Jumat, 16 Desember 2011

Rumah Idaman “Rusunawa Jepara, Bukti Bobroknya Proyek Rusunawa!” plus 2 more

Rumah Idaman “Rusunawa Jepara, Bukti Bobroknya Proyek Rusunawa!” plus 2 more


Rusunawa Jepara, Bukti Bobroknya Proyek Rusunawa!

Posted: 16 Dec 2011 07:51 AM PST

JEPARA, KOMPAS.com - Pengelola rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di wilayah Jepara, Jawa Tengah, mengaku mengalami berbagai permasalahan yang cukup komplek di rusunawa dengan tingkat hunian terlaris dan terlaku di Jawa Tengah tersebut. Rusunawa Jepara ternyata bermasalah, baik dari segi teknis, sosial, maupun anggaran.

Penghuni tahunya sudah membayar dan menuntut kenyamanan, di mana hati nurani kita ketika melihat mereka makan atau tidur dengan kondisi kena tetesan air kotor dari atas.

-- Hadi S

Demikian diungkapkan salah seorang pengelola rusunawa tersebut, Hadi S, dalam surat laporannya ke Kompas.com, Jumat (16/12/2011). Hadi  mengungkapkan, sampai hari ini mengelola 2 twin blok rusunawa tersebut, yaitu Blok A bantuan dari Kementerian Perumahan Rakyat (pusat) dengan kontraktor PT Tata Bumi Raya baru, dan Blok B bantuan dari Kementrian PU dengan kontraktor PT Waskita Karya, masalah-masalah tersebut datang susul-menyusul.

"Sekarang dapat tambahan tiga twin blok, yaitu C, D, dan E yang baru selesai dibangun dan belum beroperasi. Kami sebagai pengelola rusunawa di wilayah Jepara mewakili rusunawa di seluruh indonesia, menyatakan, bahwa belum genap setahun ditempati, hampir 80 % kamar hunian mengalami kebocoran, terutama sebagian besar disebabkan oleh instalasi pipa air kotor dan rembesan lantai kamar mandi bagian lantai atasnya yang tidak bagus," ujar Hadi.

"Akibatnya, penghuni merasa tidak nyaman dan sering komplain atau berkonflik dengan pengelola. Saya menduga, adanya kelemahan dalam pengawasan proyek, kesalahan teknis maupun prosedur sejak awal pembangunan rumah susun yang tidak dilengkapi dengan sistem anti bocor dan saluran pembuangan sesuai dengan standar yang ada," tambahnya.

Ia mengatakan, dalam pengelolaan rusun, biaya operasional murni berasal dari tarif penghuni. Pemda belum membantu dengan alasan belum ada penyerahaan aset ke daerah disamping adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang menyebutkan, bahwa dana APBD tidak boleh digunakan untuk membiayai aset dari pusat.

"Lalu, sampai kapan kondisi seperti ini dibiarkan tanpa solusi. Padahal, apalah artinya rusunawa tanpa penghuni. Penghuni tahunya sudah membayar dan menuntut kenyamanan, di mana hati nurani kita ketika melihat mereka makan atau tidur dengan kondisi kena tetesan air kotor dari atas?," kata Hadi.

Secara teknis, lanjut dia, untuk mencari kebocoran tersebut penghuni harus membongkar kamar di atasnya, yang sudah tentu membuat penghuni atas-bawah tidak nyaman. Belum lagi mencari penyebabnya satu persatu, mulai membongkar keramik, bongkar dinding, membongkar kloset, saluran pembuangan, atau saluran air bersih.

"Ini sangatlah mahal. Kami sebagai pengelola sangat keberatan dan perlu bantuan, baik dari segi teknis maupun biaya. Kami mohon kepada Bapak Menteri untuk mengevaluasi program rusunawa pemerintah yang sudah menghabiskan triliunan dari dana APBN ini benar-benar terlaksana dengan baik, bermanfaat bagi rakyat menengah ke bawah sesuai tujuan awal pembangunan rusunawa," kata Hadi.

"Terus terang, banyak rusunawa yang dibangun di seluruh Indonesia tetapi mangkrak, rusak, bocor, dan tidak berfungsi. Kami menyarankan, alangkah baiknya, alokasi pembangunan rusun baru dialihkan untuk perbaikan rusunawa yang benar-benar ditempati masyarakat seperti di wilayah kami. Ini supaya tidak menjadi sia-sia dan mubazir," ungkap Hadi.

This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers. Five Filters recommends: Donate to Wikileaks.

Berharap dari UU Pengadaan Tanah....

Posted: 16 Dec 2011 07:12 AM PST

BALI, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengharapkan UU Pengadaan Tanah dapat melancarkan pembangunan proyek infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang direncanakan mencapai tujuh hingga 7,7 persen pada 2014 mendatang. UU tersebut diharapakan dapat memberikan kemudahan dalam pembangunan sarana infrastruktur yang saat ini masih sering dipersulit karena ketiadaan kesepakatan antara pemilik lahan dengan pemerintah.

Kita ingin menjaga hak-hak rakyat kita. Jadi, kita membangun dengan menjaga kedaulatan serta menghormati hak-hak rakyat.

-- Agus Martowardojo

"Jadi, kita harapkan UU ini bisa disahkan dan ada kejelasan kalau pemerintah ingin membangun atau ada proyek pembangunan untuk kepentingan rakyat banyak itu tanahnya bisa dibebaskan dengan harga yang wajar," ujar Menteri Keuangan saat ditemui di Nusa Dua, Bali, Jumat (16/12/2011).

"Kita ingin punya situasi seperti di negara-negara besar lainnya, yang betul-betul saat membuat jalan atau mau membuat infrastruktur itu langsung bisa dilakukan, tidak pakai a dan b," ujarnya.

Namun, lanjut Menkeu, pemerintah mengharapkan hak-hak para pemilik lahan juga dijaga. Hak itu adalah dengan memberikan kompensasi yang setimpal sehingga tidak mengorbankan mereka.

"Kita ingin menjaga hak-hak rakyat kita. Jadi, kita membangun dengan menjaga kedaulatan serta menghormati hak-hak rakyat," ujar Menkeu.

Menkeu mengatakan, pembangunan sarana infrastruktur sangat diperlukan untuk membenahi konektivitas antar daerah yang saat ini masih menghambat pertumbuhan. Untuk itu, UU Pengadaan Tanah apabila telah disetujui untuk disahkan dalam rapat paripurna DPR siang ini, dapat memberikan kepastian atas kelangsungan proyek pemerintah yang masih terbengkalai seperti jalan tol. Apalagi, pada tahun mendatang, krisis akibat kesalahan penanganan utang di Eropa diperkirakan masih berlanjut sehingga dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi global.

"Kalau (UU) selesai, ini berita baik untuk Indonesia, karena masuk ke 2012 yang kita duga akan lebih berat," ujarnya.

Namun, seperti diberitakan sebelumnya (Baca: RUU Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Ditentang), Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan ditentang sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ketika hendak disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Jumat (16/12/2011).

Mereka yang menentang diantaranya adalah dua politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Arif Budimanta dan Tjahjo Kumolo, politisi Partai Persatuan Pembangunan Dimyati Natakusumah, politisi Partai Amanat Nasional Achmad Rubai, dan lainnya. Mereka menilai, RUU itu melanggar konstitusi dan cenderung melemahkan hak rakyat atas tanah.

"Saya pribadi menyatakan menolak undang-undang ini karena terlalu pro kepada investor yang tidak perhatikan hak-hak tanah rakyat," kata Tjahjo.

This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers. Five Filters recommends: Donate to Wikileaks.

Seni Berinvestasi Properti

Posted: 16 Dec 2011 06:45 AM PST

KOMPAS.com - Berinvestasi properti hampir bisa dipastikan menghasilkan keuntungan, mengingat harga properti di Indonesia terus meningkat. Inilah salah satu instrumen investasi yang sangat diminati saat ini. 

Tak bisa dimungkiri, memang. Dalam kondisi terburuk pun, seperti saat krisis moneter tahun 1998 lalu, harga properti di Indonesia bergerak stagnan, tak mengalami penurunan. Tak heran, jika akhirnya banyak orang berlomba-lomba mengincar properti idaman, baik untuk berhuni ataupun investasi.

Jeli melihat pertumbuhan area sekitar menjadi salah satu acuan menilik tinggi-rendahnya nilai investasi dalam satu kawasan. Cibubur, misalnya, yang terus berkembang, baik dari sisi fasilitas maupun infrastruktur. Kini tengah dibangun beberapa akses jalan untuk mengurai kemacetan di ruas jalan Transyogi.

Kelengkapan fasilitas dan aksesibilitas tinggi akan meningkatkan nilai investasi sebuah kawasan. Demikian pula di Cibubur, yang rata-rata naik 12 persen per tahun, bahkan (di sejumlah lokasi tertentu) mencapai 30 persen per tahun, seperti dikatakan oleh Liana, Sales and Promotion Section Head Kota Wisata.

Kredibilitas pengembang juga berperan. Tak ada salahnya menilik proyek-proyek yang pernah ditangani pengembang sebelumnya dan meminta master plan untuk perumahan yang tengah Anda incar.

Patut disadari, semakin lengkap fasilitasnya, semakin tinggi kenyamanan yang dirasakan penghuni, semakin tinggi pula kenaikan nilai investasinya. Hal ini pula yang dilakukan Kota Wisata sejak pertama kali hadir di Cibubur dan menjadi salah satu pionir kawasan perumahan berkonsep tematik.

Tak hanya sebuah hunian yang memiliki fasilitas pendidikan berkualitas, olahraga, dan sektor komersial, Kota Wisata juga dikenal sebagai tempat rekreasi bagi warga Cibubur dan sekitarnya dengan Fantasy Island dan Kampung Wisata.

Pintu Kota Wisata juga masih terbuka lebar bagi yang ingin menikmati tinggal di sebuah tempat yang memadukan keharmonisan tempat tinggal, pendidikan, rekreasi, dan olahraga dengan meluncurkan West Covina tahap kedua, Coatesville Extention, dan Ruko Concordia. Proyek terbaru ini menampilkan gaya minimalis yang dikombinasikan dengan desain kolonial dan art deco sehingga terlihat unik dan apik.

Tahun 2012 sudah di depan mata, tak ada salahnya sedari sekarang menilik bentuk investasi yang tepat untuk masa depan Anda. Bagaimana?

This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers. Five Filters recommends: Donate to Wikileaks.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar