Senin, 22 Februari 2010

Rumah Idaman “Apersi Dukung Program Rumah Sederhana dan Green Housing” plus 3 more

Rumah Idaman “Apersi Dukung Program Rumah Sederhana dan Green Housing” plus 3 more


Apersi Dukung Program Rumah Sederhana dan Green Housing

Posted: 23 Feb 2010 03:17 AM PST

Message from fivefilters.org: If you can, please donate to the full-text RSS service so we can continue developing it.

Selasa, 23/2/2010 | 11:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) yang baru terpilih, Eddy Ganefo menyatakan, Apersi akan mendorong dan membantu program pemerintah, khususnya Kemenpera, dalam pemenuhan rumah sederhana bagi masyarakat.

"Apersi akan mengupayakan mengangkat tema perumahan hijau atau green housing di setiap proyek perumahan yang dibangun oleh anggota Apersi," kata Eddy Ganefo.

Eddy juga menegaskan Apersi berupaya membantu pemerintah mengurangi backlog perumahan yang semakin tinggi setiap tahunnya. 

Eddy Ganefo menambahkan, pihaknya akan terus meningkatkan kerja sama dengan pihak perbankan untuk membantu pengembangan proyek perumahan Apersi. Selain itu, Apersi ke depan juga meminta kepada Kemenpera agar memberikan bantuan, terutama pemberian fasilitas prasarana, sarana dan utilitas (PSU) yang sama pada setiap pengembang. Dengan demikian tidak ada perbedaan dalam pemberian bantuan oleh Kemenpera.

Jumat pekan lalu, dalam Munas III Apersi, Eddy Ganefo terpilih sebagai Ketua Umum Apersi periode 2010-2013 secara mufakat oleh peserta Munas. Dalam kepengurusan periode baru ini, Eddy Ganefo didampingi Sekjen Apersi yang baru R Anton Santoso dan Ketua OKK Apersi Boy Saleh.

Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa meminta Eddy Ganefo dan Apersi untuk tetap mendukung program pemerintah dalam penyediaan rumah bagi masyarakat. Suharso optimistis Apersi ke depan akan semakin kompak. (Sumber: kemenpera.go.id)

Five Filters featured article: Chilcot Inquiry. Available tools: PDF Newspaper, Full Text RSS, Term Extraction.

Kemenpera Gandeng KPK, Antisipasi Penyimpangan Proyek Perumahan

Posted: 23 Feb 2010 02:53 AM PST

Message from fivefilters.org: If you can, please donate to the full-text RSS service so we can continue developing it.

Selasa, 23/2/2010 | 10:53 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengantisipasi penyimpangan dalam proyek pembangunan perumahan. Kemenpera berharap kerja sama itu dapat mempersingkat proses perizinan bagi masyarakat maupun pengembang yang ingin membangun rumah.

"Kami akan bekerja sama dengan KPK untuk mempersingkat proses perizinan proyek pembangunan rumah," ujar Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Suharso Monoarfa.

Menpera menjelaskan, kerja sama dengan KPK akan dilakukan dalam waktu dekat. Kemenpera akan melakukan kajian terlebih dahulu, terutama hambatan apa saja yang dihadapi masyarakat maupun pengembang ketika mereka ingin memproses izin pembangunan rumah.

Menpera meminta para pengembang untuk tetap melanjutkan proyek pembangunan perumahan bagi masyarakat. Sebab hingga saat ini kebutuhan rumah di Indonesia masih cukup tinggi. "Jika hambatan-hambatan dalam proses perizinan bisa dikurangi tentu pembangunan rumah di Indonesia akan semakin cepat," terangnya.

Kerja sama dengan KPK, kata Menpera, diharapkan dapat meminimalisir penyimpangan-penyimpangan hukum seperti adanya gratifikasi kepada pejabat-pejabat yang terlibat dalam proses pembuatan izin. Selain itu, Kemenpera juga ingin adanya transparansi dalam program pembangunan rumah, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat berpenghasilan menengah (MBM).

"Kalau ada pemberian imbalan kepada pihak-pihak yang mengurus proses izin rumah tentu itu bisa dikatakan gratifikasi. Kami tidak ingin hal itu terjadi dalam proyek pembangunan rumah. Oleh sebab itu, adanya transparansi ini bisa menciptakan iklim good governance yang baik," tandasnya. (Sumber: kemenpera.go.id)

Five Filters featured article: Chilcot Inquiry. Available tools: PDF Newspaper, Full Text RSS, Term Extraction.

Sembilan Rusunawa untuk Purnawirawan TNI

Posted: 23 Feb 2010 02:41 AM PST

Message from fivefilters.org: If you can, please donate to the full-text RSS service so we can continue developing it.

Selasa, 23/2/2010 | 10:41 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertahanan akan membangun sembilan menara rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Hunian ini akan diperuntukkan khusus bagi para purnawirawan TNI.

Saat ini TNI baru memiliki satu menara yang terletak di Kompleks Kopassus, Cijantung. Jakarta Selatan. "Tiap tower yang akan dibangun bisa dihuni 64 keluarga," ujar Panglima TNI Djoko Santoso dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR, Senin (22/2).

Rencana pembangunan sembilan menara ini merupakan respon TNI atas sengketa rumah dinas yang masih ditempati para purnawirawan. Panglima berharap rusunawa dapat menjadi solusi atas masalah klasik itu.

Selain itu, TNI juga akan segera melakukan sertifikasi lahan untuk menertibkan aset-aset yang banyak dikuasai pihak lain. Sayangnya, TNI tidak memiliki anggaran untuk melakukan kegiatan sertifikasi itu. Karena itu Kemenhan akan mengajukan anggaran tambahan.

Menhan Purnomo Yusgiantoro belum mengetahui berapa besar anggaran yang dibutuhkan. Namun upaya sertifikasi ini untuk melindungi aset milik negara itu dari gugatan. Pasalnya, banyak aset TNI yang mempunyai masalah dengan bukti kepemilikan. Akibatnya masyarakat sering menggugat di pengadilan.

Wakil Menhan Letjen Sjafrie Sjamsuddin menyebutkan dari 3,6 juta hektar tanah TNI, baru sepuluh persen yang bersertifikat. Artinya, hampir tiga juta hektar tanah lainnya belum bersertifikat. (Lamgiat Siringoringo/KONTAN)

Five Filters featured article: Chilcot Inquiry. Available tools: PDF Newspaper, Full Text RSS, Term Extraction.

Pasokan Rumah Sederhana Tergerus Rumah dan Apartemen Menengah

Posted: 23 Feb 2010 02:07 AM PST

Message from fivefilters.org: If you can, please donate to the full-text RSS service so we can continue developing it.

Selasa, 23/2/2010 | 10:07 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Meski pemerintah telah menerapkan skim subsidi baru penjualan rumah sederhana sehat (RSH) bersubsidi, namun para pengembang yang tergabung pada Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mengkhawatirkan pasokan RSH bersubsidi bakal tergerus oleh pasar rumah maupun apartemen kelas menengah.

Pasalnya, hunian yang berada di kisaran harga Rp 90 juta - Rp 200 juta ternyata memiliki permintaan yang lumayan stabil. Dengan demikian, pengembang memiliki kecenderungan memperbesar alokasi pembangunan hunian kelas menengah. "Kami adalah pebisnis yang juga butuh profit. Jadi, di mana ada potensi, maka kami masuk ke sana," kata Sekretaris Jenderal Apersi Tirta Susanto, Senin (22/2).

Pada praktiknya, imbuh Tirta, pengembang telah menyisipkan beberapa unit rumah kelas menengah di komplek RSH. Jumlahnya masih terbilang kecil, antara 5%-10% dari total unit RSH yang dibangun.

Lagipula, imbuh Tirta, pemerintah masih menganggap harga jual satuan unit RSH sebesar Rp 55 juta per unit sebagai harga yang rasional saat ini, sehingga belum perlu menaikkan penetapan harga RSH.

Besarnya potensi pasar rumah kelas menengah juga ditegaskan Utami Prastiana, Associate Director PT Procon Indah. Menurutnya, permintaan pasar perumahan segmen menengah tahun ini berpeluang naik 4 persen.

Utami menyebut, selain perbaikan daya beli dan peningkatan permintaan, optimisme pengembang yang didorong dukungan dari perbankan merupakan kunci pertumbuhan perumahan di segmen tersebut.

Dengan membengkaknya pasar di segmen menengah ini, Tirta mengkhawatirkan konsumen RSH bersubsidi yang mayoritas masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah akan kesulitan membeli produk RSH dari pengembang. Apalagi, lewat skim subsidi yang baru tidak ada lagi uang muka yang ditanggung oleh pemerintah.

"Kemungkinan permintaan perumahan dari konsumen fixed income yang selama ini menjadi target pasar kami akan berkurang karena tidak ada bantuan uang muka," katanya.

Toh, Fuad Zakaria yang baru saja lengser dari Ketua Umum Apersi tetap optimistis tahun ini penjualan RSH subsidi dan non subsidi bakal mencapai 100.000 unit. "Kami harus pasang target optimis," ujarnya. (Raymond Reynaldi/KONTAN)

Five Filters featured article: Chilcot Inquiry. Available tools: PDF Newspaper, Full Text RSS, Term Extraction.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar