Jumat, 25 Juni 2010

Rumah Idaman “Pemerintah Alokasikan Rp 90 Triliun untuk Infrastruktur” plus 3 more

Rumah Idaman “Pemerintah Alokasikan Rp 90 Triliun untuk Infrastruktur” plus 3 more

Pemerintah Alokasikan Rp 90 Triliun untuk Infrastruktur

Posted: 25 Jun 2010 02:37 PM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com -  Pemerintah mulai menghitung alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur tahun 2011. Diperkirakan kebutuhan dana untuk infrastruktur terus bertambah.

Deputi Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Luky Eko Wuryanto mengungkapkan, Pemerintah mengalokasikan anggaran antara Rp 80 triliun sampai Rp 90 triliun untuk infrastruktur. "Anggaran tersebut dialokasikan dalam APBN," ujar Luky di kantor Menko Perekonomian, Jumat (25/6).

Dana sebesar itu akan digunakan untuk mendanai pembangunan maupun penambahan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, pembangkit listrik. "Jadi lebih ke arah pembangunan basic needs," terang Luky.

Meski mengalokasikan anggaran, pemerintah tetap meminta keterlibatan pihak swasta dalam mengembangkan infrastruktur. Cuma, Luky tidak menyebutkan berapa besar porsi swasta yang dibutuhkan.

Yang jelas, menurut Luky, pemerintah memperkirakan alokasi anggaran sekitar Rp 300 triliun atau Rp 1.500 triliun hingga lima tahun ke depan untuk pembangunan infrastruktur. Namun demikian, persoalan pembebasan lahan masih menghambat proses pembangunan infrastruktur.

Dia mencontohkan 24 ruas proyek jalan tol yang hingga kini tidak selesai lantaran terkendala pembebasan tanah yang tidak berjalan lancar. Selain itu ada kontrak-kontrak kerja yang belum berjalan . Dari jumlah, 10 ruas tol diantaranya merupakan proyek jalan
tol trans Jawa. "Itu yg mau kita rapatkan minggu depan ini. Kita mau lihat peta masalahnya dan bagaimana penyelesaiannya," kata Luky.

Selain itu, paling tidak harus ada undang-undang yang mengatur khusus soal pembebasan tanah. Makanya, kata Luky, saat ini masih menunggu rampungnya rancang undang-undang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. "Akhir tahun ini. mudah-mudahan selesai" pungkasnya. (Hans Henricus/KONTAN)

Five Filters featured article: Headshot - Propaganda, State Religion and the Attack On the Gaza Peace Flotilla. Available tools: PDF Newspaper, Full Text RSS, Term Extraction.

Bandung Segera Miliki Cable Car

Posted: 25 Jun 2010 12:13 PM PDT

TASIKMALAYA, KOMPAS.com - Kota Bandung, Jawa Barat, akan memiliki fasilitas transportasi umum berupa 'cable car' yang masuk dalam perencanaan pembangunan Bandung Metropolitan Area bantuan dari pemerintah Prancis.

Hal itu dikatakan Direktur Bina Sistem Transportasi Perkotaan Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Eli Endriani Sinaga, di Tasikmalaya, Jawa Barat, Jumat.

"Di Bandung nanti akan dibangun BMA (Bandung Metropolitan Area) bantuan dari Prancis, salah satunya berupa 'cable car'," katanya.

Menurut dia, pihaknya sudah menyusun rencana itu dalam pembangunan BMA yang direncanakan akan ada fasilitas tansportasi modern di Bandung. "Perencanaan tersebut memang dari pemerintah pusat, tetapi ada dana hibah dari Prancis untuk BMA, dan kami sudah menyusun perencanaannya," katanya.

Ia mengatakan wilayah Kota Bandung memang sudah padat penduduk seperti kota besar Jakarta dan di negara maju lainnya. Kota Bandung yang sudah menjadi kota metropolitan, menurut dia dalam perencanaan BMA salah satunya adalah pengadaan fasilitas transportasi umum yang menjadi prioritas utama, yaitu 'cable car'.

Alasan perlu dibangun 'cable car' di Bandung, menurut dia karena biaya pembangunannya tidak terlalu mahal, dan geografis wilayah Bandung terdiri dataran rendah dan dataran tinggi.
"Biayanya tidak terlalu mahal, dan selain itu karena jalan-jalan di Bandung sudah padat kendaraan," katanya.

Five Filters featured article: Headshot - Propaganda, State Religion and the Attack On the Gaza Peace Flotilla. Available tools: PDF Newspaper, Full Text RSS, Term Extraction.

Subsidi Bunga Kredit RSH Dihapus

Posted: 25 Jun 2010 02:07 AM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com - Penghapusan subsidi bunga kredit kepemilikan rumah (KPR) bagi Rumah Sederhana Sehat (RSH) untuk diganti dengan pemberian fasilitas likuiditas, dinilai sebagai suatu keuntungan bagi para pengusaha atau pengembang.

Menurut Sekjen Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestate Indonesia (DPP REI), Reddy Hartadji, pengusaha sangat mengharapkan program likuiditas tersebut berjalan lancar.

"Pengusaha akan menikmati, pengusaha akan sangat mengharapkan program ini berkembang baik, karena kan Kementrian yang mencari sumber dana," katanya usai jumpa pers DPP REI di Jakarta, Kamis (24/6/2010).

Dengan adanya fasilitas likuiditas, kata Reddy, pengembang akan diuntungkan dengan kredit konstruksi yang lebih rendah, yakni kurang dari 8 persen karena mendapat alokasi dana dari perbankan dengan tingkat suku bunga yang murah.

Keuntungan tersebut juga akan didapat konsumen. Menurut Reddy, dengan adanya likuiditas konsumen diharapkan akan menerima 7 persen bunga per-tahun. Sehingga, jika sekarang subsidi diberikan hingga empat tahun, keuntungan dari likuiditas akan dapat diberikan kepada konsumen hingga mungkin 10 tahun.

"Sehingga balik lagi, dana bergulir, di harapkan dengan begitu konsumen akan menerima 7 persen bunganya per tahun, jadi murah," ujar Reddy.

Sebelumnya, Kementrian Negara Perumahan Rakyat menetapkan penghapusan subsidi KPR untuk RSH dan menggantinya dengan memberlakukan fasilitas likuiditas. Dengan demikian, subsidi langsung diberikan kepada calon konsumen dan pengembang. Hal tersebut dimaksudkan agar subsidi lebih tepat sasaran.

Five Filters featured article: Headshot - Propaganda, State Religion and the Attack On the Gaza Peace Flotilla. Available tools: PDF Newspaper, Full Text RSS, Term Extraction.

DPP REI Umroh Bersama dengan 2.350 Dollar AS

Posted: 25 Jun 2010 01:47 AM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perusahaan Realestate Indonesia (DPP REI) melaksanakan program ibadah Umroh bersama. Program bertajuk "REI Family Umroh 2010" itu berlangsung selama sembilan hari, dimulai dari Kamis (24/6/2010).

Program tersebut untuk memupuk kekeluargaan antar anggota. Program umroh tersebut, merupakan program umroh pertama DPP REI yang kemudian akan ditetapkan sebagai program tahunan.

"Umroh yang sekarang ini akan menjadi awal kegiatan DPP REI akan dijadikan kalender yang tetap bagi anggota REI," ujar wakil Sekjen DPP REI, Reddy Hartadji, dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (24/6/2010).

Kegiatan umroh DPP REI diikuti 53 orang anggota REI se-Indonesia. Biaya umroh REI mencapai 2350 dollar AS.

"Saya kira proses (penentuan jumlah biaya) itu kami laksanakan melalui proses yang cukup panjang. Dengan 2.350 kami harapkan angka itu sudah diperhitungkan," kata Reddy.

Untuk mengatur perjalanan para anggota REI tersebut, DPP REI menunjuk biro travel Cordova. Dikatakan Reddy, program keakraban semacam umroh ini juga akan dibentuk bagi anggota REI non muslim.

"Saya kira juga akan ada. Di samping untuk muslim anggota, bagi temen-teman yang lain pun, bisa djadikan suatu cara. Kegiatan keseimbangan lah dari Munas, raker, keseimbangan dari kami semua di luar kegiatan rutin," kata Reddy.

Five Filters featured article: Headshot - Propaganda, State Religion and the Attack On the Gaza Peace Flotilla. Available tools: PDF Newspaper, Full Text RSS, Term Extraction.
Diposting oleh di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)