prayitno, mengatakan, kepadatan permukiman bisa berdampak pada munculnya masalah sanitasi dan air bersih. "Jika rumah-rumah warga terlalu rapat satu sama lain, jarak ideal 10 meter antara saluran air kotor dan air bersih menjadi tak bisa terpenuhi. Akibatnya, air bersih bisa tercemar bakteri dari air kotor warga sendiri," katanya. (Mohammad Final Daeng/KOMPAS Cetak Lembar Daerah Yogyakarta)

Five Filters featured article: Chilcot Inquiry. Available tools: PDF Newspaper, Full Text RSS, Term Extraction.

Bangun Proyek Infrastruktur, DKI Libatkan Jerman

Posted: 14 Apr 2010 01:57 PM PDT

Rabu, 14/4/2010 | 20:57 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Untuk melanjutkan program rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) DKI Jakarta periode 2007-2012, Pemprov DKI akan menggandeng pengusaha asal Jerman. Utamanya yang tergabung dalam Kamar Dagang Jerman (Ekonid Business Luncheon). Selama ini memang kegiatan pembangunan infrastruktur tidak hanya mengandalkan keuangan daerah, akan tetapi juga melibatkan pihak swasta.

Para pengusaha asal Jerman ini diajak untuk ikut serta dalam pembangunan tujuh proyek infrastruktur yang menjadi prioritas utama Pemprov DKI. Yakni sektor transportasi, pendidikan, kesehatan, perekonomian, pariwisata, penanganan sampah, dan pengelolaan banjir. Seluruh sektor ini merupakan modal pendukung dalam pengembangan perkotaan Jakarta yang merupakan ibu kota negara.

"Kita mengharapkan keterlibatan pihak swasta dalam pelaksanaan program-program tersebut," kata Aurora Tambunan, Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Daerah DKI Jakarta, dalam acara European Joint Luncheon dengan topik "Infrastructure in Mega Cities: Structure and Challenges in Jakarta," di Hotel Midplaza, Rabu (14/4).

Aurora menyebutkan, selama ini Pemprov DKI terus mengembangkan berbagai program pembangunan yang diharapkan dapat menarik perhatian swasta. Berbagai program yang telah direalisasikan DKI saat ini adalah pola transportasi massal seperti busway dan rencana pembangunan MRT yang ditargetkan beroperasi pada tahun 2016. Sedangkan dari sektor pendidikan dimulai dengan pengalokasian dana pendidikan sebesar 20 persen setiap tahunnya dalam APBD DKI.

Di sektor kesehatan, Pemprov DKI juga terus menambah jumlah rumah sakit daerah, di mana tujuh di antaranya sudah tersedia saat ini. Selain itu pendukung layanan kesehatan lainnya seperti puskesmas dan pemberian fasilitas kesehatan bagi warga miskin melalui program JPK Gakin.

Di sektor penanganan banjir, pembuatan BKT merupakan proyek utama yang telah dilaksanakan Pemprov DKI sejak beberapa tahun lalu. Sedangkan penanganan sampah dikembangkan dengan pembangunan TPST dengan sistem modernisasi seperti yang dilakukan di TPST Bantar Gebang. 

Sementara sektor perekonomian digerakkan melalui program revitalisasi ratusan pasar tradisional yang dikelola PD Pasar Jaya, pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) Marunda, pengembangan industri kecil di Pulogadung.

Sedangkan di sektor pariwisata, Pemprov DKI tengah menggiatkan rencana menjadikan Jakarta sebagai kota tujuan wisata melalui Program Enjoy Jakarta. "Pengembangannya dilakukan dengan merenovasi kawasan budaya, maritim dan pusat perbelanjaan khas yang dapat menarik wisatawan," jelasnya.

Dalam pengembangan tujuh sektor infrastruktur itu, Pemprov DKI berharap akan banyak investor yang mau menanamkan investasinya dalam beragam proyek yang tengah dikembangkan. Sebab selama ini kegiatan pembangunan infrastruktur memang tidak bisa hanya mengandalkan keuangan daerah atau APBD saja. Karenanya melalui forum tersebut diharapkan ada keterlibatan investor asing untuk ikut serta di dalamnya.

"Gubernur telah menjelaskan program 2007- 2012 sesuai RPJMD, tujuannya agar mereka mau ikut serta untuk membangun kota Jakarta melalui rencana investasinya. Dalam rencana jangka panjang diharapkan keterlibatan mereka bisa terus bertahan," ujarnya.

Terkait hal tersebut, Presiden Direktur PT Bayer Indonesia yang juga anggota Kamar Dagang Jerman, T Hans-Josef Schill, mengatakan, dengan penyampaian target dan rencana pembangunan di Jakarta dapat menjadi masukan bagus bagi pengusaha Jerman yang berminat untuk ikut serta dalam upaya pembangunan di Jakarta.

Ia berharap, pertemuan tersebut intens dilakukan agar dapat diketahui sejauh mana sektor yang bisa mereka tembus dalam rencana investasinya. "Saya senang ada pertemuan ini karena kami bisa mendengarkan program Jakarta yang mungkin saja sesuai dengan rencana pengembangan investasi para pengusaha kami," katanya. (Sumber: beritajakarta.com)

Five Filters featured article: Chilcot Inquiry. Available tools: PDF Newspaper, Full Text RSS, Term Extraction.
Diposting oleh di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)