Posted: 29 Dec 2010 02:02 AM PST

NEW YORK, KOMPAS.com - Harga perumahan di AS mengalami penurunan melampaui prediksi. Ini menjadi pertanda, sektor properti AS, khususnya perumahan, akan tetap lemah meskipun pemulihan ekonomi AS terus mengalami kenaikan menjelang tahun baru.

Asal tahu saja, S&P/Case-Shiller index dari harga perumahan turun 0,8 persen dari Oktober 2009. Ini merupakan kemerosotan tertinggi tahunan sejak Desember 2009. Penurunan tersebut melampaui estimasi sejumlah analis yang disurvei Bloomberg.

Adanya gelombang gagal bayar yang saat ini tengah menghantui pasar perumahan menandakan harga rumah AS masih akan terus tertekan di 2011.

Hal ini sebenarnya sudah diamini oleh penentu kebijakan the Fed yang bilang, tertekannya sektor properti dan tingginya angka pengangguran masih akan menekan anggaran belanja konsumen. Ini juga yang menjadi alasan the Fed untuk menunda penggelontoran stimulus moneter yang nilainya mencapai rekor tertinggi.

"Kita masih akan berada di wilayah negatif dalam beberapa bulan ke depan. Pasar perumahan masih lemah dan tidak ada satu pun data yang mengindikasikan ada perbaikan di sektor ini," jelas Dean Maki, Chief US Economist Barclays Capital Inc. (Bloomberg/KONTAN/Barratut Taqiyyah)

This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read our FAQ page at fivefilters.org/content-only/faq.php
Five Filters featured site: So, Why is Wikileaks a Good Thing Again?.

Surabaya Tolak Jalan Tol, Bandung Malah Membangun Tol

Posted: 29 Dec 2010 01:58 AM PST

JAKARTA, KOMPAS.com - Surabaya memanas. Pro-kontra tentang perlu-tidaknya pembangunan tol tengah Surabaya, yang membelah kota itu melewati Waru, Menanggal, Gayungan, Jagir, Ngangel, Gubeng, Simokerto, hingga Morokrembangan; makin mengemuka.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini berada di garda depan, untuk menolak tol tengah Surabaya itu. Menurutnya, pembangunan tol dalam kota itu tak menyelesaikan masalah kemacetan yang makin menggejala di sana.

Namun Selasa (28/12) kemarin, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Usaha Milik Daerah-nya PT Jasa Sarana Jabar justru malah menyepakati nota kesepahaman dengan Kementerian Pekerjaan Umum.

Nota Kesepahaman itu, terkait pembebasan lahan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) sepanjang 58,50 kilometer, Pasirkoja-Sor eang sepanjang 15 kilometer dan ruas tol Terusan Pasteur-Ujung Berung-Cileunyi-Gedebage atau yang dikenal dengan tol Bandung Intra Urban Toll Road (BI-UTR) sepanjang 27,30 kilometer.

Menurut Menteri PU Djoko Kirmanto, sebelumnya pernah dilakukan kesepakatan antara pusat dan Pemprov Jawa Barat dan juga sejumlah kabupaten/kota untuk pembebasan lahan, namun tidak berjalan dengan lancar. Sehingga Nota Kesepahaman ini, menjadi kelanjutan untuk mempercepat realisasi pembangunan jalan tol tersebut yang sudah lama tidak jalan.

Surabaya mati-matian menolak jalan tol dalam kota. Sebaliknya Bandung malah mendukung tol dalam kota.

Ironis
Dua rencana yang bertolak belakang dalam menuntaskan problematika kemacetan di dua kota besar Indonesia, kini dipertontonkan dua pemimpin daerah itu.

Surabaya mati-matian menolak keberadaan tol dalam kota. Sebaliknya Bandung malah mendukung tol dalam kota. Wali kota Surabaya menyodorkan rencana transportasi massal, sementara Wali Kota Bandung belum mempresentasikan proposalnya tentang transportasi massal.

Ironisnya, Bandung dengan Institut Teknologi Bandung-nya, dikenal menelorkan ahli-ahli tranportasi terkemuka di republik ini. Ahli-ahli transportasi yang getol mendorong pembangunan transportasi massal.

Ambil contoh, ahli transportasi dari Universitas Katolik Soegijapranata-Semarang, Djoko Setijowarno mengambil gelar master dari ITB. Prof Kusbiantara, juga contoh lain dari ahli planologi dan ahli transportasi terkemuka yang berasal dari ITB.

Lantas masih di ITB, juga ada Harun Al-Rasyid, salah seorang pakar transportasi. Juga di Bandung, bermukim peneliti perkeretaapian, Taufik Hidayatyang hidup dan matinya, untuk kemajuan kereta api di Indonesia.

Pemimpin
Pembangunan transportasi massal ada pada kemauan kepala daerahnya, ujar Djoko Setijowarno. Ditambahkannya, keteguhan hati kepala daerah juga harus mumpuni ditengah dunia yang penuh dengan bujuk-rayu dengan ujungnya pada keuntungan pribadi.

Kepala daerah di Indonesia, kata Djoko, perlu belajar kepada Enrique Penalosa (mantan Wali Kota Bogota, Kolombia)perintis sistem jalur busway, dan Lee My Bak (mantan Wali Kota Seoul, yang berhasil membangun jaringan bus Seoul sehingga dipilih menjadi Presiden Korea Selatan).

Ketika datang ke Jakarta pada 10 November 2009, di Jakarta Convention Center, Penalosa berujar, Di kota-kota besar, penambahan panjang dan lebar jalan hanya akan memacu orang membeli mobil lagi. Daripada membangun jalan yang mahal, lebih baik memperlebar trotoar ."

"Warga harus dikondisikan mencintai angkutan massal dan meninggalkan kendaraan pribadi karena jalannya semakin sempit," kata Penalosa. Terlebih di Indonesia, karena keterbatasan anggaran, selalu menyebabkan pertumbuhan kendaraan lebih tinggi daripada pertumbuhan jalan.

Apa yang terjadi bila Bandung Intra Urban Toll Road (BI-UTR) selesai dibangun? Belum tentu kemacetan di Bandung teratasi, sebab kota itu harus menerima limp ahan volume kendaraan asal Jakarta, yang terdorong masuk Bandung karena akses tol Jakarta-Cikampek-Padalarang.

Tata ruang dan rencana wilayah di Bandung bagian Utarayang sesungguhnya kawasan hijau berpotensi makin porak-poranda. Pertumbuhan wilayah dapat makin tak terkendali. Dan Bandung, hanya akan mengekor kemacetan total yang kini terjadi di Jakarta tiap harinya.

Visi yang Kuat
Bagaimana dengan Surabaya? Kita banyak berharap bahwa rencana pembangunan transportasi di kota itu, mampu menjadi secercah cahaya ditengah masa kegelapan yang menyelimuti kota-kota kita yang menuju kepada grid-lock , kemacetan total! Kemacetan yang dipicu oleh liarnya pertumbuhan kendaraan pribadi, dan kematian angkutan umum.

Persoalannya, masih ada banyak tantangan untuk sekedar membangun transportasi massal yang humanis bagi warga kota. Darmaningtyas, pengurus teras Masyarakat Transportasi Indonesia mengeluhnya, pemimpin seperti Wali Kota Surabaya dengan visi seperti Penalosa, malah diancam dimakzulkan.

Perjuangan untuk membangun transportasi massal ini sangat krusial. Ini bukan saja untuk masyarakat Surabaya pada masa sekarang, tetapi untuk anak-cucu masyarakat Surabaya di masa depan. Seperti apa wajah kota Surabaya pada 10-20 tahun mendatang, tergantung keputusan masyarakat Surabaya saat ini, kata Darmaningtyas, yang mendorong busway di Surabaya.

Angkat topi untuk Surabaya! Semoga visi pemimpin daerahnya membuka kota itu menuju masa depan yang lebih baik... (Haryo Damardono/KOMPAS)

Lahan Tiga Tol di Jabar Dibebaskan BUMD

Posted: 29 Dec 2010 01:38 AM PST

JAKARTA, KOMPAS.com - Kini Kementerian PU tidak mau pusing lagi dengan masalah pembebasan tanah dalam pembangunan jalan tol. Kementerian PU (Kemen-PU) sudah menunjuk PT Jasa Sarana Jabar yang merupakan perusahaan milik pemerintah Provinsi Jawa Barat (BUMD) untuk mengambil alih seluruh proses pembebasan lahan di tiga ruas jalan tol sepanjang 100,80 kilometer.

Ketiga ruas tol itu adalah Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) sepanjang 58,50 kilometer, Pasirkoja-Soreang sepanjang 15 kilometer dan ruas tol Terusan Pasteur-Ujung Berung-Cileunyi-Gedebage atau yang dikenal dengan tol Bandung Intra Urban Toll

Ketiga ruas tol tersebut yakni Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) sepanjang 58,50 kilometer, Pasirkoja-Soreang sepanjang 15 kilometer dan ruas tol Terusan Pasteur-Ujung Berung-Cileunyi-Gedebage atau yang dikenal dengan tol Bandung Intra Urban Toll Road (BI-UTR) sepanjang 27,30 kilometer.

Pengambilalihan pembebasan lahan oleh BUMD Jawa Barat tersebut mendapatkan persetujuan dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Memorandum of Understanding (MoU) kedua belah pihak. "Dengan adanya kesepakatan ini diharapkan pembebasan lahan untuk jalan tol di tiga ruas tol tersebut bisa segera diselesaikan dengan cepat," kata Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, di sela-sela MoU, di Jakarta, Selasa(28/12).

Menurut Djoko Kirmanto, sebelumnya sudah pernah dilakukan kesepakatan antara pusat dan Pemprov Jawa Barat dan juga sejumlah kabupaten/kota untuk pembebasan lahan, namun tidak berjalan dengan lancar. Sehingga MoU ini menjadi kelanjutan untuk mempercepat realisasi pembangunan jalan tol tersebut yang sudah lama tidak jalan.

Djoko mengatakan, dalam kesepakatan ini BUMD Jawa Barat akan membebaskan tanah pada ketiga ruas tersebut seluruhnya. Maka PT Jasa Sarana Jabar akan mendapatkan saham dalam pembangunan jalan tol nantinya. Bahkan perusahaan BUMD itu juga mempunyai hak untuk mengikuti tender sebagai operator dengan privilege tertentu. "Siapa pun nanti yang memenangkan tender ketiga ruas tol tersebut maka investor harus bekerja sama dengan PT Jasa Sarana Jabar sebagai BUMD Jawa Barat," kata Djoko.

Sedangkan lahan yang sudah dibebaskan dengan dana APBN dan APBD akan dijadikan sebagai dana sunk cost (dana hilang) tidak bisa dikembalikan. "Semuanya nanti akan dihitung sebagai aset negara," kata Djoko.

Pemerintah juga tetap akan melakukan tender terhadap ketiga ruas tol itu sesuai dengan ketentuan yang ada. Pasalnya, pembangunan jalan tol itu juga terikat kontrak dengan pinjaman luar negeri, sehingga harus memperhatikan ketentuan yang ditetapkan kreditur.

Djoko mengatakan, proyek pembangunan jalan tol sebenarnya sangat menarik bagi investor. Namun, karena tanahnya yang belum bebas membuat proyek tersebut menjadi sulit untuk berjalan. Oleh sebab itu, tanah pada tiga ruas tol hendaknya dapat segera bebas.

Menteri PU menambahkan, ketiga ruas tol ini secara ekonomi sudah sangat layak dan tinggal menghitung kembali kelayakan secara finansial. Bila hasil Feasibilty study (FS) layak pemerintah akan ditenderkan, tetapi kalau belum tentu perlu juga ada dukungan pemerintah, terutama untuk pembangunan konstruksinya. "Kita lihat dulu finansialnya layak apa belum, kalau belum kan perlu ada yang harus dikerjakan pemerintah supaya menarik," ujarnya.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU Joko Murjanto mengatakan, sebelum melakukan MoU dengan Jawa Barat, kesepakatan serupa sebelumnya juga telah dilakukan dengan DKI Jakarta. "Nanti kami akan mendetailkan lagi hasil MoU ini," katanya.

Menurut Djoko Murjanto, yang terpenting ke depan proses ini bisa mempercepat proses pembebasan tanah. Karena semua lahan yang akan dibebaskan akan diserahkan seluruhnya kepada BUMD.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan mengatakan pembebasan lahan sepenuhnya akan dilakukan oleh PT Jasa Sarana Jabar. BUMD ini akan mendapat dukungan pemda dan juga dari Bank Pembangunan Daerah Jabar & Banten Tbk (BJBR), serta mitra lainnya. "Perlu ada terobosan, agar pembebasan lahan ini bisa lebih cepat, karena selama ini kerjasama dengan pemda Kota/kabupaten juga masih banyak kendala, dengan adanya kesepakatan ini bisa lebih cepat lagi," katanya.

Heryawan juga mengakui tanah untuk pembangunan tol ini, naik tinggi sekali. Yang rencana awal hanya Rp 150.000 sekarang sudah di atas Rp 1 juta, sehingga menimbulkan permasalahan baru. "Tidak akan menggunakan dana APBD dan tidak membebani keuangan daerah," katanya.

Menurut Deputi Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas Dedy S. Supriatna, pemerintah daerah juga bisa memberikan kepastian kepada investor dan pemberi donor untuk pembebasan tanah ini. "Pemda juga harus memastikan soal kesanggupan pembebasan lahan, jadwal lahan karena terkait dengan kerja sama dengan JICA (Japan International Cooperation Agency)," kata Dedy.

Karena itu, kata Dedy, pemerintah pusat juga tidak bisa lepas tangan begitu saja menyerahkan pembebasan lahan kepada Jawa Barat. (Ragil Nugroho/KONTAN)

Rumah Idaman

Selasa, 28 Desember 2010

Rumah Idaman “Harga Rumah di AS Turun, Sektor Properti Amerika Lemah” plus 2 more

Rumah Idaman “Harga Rumah di AS Turun, Sektor Properti Amerika Lemah” plus 2 more

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Kamus Bercinta

Blog Archive