Sabtu, 10 April 2010

Rumah Idaman “Salah Satu Sebab Apartemen Tidak Dipilih sebagai Tempat Bermukim” plus 3 more

Rumah Idaman “Salah Satu Sebab Apartemen Tidak Dipilih sebagai Tempat Bermukim” plus 3 more


Salah Satu Sebab Apartemen Tidak Dipilih sebagai Tempat Bermukim

Posted: 10 Apr 2010 09:37 PM PDT

Minggu, 11/4/2010 | 04:37 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Rumah merupakan sebuah istana bagi pemiliknya. Begitu pula dengan rumah susun atau apartemen yang semakin banyak bermunculan di Jakarta mampu menggantikan peran rumah di era global ini.

Namun, faktor kepuasan terhadap kenyamanan yang belum bisa dijawab oleh fasilitas apartemen, seperti rumah pada umumnya, dapat menimbulkan kesan negatif dari penghuninya. Itulah salah satu sebab kalangan keluarga masih memberatkan pilihan pada rumah ketimbang jenis hunian lain sebagai tempat bermukim.

Hal ini disampaikan salah seorang penghuni Apartmen Mediterania Palace Residences, Hengki, ketika ditemui Kompas.com di Mega Glodok Kemayoran, Jakarta, Sabtu (10/4/2010). Menurut penghuni lantai tujuh apartemen itu, selama ini pengelolaan yang terkait dengan masalah keuangan tidak memiliki transparansi antara pengelola dan penghuni.

"Saya merasa tidak ada transparansi untuk masalah keuangan." ujarnya. Menurut Hengki, biaya perawatan, listrik, dan air selama ini  cukup besar tanpa diketahui apakah peruntukannya sesuai atau tidak dengan nilai nominalnya.

Contohnya biaya listrik, penghuni apartemen ini dikenai biaya tinggi dan hampir setara dengan biaya pemakaian listrik pabrik dihitung berdasarkan per kilowatt hour (kWh). Selain itu, para penghuni ini sudah dikenai biaya perawatan untuk tiap bulannya, tetapi masih dimintai lagi biaya untuk perawatan pipa air yang seharusnya sudah termasuk dalam biaya perawatan tiap bulan tersebut.

"Masalah keuangan ini tidak transparan. Kami (penghuni) pernah bertanya kepada pihak pengelola, tetapi tidak mendapat tanggapan yang baik sehingga kami beranggapan, ya, sudahlah karena kami juga butuh tinggal di sini." ujar Hengki.

Oleh karena itu, Hengki berharap agar rapat umum perhimpunan penghuni rumah susun yang berlangsung di Mega Glodok Kemayoran ini dapat menjadi jalan yang baik untuk menyampaikan keluhannya serta mendapat penjelasan yang detail.

Five Filters featured article: Chilcot Inquiry. Available tools: PDF Newspaper, Full Text RSS, Term Extraction.

Hunian Berkonsep "Green Living" Jadi Tren Properti

Posted: 10 Apr 2010 12:36 AM PDT

Sabtu, 10/4/2010 | 07:36 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Jangan berani-berani menebang pohon sembarangan di kawasan Lippo Village, Tangerang. Meski pohon rindang itu ada di area rumah pribadi, bisa-bisa penghuni akan kena denda. Ya, PT Lippo Karawaci Tbk sebagai pengembang keukeuh menerapkan konsep green living alias hunian ramah lingkungan di lanskap garapannya.

"Semua pohon adalah properti pengembang dan kami sensus secara berkala," cetus Wahyudi, Town Management Division Lippo Village, Kamis (25/3/2010). Makanya jangan heran jika Anda mendengar cerita seorang mahasiswa terkena denda gara-gara menabrak sebuah pohon di sana hingga rusak. Wahyudi bilang kepada mereka yang merusak, Lippo menawarkan opsi mengganti dengan pohon yang sama atau membayar ganti rugi.

Tren hunian yang mengusung konsep green living memang semakin marak di pasaran properti Indonesia. Ada yang sekadar klaim, tetapi tidak sedikit yang berusaha menerapkan konsep ini dengan sebenarnya. Tren ini pun kini tak cuma diterapkan pengembang kawasan perumahan di luar Jakarta, melainkan juga developer superblok di pusat bisnis Ibu Kota.

Lihat saja yang dilakukan Grup Pakuwon dalam proyek Casa Grande Residence. Sebagian besar areal seluas 9,5 hektar (ha) diperuntukkan bagi lahan terbuka dan fasilitas penunjang. "Kami hanya membangun dua menara apartemen seluas 2,5 ha," ujar Paulus Hasto BJ, Promotion Manager PT Elite Prima Hutama, anak usaha Pakuwon yang menggarap proyek ini.

Selain itu, Casa Grande juga berusaha memberikan banyak bukaan dalam unit-unit apartemen yang dijualnya. Kaca-kaca besar yang bisa dibuka tutup diklaim bisa meminimalkan kebutuhan pencahayaan lampu sekaligus menghemat penggunaan pendingin udara. Belum lagi, banyak balkon yang bisa menjadi taman.

Nyatanya, konsep ini mampu membuat konsumen terpikat. Buktinya, sejak dipasarkan akhir 2008, dua tower Casa Grande Residence telah terjual sedikitnya 50 persen dengan kisaran harga Rp 11 juta−Rp 15 juta per m².

PT Bakrieland Development Tbk melakukan hal senada. Dalam proyek apartemen The Wave at Rasuna Epicentrum, perusahaan milik keluarga Bakrie ini menyodorkan sembilan tower kondominium dan 2.700 unit apartemen yang disebut-sebut menerapkan konsep green architecture. "Komposisi lanskap 70 persen dan bangunan 30 persen saja," kata Andre Rizky Makalam, Chief Marketing Officer Bakrieland.

Associate Director Head of Research Jones Lang LaSalle, Anton Sitorus, mengakui, tren green living memang cukup menjual saat ini. Namun, ia memperingatkan agar pembeli tak menelan mentah-mentah iklan green living yang diunggulkan pengembang. "Berdasarkan pengamatan saya, hanya ada satu atau dua pengembang yang menerapkan konsep itu," kata Anton.

Dia menuturkan, esensi konsep ramah lingkungan tidak boleh berhenti sebatas luasan lahan yang dijadikan ruang terbuka hijau. Yang lebih penting justru desain dan bahan fisik bangunan yang mampu berkontribusi terhadap penghematan energi serta pengelolaan limbah yang efektif.

Komitmen pengembang untuk konsisten menerapkan green living juga patut dicermati. "Jangan sampai ruang terbuka hijau yang tersisa lama-lama habis dipakai jadi tower baru setelah unit lama habis terjual," cetus Anton.

Apalagi, kenaikan harga tanah, utamanya di pusat kota, bisa menggoda fokus pengembang untuk terus berekspansi. Makanya, Anton menyarankan agar pembeli langsung melihat lokasi untuk memperoleh kepastian.

Toh, para pengembang superblok tetap yakin bisa berkontribusi besar dalam pengurangan emisi limbah. Caranya, mereka membangun semua fasilitas di dalam kawasan hunian. Dus, penghuni tak perlu keluar kompleks dengan kendaraan untuk sekadar berbelanja atau mencari hiburan. (KONTAN Weekend)

Five Filters featured article: Chilcot Inquiry. Available tools: PDF Newspaper, Full Text RSS, Term Extraction.

Arthaloka Gandeng HK, Bangun Menara Perkantoran di Sudirman

Posted: 10 Apr 2010 12:04 AM PDT

Sabtu, 10/4/2010 | 07:04 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Arthaloka Indonesia menggandeng perusahaan kontraktor PT Hutama Karya (Persero) untuk membangun menara perkantoran dan apartemen senilai Rp 2,7 triliun. Proyek raksasa yang berlokasi di atas lahan PT Arthaloka di Jalan Jenderal Sudirman Kav.2 Jakarta Pusat ini akan dimulai Juli 2010 ini.

Menurut rencana, Arthaloka akan membangun empat tower yang salah satunya terdiri dari 72 lantai. Empat menara itu akan berdiri di lahan seluas 23.185 m2 atau sekitar 23,1 hektare (ha). Adapun konsep pengembangan menara Arthaloka itu akan mengadopsi prinsip go green atau konsep pembangunan yang mengutamakan prinsip keseimbangan alam.

"Bangunannya nanti terdiri dari 1 tower Arthaloka, 1 tower untuk perkantoran, dan 2 tower untuk kondominium," ujar Direktur Utama Hutama Karya S. Subagyono ketika ditemui di sela-sela acara penandatanganan Nota Kesepahaman antara PT Arthaloka dan PT Hutama Karya di kantor Kementerian BUMN, Jumat kemarin (9/4).

Subagyono menjelaskan, saat ini, pihaknya sedang menyelesaikan studi kelayakannya. Peletakan batu pertama akan berlangsung Juli 2010. Namun, setelah peletakan batu pertama itu, proses studi kelayakan masih terus berlanjut. Soalnya, "Pembangunan proyek ini akan memakan waktu lima sampai enam tahun. Jadi bertahap," kata dia.

Subagyono enggan menyebutkan sumber pendanaan proyek menara tersebut. Ia hanya bilang, sebagian dana berasal dari internal perusahaan, termasuk dari para pemegang saham Arthaloka. "Ada sinergi pendanaan baik perbankan maupun non perbankan untuk membiayai pembangunan gedung," katanya.

Penunjukan Hutama Karya sendiri, menurut Direktur Utama PT Taspen (Persero) Agus Haryanto, telah dilakukan melalui proses seleksi yang transparan oleh manajemen Arthaloka.

Pemilik saham Arthaloka Indonesia adalah PT Taspen dan tujuh BUMN lainnya. Taspen merupakan pemegang saham mayoritas dengan kepemilikan sebesar 90,13 persen. Sisa saham antara lain dimiliki oleh PT Aerowisata--anak usaha Garuda Indonesia--2,58 persen, PT ASEI 2,06 persen, dan PT Askrindo 1,85 persen.  (Fitri Nur Arifenie/KONTAN)
 

Five Filters featured article: Chilcot Inquiry. Available tools: PDF Newspaper, Full Text RSS, Term Extraction.

Pembangunan Jabar Selatan Terkendala

Posted: 09 Apr 2010 04:34 PM PDT

Jumat, 9/4/2010 | 23:34 WIB

CIANJUR, KOMPAS.com - Pembangunan wilayah Jawa Barat bagian selatan harus diikuti penataan tata ruang di sekitarnya. Pengembangan infrastruktur kawasan itu yang pada 2010 dianggarkan Rp 287,5 miliar tak akan berarti tanpa pengaturan kluster kawasan. Pemerintah Provinsi dan DPRD Jabar tahun ini mendorong penyelesaian peraturan daerah mengenai Jabar selatan.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan di sela-sela Pencanangan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Wilayah Jabar Selatan di Kecamatan Sindangbarang, Kabupaten Cianjur, Kamis (8/4), menyatakan, peraturan daerah itu akan mengatur penataan tata ruang dan klusterisasi kawasan Jabar selatan. "Ini supaya pembangunan tidak tumpang tindih dan tertata dengan jelas, mulai dari permukiman, kawasan agrowisata, hingga areal pelayanan publik," kata Gubernur.

Kepala Dinas Bina Marga Jabar M Guntoro menyebutkan, APBD senilai Rp 287,5 miliar pada 2010 akan digunakan untuk memperbaiki dan membangun jalan sepanjang 124 kilometer serta jembatan sepanjang 386 meter. "Salah satu program utama kami adalah memantapkan kondisi jalan mulai dari Kalapa Genep, Kabupaten Cimais, hingga Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, sepanjang 420 kilometer secara bertahap," ungkapnya.

Pemerintah saat ini pun membahas kemungkinan mengajukan pinjaman lunak dari China senilai 100 juta dollar Amerika Serikat guna menggenjot penyelesaian proyek Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu), Jawa Barat. Utang itu akan digunakan untuk menggarap bagian fisik jalan tol dengan panjang 60,1 kilometer tersebut.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jabar Deny Juanda, Kamis di Bandung, mengatakan, utang dari China itu akan dikelola Kementerian Pekerjaan Umum. Pelaksana pembangunan fisiknya adalah badan usaha milik negara atau perusahaan lokal.(Gregorius Magnus Finesso/Rini Kustiasih/KOMPAS Cetak)

Five Filters featured article: Chilcot Inquiry. Available tools: PDF Newspaper, Full Text RSS, Term Extraction.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar