Kamis, 10 Juni 2010

Rumah Idaman “Grup Lodha Bangun Apartemen Tertinggi di Dunia di Mumbai, India” plus 3 more

Rumah Idaman “Grup Lodha Bangun Apartemen Tertinggi di Dunia di Mumbai, India” plus 3 more

Grup Lodha Bangun Apartemen Tertinggi di Dunia di Mumbai, India

Posted: 10 Jun 2010 02:44 PM PDT

Message from Five Filters: If you can, please donate to the full-text RSS service so we can continue developing it.

Kamis, 10/6/2010 | 21:44 WIB

MUMBAI, KOMPAS.com — Menara residensial tertinggi di dunia akan dibangun di Mumbai, India. Lodha Group yang bermarkas di Mumbai akan membangun gedung pencakar langit berlantai 117 di lahan seluas 17 acre (68.796 meter persegi) di Lower Parel di jantung kota. Tingginya mencapai 442 meter sehingga akan mengalahkan gedung residensial tertinggi di Australia (323 meter). Di menara ini akan dibangun pula 276 apartemen mewah.

Gedung ini akan menjadi ikon Mumbai dan simbol bagi India di panggung ekonomi dan kebudayaan global, demikian pernyataan yang dikeluarkan Grup Lodha.

Grup Lodha menunjuk arsitek Pei Cobb Freed and Partners yang berkantor di New York, Amerika Serikat, untuk merancang menara residensial tertinggi di dunia itu. Kantor arsitek ini sudah merancang Louvre Pyramid di Paris, Bank of China Tower di Hongkong, dan John Hancock Tower di Boston, Amerika Serikat.

Antara dua acre (8.093 m2) dan tiga acre (12.140 m2) akan dicadangkan sebagai ruang terbuka. Konstruksi gedung ini diperkirakan akan dimulai dalam beberapa bulan ke depan dan akan rampung pada tahun 2014.
 
"Melalui kemitraan dengan arsitek, desainer, dan insinyur global, kami bertujuan membawa Mumbai menjadi sebuah landmark yang dapat memberi ilustrasi tentang spirit Mumbai untuk selalu terbang ke tempat yang lebih tinggi melalui kerja keras dan hasrat yang kuat," ungkap Abhisheck Lodha, Direktur Lodha.
 
Harga properti residensial di India terus meningkat, terutama apartemen kelas atas yang banyak diminati. Perusahaan ini melakukan negosiasi dengan orang asing dan penata keuangan lokal untuk mendanai proyek ini.
 
"Ini proyek raksasa yang tentu harganya sangat mahal. Kami mengantisipasi permintaan individual-individual berharga yang memiliki jaringan," kata Yashwant Dalal, President of The Estate Agents Association of India.
 
Proyek ini juga termasuk membangun vila-vila mewah dengan kolam renang pribadi, pusat perbelanjaan high-end, dan gedung perkantoran. Beberapa pembeli sudah mem-booking tempat sebelum peluncuran resmi yang dijadwalkan digelar akhir bulan Juni ini.
 
Pawan Swamy, Managing Director Jones Lang Lasalle Meghraj di India barat, sebuah perusahaan konsultan real estat global, menyebutkan, pengembang Lodha memiliki izin untuk membangun proyek yang mirip di daerah yang baru saja mereka akusisi, yaitu di Wadala.
 
Anand Gupta dari All India Builders Association of India mengatakan, semua orang India harus bangga pada proyek ini. "Ini merupakan simbol pembangunan dan kemajuan Mumbai," tambahnya. (Robert Adhi Ksp/Property Wire)

Five Filters featured article: Into the Abyss. Available tools: PDF Newspaper, Full Text RSS, Term Extraction.

Ganti Rugi Lahan Tol, Keseriusan Pemprov Jateng Dipertanyakan

Posted: 10 Jun 2010 01:40 PM PDT

Message from Five Filters: If you can, please donate to the full-text RSS service so we can continue developing it.

Kamis, 10/6/2010 | 20:40 WIB

SEMARANG, KOMPAS.com - Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah mempertanyakan keseriusan Pemerintah Provinsi Jateng terkait dengan penggantian lahan hutan yang terpakai proyek pembangunan tol Semarang-Solo.

Kepala Perum Perhutani Unit I Jateng, Heru Siswanto melalui Kepala Seksi Humas, Dadang Ishardiyanto di Semarang, Kamis mengatakan lahan pengganti yang dijanjikan tersebut sampai saat ini belum diberikan.

"Dalam nota kesepahaman, Perum Perhutani diminta melepas lahan seluas 22,413 hektare di daerah Ungaran untuk pembangunan jalan tol dan dijanjikan diganti lahan dengan perbandingan satu banding dua," katanya.

Ia mengatakan luasan lahan pengganti tersebut sebesar 44,826 hektare atau dua kali luas lahan yang terpakai, dan lahan pengganti itu sudah disepakati, yakni di Jatirunggo Pringapus dan Mluweh Ungaran Timur.

Persoalannya, kata dia, lahan pengganti itu tak kunjung diserahkan, karena terkait penyerahan lahan tentunya harus dilakukan secara formal, seperti pembuatan berita acara dan serah-terima sertifikat.

"Luasan lahan pengganti di Jatirunggo yang disepakati sebesar 26,996 hektare dan luas lahan di Mluweh sebesar 17,83 hektare, sehingga total luas lahan adalah 44,826 hektare," katanya.
Proses pemilihan lahan pengganti tersebut, kata dia, berlangsung dalam waktu lama, mengingat pihaknya harus melihat kondisi lahan pengganti, misalnya apakah letaknya menempel langsung dengan hutan.

Menurut dia, penyerahan lahan pengganti itu harus segera dilakukan, mengingat proses penghijauan untuk menggantikan lahan yang terpakai harus segera dilakukan dengan pertimbangan kerugian ekologis.

"Lokasi lahan pengganti itu telah tertuang dalam Surat Menteri Kehutanan Nomor S.202/Menhut.VII/2009 tanggal 19 Maret 2009, sehingga kami terus mengupayakan agar penggantian itu segera terealisasi," katanya.

Selain lahan pengganti jalan tol, Perum Perhutani Unit 1 Jateng juga mempertanyakan penggantian lahan seluas 1.022 hektare yang terpakai untuk pembangunan Waduk Kedung Ombo sejak sekitar tahun 1989.

"Jangankan lahan seluas 1.022 hektare untuk Waduk Kedung Ombo, lahan pengganti yang hanya seluas 44,826 hektare untuk pembangunan jalan tol saja sampai saat ini tidak kunjung diberikan," katanya.

Ditanya tentang hutan Perum Perhutani lain yang sudah alih-fungsi, ia menyebutkan lahan seluas 6.331 hektare di kawasan Banyumas Barat yang saat ini sudah dibangun perumahan sejak puluhan tahun lalu.

Ia mengaku lahan seluas 6.331 hektare di kawasan Banyumas Barat tersebut sudah digunakan masyarakat sejak berpuluh tahun lalu, karena itu saat ini sudah membentuk permukiman secara turun-temurun.

"Oleh karena itu, kami mengharapkan Pemprov Jateng segera menyerahkan lahan pengganti, baik untuk proyek tol maupun Waduk Kedung Ombo tersebut agar segera bisa ditanami dan memperbaiki kondisi ekologis," kata Dadang

Five Filters featured article: Into the Abyss. Available tools: PDF Newspaper, Full Text RSS, Term Extraction.

ATI: Silakan Evaluasi Tol Trans Jawa Tapi Perhatikan Pembebasan Lahan

Posted: 10 Jun 2010 11:59 AM PDT

Message from Five Filters: If you can, please donate to the full-text RSS service so we can continue developing it.

Kamis, 10/6/2010 | 18:59 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Tol Indonesia (ATI) memahami niat pemerintah yang akan mengevaluasi Tol Trans Jawa adalah untuk percepatan penyelesaian tol tersebut. "Tetapi, titik permasalahan pembangunan jalan tol yang terletak pada proses pembebasan lahan semestinya juga harus menjadi pertimbangan pemerintah," kata Ketua Asosiasis Tol Indonesia (ATI), Fatchur Rochman, saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Sebelumnya, praktisi jalan tol, Harya M Hidayat, menuding pembebasan lahan dan rumitnya mekanisme di Badan Layanan Umum pemerintah yang menjadi hambatan utama penyelesaian proyek tol di Indonesia selama ini.

"Hasil evaluasi kita selama ini, penyebab utama lambannya pengembangan tol Trans Jawa adalah sulitnya pembebasan lahan, termasuk rumit proses di BLU," kata Hidayat yang juga Direktur Utama PT Bakrie Toll Road.

Fatchur melanjutkan, evaluasi boleh saja, tetapi persoalan lahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah juga harus menjadi perhatian.

"Boleh pemerintah teriak-teriak investor tidak punya dana, tetapi pemerintah juga harus lihat bagaimana kemajuan pembebasan lahannya," katanya.

Anggota Komisi V DPR RI, Nusyirwan Soedjono, menambahkan, kebijakan pemerintah yang paling utama adalah masalah lahan yang selama ini menjadi kendala utama. Oleh karena itu, dia mendorong agar pemerintah mengeluarkan Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti UU) untuk percepataan pembebasan tanah.

"Sebab bila menunggu UU prosesnya lama dan praktiknya tidak cukup satu tahun. Kenapa perpu, karena memang sekarang ini kebutuhan tanah untuk infrastruktur itu mendesak dan syarat itu sudah terpenuhi," kata Nusyirwan.

Menurut Nusyirwan, sebenarnya Kementerian PU tidak perlu lagi mengeluarkan Permen PU, karena setiap perjanjian kontrak ada klausul yang jelas.

"Tinggal sekarang keberanian dari Kementerian PU, mau dibawa kemana investor tersebut. Pemerintah harus tegas dong dan itu dari dulu saya omongin selama 2 tahun lalu dan sekarang seharusnya toll trans Jawa itu sudah jalan atau hampir selesai," kata politisi PDIP ini.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, mengakui salah satu kendala lambannya Tol Trans Jawa, selain badan usaha yang dinilai tidak aktif, juga masalah pembebasan tanah.

"Ada tiga ruas jalan tol trans-Jawa yang benar-benar macet dalam pembebasan lahan, yaitu ruas Pejagan-Pemalang, Pemalang-Batang, dan Batang-Semarang. Saat ini, proses pembebasan tanah untuk ketiga ruas itu baru mencapai 10 persen," kata Djoko.

Pemerintah sendiri melalui Kementerian Pekerjaan Umum telah menerbitkan peraturan menteri (permen) PU Nomor 06/PRT/M/2010 tentang Pedoman Evaluasi Penerusan Pengusahaan Jalan Tol.

Hal itu sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) No13/2010 yang merupakan penyempurnaan Perpres No 67 tentang kerja sama pemerintah dan badan usaha dalam pembangunan dan atau pengelolaan infrastruktur. (ANT)

Five Filters featured article: Into the Abyss. Available tools: PDF Newspaper, Full Text RSS, Term Extraction.

Mendesak, Keringanan Pajak bagi Perusahaan Green Building

Posted: 10 Jun 2010 10:12 AM PDT

Message from Five Filters: If you can, please donate to the full-text RSS service so we can continue developing it.

Laporan wartawan KOMPAS Haryo Damardono

Kamis, 10/6/2010 | 17:12 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Berdasarkan survei yang dilakukan Grup Regus terungkap, bahwa 85 persen perusahaan di Indonesia menyatakan, keringanan pajak dibutuhkan untuk mempercepat peningkatan investasi hijau .

Perkiraan konservatif menunjukkan, 38 persen ruang kantor tidak digunakan pada jangka waktu tertentu, namun ruang itu tetap diberi pemanas, pendingin dan diterangi lampu, sehingga menghasilkan berton-ton emisi karbon yang sia-sia setiap tahunnya.

"Karena itu, pengurangan energi pada ruang kantor yang tidak digunakan berhak memperoleh keringangan pajak sama seperti penggunaan peralatan hemat energi," kata William Willems, Wakil Presiden Regional, untuk Regus Asia Tenggara, Australia dan New Zealand , Kamis (10/6) di Jakarta.

Survei Regus pun menekankan, bahwa hanya 37 persen perusahaan di seluruh dunia yang benar-benar mengukur emisi mereka dan kurang dari seperlima perusahaan, yang mengukur jejak karbon dioksida yang ditinggalkan oleh kegiatan mereka.

Sebanyak 46 persen perusahaan di seluruh dunia menyatakan bahwa mereka hanya akan berinvestasi dalam peralatan rendah karbon jika biaya pengoperasiannya sama dengan atau lebih rendah dari peralatan konvensional. Yang sangat mengecewakan adalah 40 persen perusahaan telah berinvestasi dalam peralatan rendah karbon dan hanya 38 persen yang memiliki kebijakan perusahaan untuk melakukan hal itu.

Di Indonesia khususnya, survei menemukan bahwa kegiatan memonitor efisiensi energi dan jejak karbon dioksida lebih tersebar luas dibandingkan di tempat lain di seluruh dunia. Sebanyak 41 persen perusahaan memonitor jejak karbon dioksida mereka dan 63 persen memonitor konsumsi energi mereka.

Namun demikian, 44 persen perusahaan tidak memiliki kebijakan perusahaan untuk berinvestasi dalam peralatan hemat energi. Biaya pengoperasian dianggap penting oleh 70 persen perusahaan yang menyatakan bahwa mereka hanya akan berinvestasi dalam peralatan rendah karbo n dioksida jika biayanya lebih murah atau sama dengan mengoperasikan peralatan konvensional.

Akhirnya lebih dari 85 persen perusahaan menyatakan bahwa jika pemerintah menawarkan insentif pajak untuk berinvestasi dalam peralatan hemat energi atau rendah karbon, pelaku usaha akan sangat meningkatkan investasi hijau mereka.

Five Filters featured article: Into the Abyss. Available tools: PDF Newspaper, Full Text RSS, Term Extraction.
Diposting oleh di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)