Rabu, 21 April 2010

Rumah Idaman “Tol Semarang-Solo Dihambat Makelar Tanah” plus 3 more

Rumah Idaman “Tol Semarang-Solo Dihambat Makelar Tanah” plus 3 more

Tol Semarang-Solo Dihambat Makelar Tanah

Posted: 21 Apr 2010 09:06 AM PDT

Rabu, 21/4/2010 | 16:06 WIB

SEMARANG, KOMPAS.com  - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah mengindikasikan keberadaan makelar tanah dalam pelaksanaan proyek jalan Tol Semarang-Solo rute Kota Semarang hingga Ungaran, Kabupaten Semarang, yang berdampak terhadap pencapaian target penyelesaian proyek ini.

"Jelas ada makelar tanah yang bermain dalam proyek ini, sehingga target penyelesaian tol pada Juli 2010 kemungkinan besar tidak tercapai," kata Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Rukma Setiabudi di semarang, Rabu.

Menurut dia, akibat keberadaan lahan seluas 300 meter persegi yang belum dibebaskan pada salah satu bagian di rute ini, terdapat pelaksanaan pengerjaan konstruksi yang belum berjalan.   Padahal, lanjut dia, lahan yang belum dilepas oleh pemiliknya tersebut bukan merupakan bagian dari suatu permukiman.

"Lahan yang belum terbebas ini berada di tengah hutan yang jauh dari permukiman," kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.

Ia menuturkan tim pengadaan lahan proyek Jalan Tol Semarang-Solo harus tegas dalam menyelesaikan permasalahan ini melalui mekanisme konsinyasi. "Lahan yang hanya sebesar ini, jangan sampai mengganggu proses pembangunan konstruksi jalan tol yang mencapai puluhan kilometer," katanya.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Prasetyo Ari Wibowo mengatakan mekanisme konsinyasi lahan yang belum terbebas ini sudah mendapat penetapan hukum dari Pengadilan Negeri Semarang.

Dengan demikian, kata dia, panitia pengadaan lahan tidak berkewajiban berurusan dengan para pemilik lahan yang belum bersedia melepaskan tanahnya. "Para pemilik lahan ini dipersilakan mengambil uang ganti rugi di pengadilan," katanya.

Selain itu, lanjut dia, dengan penetapan pengadilan negeri ini, pembangunan konstruksi jalan tol dapat dilakukan di area yang masih dipermasalahkan, yang jumlahnya mencapai 47 warga terkena proyek.

"Pembangunan konstruski di lahan seluas 300 meter persegi yang uang ganti ruginya belum diambil oleh pemilik lahan tetap dapat berlangsung," tambahnya. (Antara)

Five Filters featured article: Chilcot Inquiry. Available tools: PDF Newspaper, Full Text RSS, Term Extraction.

Jakarta Setiabudi Bangun Hotel Baru

Posted: 21 Apr 2010 05:34 AM PDT

Rabu, 21/4/2010 | 12:34 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Niat PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk (JSPT) untuk membangun hotel baru akan segera terwujud. Selasa (20/4) lalu, perusahaan telah mendapatkan pinjaman senilai US$ 50 juta dari PT Bank OCBC NISP Tbk.

Dalam keterbukaan informasi kepada PT Bursa Efek Indonesia (BEI), manajemen JSPT menyebutkan, dana tersebut dapat digunakan oleh JSPT maupun anak perusahaannya untuk membiayai pembangunan hotel budget termasuk pembelian tanah. Selain itu, dana itu bisa digunakan untuk membangun hotel baru dan lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan hotel tersebut.

Manajemen juga menyebutkan, dana tersebut bisa dimanfaatkan untuk membangun apartemen baru dan gedung perkantoran termasuk akuisisi lahannya. Pembangunan ritel dan perumahan, termasuk lahan yang dibutuhkan. Renovasi hotel, perkantoran, dan properti ritel yang telah dimiliki perusahaan. Pembelian atau akuisisi perkantoran, hotel, dan ritel. Maupun refinancing atau take over fasilitas pinjaman dari bank lain.

Pinjaman ini memiliki availability period selama 12 bulan sejak perjanjian ditandatangani oleh JSPT dan OCBC NISP. Jangka waktu pinjaman ini adalah 96 bulan sejak fasilitas pinjaman pertama ditarik. Sebagai jaminannya, JSPT mengagunkan Gedung Setiabudi One yang ada di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. (Hari Widowati/KONTAN)

Five Filters featured article: Chilcot Inquiry. Available tools: PDF Newspaper, Full Text RSS, Term Extraction.

Peluang Pemain Lokal Peroleh Akreditasi International

Posted: 21 Apr 2010 04:34 AM PDT

Rabu, 21/4/2010 | 11:34 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Tren perkembangan sektor properti global menghadapi persoalan yang semakin komplek pada era masa depan. Tantangan dan persoalan yang dihadapi para pemangku kepentingan di industri properti akan semakin dinamis seiring meningkatnya kebutuhan serta perubahan keinginan pasar.

Di tengah tekanan dan tantangan pasar tersebut, keberadaan Federasi Real Estate International (FIABCI) University, sebuah lembaga pendidikan profesional di bidang real estat dan properti, akan membantu para pelaku industri dalam memahami perkembangan industri. FIABCI University hadir dan membantu ribuan praktisi di sektor properti dalam memahami dinamika industri selama tiga dekade lewat program yang ditawarkan.

Kehadiran FIABCI University memberikan manfaat positif bagi para anggotanya melalui berbagi pengetahuan, informasi, dan kontak di tingkat nasional, regional, maupun internasional. FIABCI University menjadi model pendidikan praktis yang mampu memberikan kontribusi luar biasa bagi perkembangan industri properti," kata Ketua FIABCI University, Ir. Ignesjz Kemalawarta, MBA, Rabu.

Program kurikulum FIABCI University dirancang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan para siswa. Selain itu yang tak kalah penting yakni pengetahuan yang diperoleh dari program pendidikan di FIABCI University berpotensi untuk meningkatkan transaksi bisnis.

Penyelenggaraan Kongres Dunia FIABCI ke-61 di Bali, menjadi momentum untuk mendirikan FIABCI University di Indonesia. Untuk mendirikan FIABCI University di Indonesia, lanjutnya, membutuhkan sejumlah persyaratan standar, termasuk mengajukan inisiatif kepada program direktur selama kongres tanggal 24-28 Mei 2010.

Ignesjz menambahkan bahwa selama kongres tersebut, FIABCI University akan mengadakan kursus singkat dengan modul berjudul "National and International Real Estate Skills, with International Buyers, Users, and Investors.".

Kursus ini dirancang khusus dengan mengkombinasikan potensi lokal, dengan tema utama "Peluang investasi real estat di Indonesia, Potensi, Situasi, dan Tantangan." Selain itu, kursus ini juga diharapkan sebagai pedoman bagi para developer yang berencana akan melebarkan sayap ke pasar luar negeri atau bekerjasama dengan investor asing mencari peluang investasi di Indonesia sekaligus mengantisipasi akan terbukanya keran pemilikan asing untuk property di Indonesia

Dijadwalkan berlangsung tanggal 26 Mei, kursus ini terdiri dari dua sesi yang disampaikan oleh pelaku properti terkemuka, termasuk Ciputra. Kursus ini terbuka tidak hanya bagi para profesional real estat, tetapi juga non-praktisi tentang subjek ini.

Penyelenggaraan program FIABCI University di kongres Bali menjadi langkah maju menuju pembentukan FIABCI University di Indonesia. Indonesia memiliki beberapa institusi perguruan lebih yang terkemuka seperti Universitas Tarumanegara di Jakarta dan Universitas Kristen Petra di Surabaya. Mereka sangat potensial menjadi mitra untuk FIABCI University.

Keberadaaan FIABCI University di Indonesia akan memberikan manfaat berharga bagi para praktisi dan perkembangan industri properti nasional. Pada dasarnya, dengan adanya FIABCI University di Indonesia, para praktisi atau siswa yang ingin belajar properti tidak perlu pergi ke FIABCI University di Paris.

Para peserta dapat mengambil kursus di setiap bagian FIABCI University seperti di Singapura, Jerman dan Amerika Serikat. Di negara-negara tersebut FIABCI University berhasil bermitra dengan universitas lokal terkemuka.

Dengan menjadi bagian dari FIABCI University, Indonesia akan dapat menfasilitasi dan menyediakan sarana pendidikan di bidang properti lokal dan internasional. Dengan demikian maka bukan hanya para profesional real estate dalam negeri yang dapat belajar di FIABCI University, tetapi sekaligus para profesional asing juga dapat belajar di Indonesia.

Didirikan sejak tahun 1980-an di Paris, Prancis, FIABCI University pada awalnya menawarkan program sertifikasi profesi internasional yakni Certified International Property Specialist (CIPS). Namun pada perkembanganya, FIABCI University membuka dua program pendidikan profesional yakni FIABCI International Real Estate Consultant Designation (FIREC) dan FIABCI Diploma International Real Estate (Dipl. FIABCI). FIABCI University selain itu juga sudah membuka dua program studi real estat bagi praktisi properti dan non-praktisi.

FIREC merupakan program pendidikan yang dirancang secara unik dan gelar ini diberikan bagi anggota FIABCI setelah selesai keseluruhan program. Selain menyelesaikan minimal empat puluh jam program akademis FIABCI, maka calon FIREC harus menyerahkan laporan tentang kegiatan usaha mereka. Tidak hanya itu, mereka juga disyaratkan telah menghadiri sekurang-kurangnya dua kali kongress FIABCI dunia atau kongres regional.

Sementara itu, Dipl. FIABCI merupakan program yang dijalankan melalui kerjasama FIABCI University dengan universitas mitra. Berbeda dengan FIREC, pada program ini FIABCI University hanya menstandarisasikan modul-modulnya saja, sementara persyaratan penyelesaian programnya bervariasi dari satu universitas dengan universitas mitra lainnya, tergantung pada masing-masing negara.

Secara umum, FIABCI University membutuhkan menyelesaikan minimal sepuluh program standar agar siswa untuk memperoleh gelar Dipl. FIABCI. Program–program tersebut antara lain Dasar-dasar Pasar Real Estat International, Membangun Jaringan, Negosiasi, Pemasaran, Pembiayaan dan Mata Uang Internasional, Etika, Teknologi, Intelligent Bangunan, Zona Perdagangan Internasional, dan Komisa Pengarah International.

FIABCI (The International Real Estate Federation) adalah organisasi nirlaba yang mendapatkan konsultatif khusus sebagai Organisasi Non-pemerintah (NGO) di Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan merupakan sebuah federasi yang beranggotakan 120 organisasi realestat profesional dan mewakili lebih dari 1,5 juta profesional serta 3.300 praktisi realestat.

FIABCI hadir di 60 negara dan bertujuan untuk membawa dimensi internasional ke pasar lokal dan untuk memberikan peluang bisnis real estat kepada para anggotanya di seluruh dunia. Hal ini memberikan keunikan pengetahuan lokal melalui para anggotanya, akses ke asosiasi real estat terkemuka di dunia serta membangun keputusan penting yang mendapat dukungan data dari FIABCI.

Five Filters featured article: Chilcot Inquiry. Available tools: PDF Newspaper, Full Text RSS, Term Extraction.

Pemerintah Diminta Jamin Pembebasan Lahan 20 Ruas Tol

Posted: 21 Apr 2010 03:58 AM PDT

Rabu, 21/4/2010 | 10:58 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com -  Asosiasi Tol Indonesia meminta pemerintah menerbitkan regulasi tentang jaminan pembebasan tanah untuk pembangunan 20 proyek ruas jalan tol yang kini tersendat. Pembebasan lahan ditengarai menjadi hambatan utama dalam pembangunan proyek ruas tol.

Demikian terungkap dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (20/4), menjelang seminar "Peluang dan Tantangan Pembangunan Jalan Tol di Indonesia" tanggal 28-29 April 2010.

Pemerintah sebenarnya telah memperbaiki regulasi kerja sama pemerintah dan swasta dalam penyediaan infrastruktur melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Dalam Perpres Nomor 13 Tahun 2010, pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur dikerjakan oleh pemerintah dengan APBN. Namun, perpes itu belum menjawab permasalahan terkait kontrak pembangunan 20 proyek ruas jalan tol yang berjalan sejak tahun 2005, tetapi hingga kini masih terkendala pembebasan lahan.

Anggota Asosiasi Tol Indonesia, Hilman Muchsin, yang juga Wakil Direktur PT Trans Lingkar Kita Jaya, mengemukakan, baru 14 persen dari kebutuhan 6.700 hektar lahan untuk 20 proyek jalan tol itu yang bisa dibebaskan dalam kurun empat tahun.

Oleh karena itu, pihaknya meminta pemerintah menerbitkan peraturan menteri yang merupakan penjabaran Perpres Nomor 13/2010 untuk mengakomodasi jaminan pembebasan lahan oleh pemerintah terhadap proyek 20 ruas jalan tol tersebut.

"Setelah peraturan menteri tentang jaminan pembebasan lahan untuk 20 proyek ruas jalan tol diterbitkan, dapat dilakukan amandemen terhadap kontrak jalan tol," ujarnya.

Hilman menambahkan, ada enam unsur yang bertanggung jawab terhadap pembebasan lahan, mencakup badan pengatur jalan tol, badan usaha jalan tol, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, panitia pembebasan tanah, tim pembebasan tanah, dan badan pertanahan nasional. Namun, enam unsur itu terkesan tidak serius menangani kendala pembebasan lahan.

Pembangunan 20 ruas jalan tol yang dikontrakkan ke investor itu, di antaranya, meliputi Cikopo-Palimanan, Pejagan-Pemalang, Pemalang-Batang, Batang-Semarang, Semarang-Solo, Kertosono-Mojokerto, Mojokerto-Surabaya, Pasuruan-Probolinggo, Ciawi-Sukabumi, Bogor Ring Road, Bekasi-Cawang-Kampung Melayu, Cinere-Jagorawi, Depok-Antasari, JORR W2 Kebon Jeruk-Ulujami, Gempol-Pasuruan, Gempol-Pandaan, Cikarang-Tanjung Priok, dan Waru (Aloha)-Wonokromo-Tanjung Perak. (Brigita M Lukita/KOMPAS Cetak)

Five Filters featured article: Chilcot Inquiry. Available tools: PDF Newspaper, Full Text RSS, Term Extraction.
Diposting oleh di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)