Selasa, 07 September 2010

Rumah Idaman “Hotel Indonesia Kempinski Makin Memikat” plus 3 more

Rumah Idaman “Hotel Indonesia Kempinski Makin Memikat” plus 3 more


Hotel Indonesia Kempinski Makin Memikat

Posted: 08 Sep 2010 01:38 AM PDT

KOMPAS.com — Hotel Indonesia memiliki sejarah panjang. Hotel ini hotel internasional pertama yang ada di Indonesia. Hotel Indonesia yang diresmikan oleh Presiden Soekarno pada 5 Agustus 1962 itu berlokasi di jantung Ibu Kota dan menjadi tempat menginap bagi tamu-tamu yang hadir dalam pesta olahraga Asian Games ke-4 tahun 1962 di Jakarta.

Seiring perkembangan zaman, Hotel Indonesia pun dipercantik tanpa mengubah wajah aslinya. Hotel ini direnovasi total sejak tahun 2004. Sejak itu dinamakan Hotel Indonesia Kempinski karena hotel ini dikelola Kempinski Hotels SA, grup hotel mewah tertua di Eropa.

Kempinski, yang sudah berpengalaman mengubah bangunan bersejarah di Eropa, Afrika, dan Asia menjadi hotel berkelas dunia ini pun, sukses mengubah wajah Hotel Indonesia menjadi hotel bersejarah dengan sentuhan kemewahan dan tetap memelihara budaya dan tradisi Indonesia.

"Banyak karya seni bernilai tinggi peninggalan Hotel Indonesia masa lalu masih dipajang di Hotel Indonesia Kempinski. Hal itu antara lain patung dewi sri karya Trubus yang pernah menyambut para tamu di halaman depan hotel," kata Hanny Wahyuni, Director of Public Relations Hotel Indonesia Kempinski.

Demikian pula, di dinding sebelah kanan lobi utama, terdapat relief batu pahat berukuran 24 meter x 3 meter yang menggambarkan kehidupan masyarakat Bali karya sanggar Sela Binangun dari Yogyakarta. Mozaik berukuran besar bergambar tarian tradisional Indonesia yang merupakan hasil karya G Sidharta dipajang di dalam restoran Ramayana. Selain itu, ada juga lukisan flora dan fauna Indonesia karya pelukis kenamaan dunia, Lee Man Fong.

Pada masa lalu, Hotel Indonesia memang pusat aktivitas budaya Indonesia. Teguh Karya, misalnya, namanya melambung setelah muncul dalam pentas teater di sini. Slamet Rahardjo dan Rima Melati pernah menjadi manajer panggung Hotel Indonesia.

Singkat kata, Hotel Indonesia menjadi ikon kota Jakarta. Banyak pejabat dan kaum elite menikmati hari di hotel bersejarah ini.

Hotel Indonesia berhenti beroperasi pada tahun 2004 dan dibangun kembali oleh investor swasta dengan status pengembangan bangun, operasi, transfer (BOT) selama 30 tahun.

Wajah baru

Banyak karya seni peninggalan Hotel Indonesia masa lalu masih dipajang di sini, antara lain, patung dewi sri karya Trubus.

-- Hanny Wahyuni

Kini, meskipun sudah dipoles cantik, Hotel Indonesia Kempinski tetap menjadi warisan sejarah. Gubernur DKI Jakarta dalam surat keputusannya Nomor 475 tanggal 29 Maret 1993 menyebutkan, bangunan bersama segala aset bersejarah di dalamnya harus dipelihara dan dilestarikan.

Hotel bersejarah ini kini merupakan bagian dari megakompleks Grand Indonesia. Selain Hotel Indonesia Kempinski, megakompleks terdiri atas Kempinski Private Residences dengan 59 lantai; gedung perkantoran tertinggi di Jakarta saat ini, yaitu Menara BCA; pusat hiburan Crossroads of the World; dan pusat perbelanjaan Grand Indonesia Shopping Town.

Hotel Indonesia Kempinski terdiri dari dua bangunan, yaitu Ramayana Wing terdiri dari 15 lantai dan Ganesha Wing terdiri dari 8 lantai yang berfungsi sebagai Executive Club Wing.

Bangunan dan interior (ruangan dan kawasan publik) hotel ini dirancang oleh arsitek Hirsch Bedner Association.

Hotel Indonesia Kempinski yang merupakan bagian dari Global Hotel Alliance ini memiliki 289 kamar yang luas dan megah dengan luas antara 68 meter persegi dan 72 meter persegi hingga luas 412 meter persegi, semuanya didesain dengan bahan-bahan berkualitas tinggi.

Dilengkapi dengan grand deluxe bed dan TV layar datar 42 inci dengan USB port dan in-room entertainment, kamar Hotel Indonesia Kempinski juga dilengkapi fasilitas Wi-Fi dan akses broadband. Tamu yang menginap di presidential suite dapat menikmati fasilitas spa pribadi dan juga butler pribadi.

Setiap kamar dilengkapi kamar mandi yang relatif luas, yang memiliki bathtub untuk dua orang. Sambil berendam, tamu dapat menikmati acara di TV layar datar yang menempel di dinding. Di kamar mandi ini terdapat dua wastafel dan rain shower.

Tamu tinggal memilih, apakah ingin menginap di kamar dengan tipe deluxe, grand deluxe, executive grand deluxe, salon suite, diplomatic suite, dan presidential suite.

"Food and beverage"

Nah, bagaimana dengan food and beverage? Hotel Indonesia Kempinski memiliki enam gerai restoran dengan aneka selera, mulai dari Signatures Restaurant yang berkapasitas 154 tempat duduk in-door dan 60 outdoor, untuk all day dining sampai restoran Italia Casa D'oro yang berkapasitas 103 tempat duduk in-door dan 24 outdoor serta menyajikan kulinari Italia yang berkelas.

Di Lobby Nirwana Lounge yang berkapasitas 80 tempat duduk, tamu dapat bersantai selepas kerja. Di Sky Pool Bar Cafe yang berkapasitas 50 orang, tamu dapat menikmat wine berkualitas serta cocktails yang nikmat. Sementara di Paulaner Brauhaus yang berkapasitas 500 orang, tetamu dapat menikmati masakan Bavaria yang nikmat dan bir Jerman yang terkenal.

Dan di Kempi Deli, tamu dapat menikmati beberapa jenis roti Jerman, kue, dan cokelat yang nikmat.

Hotel Indonesia Kempiski memiliki ruang pertemuan yang dilengkapi dengan teknologi terkini dan fasilitas pertemuan yang nyaman. Mulai dari Kempinski Grand Ballroom berukuran sampai dengan 3.000 meter, Bali Room seluas 1.000 meter persegi, 9 ruangan pertemuan di gedung Ramayana, dan juga Ganesha seluas 40 meter persegi dengan kapasitas sampai dengan 10 peserta di setiap ruangan.
 
Hanny Wahyuni menambahkan, setelah satu tahun beroperasi, Hotel Indonesia Kempinski memosisikan diri sebagai hotel bintang lima plus dengan okupansi rata-rata di atas 60 persen. Pada weekdays, hotel ini umumnya diisi oleh orang-orang asing yang melakukan perjalanan bisnis di Jakarta, sedangkan pada weekend biasanya diisi oleh orang-orang Indonesia.

Pada liburan Lebaran 2010 ini, okupansi mencapai 85 persen. Tetamunya sebagian besar orang Indonesia. Tarif kamar per malam paling murah 170 dollar AS untuk jenis deluxe dan termahal mencapai 12.000 dollar AS untuk jenis president suite (412 meter persegi). Tentu saja harga ini sesuai dengan kelas dan lokasinya yang premium. (KSP)

 

 

This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read our FAQ page at fivefilters.org/content-only/faq.php
Five Filters featured article: "Peace Envoy" Blair Gets an Easy Ride in the Independent.

Manado Square Terancam Pailit

Posted: 07 Sep 2010 09:42 AM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com -  Pemilik Manado Square, PT Petindo Perkasa, terseret masalah. Pria berkebangsaan Australia, Mario Desert telah mengajukan permohonan pailit terhadap PT Petindo Perkasa ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat lantaran belum membayar utang yang telah jatuh tempo.

Dalam berkas gugatannya, Mario menggugat Petindo Perkasa lantaran perusahaan itu belum membayar utang yang jatuh tempo sebesar Rp 1,3 miliar. Masalah utang ini berawal ketika Desert secara pribadi meminjamkan sejumlah uang kepada Petindo Perkasa. Di sini Mario berperan selaku investor yang membantuk menyuntikan modal pembangunan proyek mal seluas 5,1 hektare di kawasan Malayang, Manado.

Jumlah dana suntikan yang dikucurkan Mario kepada Petindo Perkasa melalui tiga tahap. Pertama melalui perjanjian kontrak investasi Rp 300 juta tertanggal 30 Mei 2003, kedua perjanjian kontrak Rp500 juta tertanggal 5 Juni 2003, dan ketiga perjanjian kontrak investasi Rp500 juta tertanggal 22 Juni 2003.

Namun sampai batas waktu jatuh tempo perjanjian pertama 30 Mei 2005, perjanjian kedua 5 Juni 2005, dan perjanjian ketiga 22 Juni 2005, Petindo Perkasa tidak mampu menyelesaikan kewajiban utangnya. Padahal, Mario mengklaim Petindo Perkasa telah menggunakan dananya hampir selama tujuh tahun.

Atas keterlambatan itu, Petindo Perkasa dikenai sanksi baik bunga dan denda. Dengan rincian uantuk bunga mencapai Rp1,9 miliar dan denda keuntungan dari ketiga kontrak itu mencapai Rp 12,7 miliar. Sehingga total utang pokok plus bunga dan denda yang ditanggung Petindo Perkasa sebesar Rp16 miliar.

Untuk memuluskan permohonan pailitnya, Desert juga mencantumkan kreditur lainnya yang dimiliki Petindo Perkasa yakni Ny LIza Meilia dengan jumlah tagihan Rp11,6 miliar. Dia juga meminta majelis hakim mengangkat Ezrin Rosep dan Puguh Wirawan selaku kurator yang bakal mengurusi boendel pailit.

Sementara itu, Berlin Pandiangan selaku kuasa hukum Petindo Perkasa menjelaskan bahwa perusahaan yang bergerak di bidang properti dan investasi itu sudah menyelesaikan kewajibannya. "Semua sudah diselesaikan dan sudah ada penyerahan aset sehingga Petindo Perkasa tidak memiliki kewajiban lagi," katanya.

Rencananya sidang yang dipimpin oleh Hakim Sugeng Riyono akan kembali digelar pada Senin (20/9) mendatang. (Yudho Winarto/KONTAN)

Mario menggugat Petindo Perkasa lantaran perusahaan itu belum membayar utang yang jatuh tempo sebesar Rp 1,3 miliar.

This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read our FAQ page at fivefilters.org/content-only/faq.php
Five Filters featured article: "Peace Envoy" Blair Gets an Easy Ride in the Independent.

Dana Alokasi Khusus Perumahan untuk Pemda Mulai 2011

Posted: 07 Sep 2010 09:15 AM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) akan mengalokasikan sekitar Rp 150 Miliar untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Perumahan kepada daerah. DAK Perumahan itu menurut rencana akan disalurkan kepada pemerintah daerah mulai tahun 2011 mendatang.

Mulai tahun 2011, kami akan menyalurkan DAK Perumahan kepada Pemda. Total dana yang akan dialokasikan Rp 150 miliar.

-- Suharso Monoarfa

"Mulai tahun 2011, kami akan menyalurkan DAK Perumahan kepada Pemda. Total dana yang akan dialokasikan Rp 150 miliar," ujar Menpera Suharso Monoarfa usai pelaksanaan penandatanganan kerja sama antara Kemenpera dan Bank BTN tersebut tertuang dalam Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Kemenpera dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tentang Bantuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Dalam Rangka Pengadaan Perumahan Melalui Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera di Ruang Prambanan, Kantor Kemenpera, Jakarta, Selasa (7/9).

Suharso Monoarfa menjelaskan, DAK Perumahan nantinya akan diberikan kepada sekitar 40 sampai 50 kabupaten/ kota yang memiliki program perumahan. Pasalnya, Pemda memiliki data mengenai jumlah rumah yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Kemenpera ke depan, ungkap Menpera, juga akan terus berupaya meningkatkan DAK Perumahan tersebut. Diperkirakan angka DAK Perumahan yang disalurkan mencapai Rp 400 M. Tambahan dana tersebut direncanakan akan diambilkan dari anggaran yang dimiliki Kemenpera.

Menpera menerangkan, setiap Pemda yang akan memperoleh DAK Perumahan diharapkan bisa menyediakan lahan untuk pembangunan 1.000 unit rumah. Kemenpera nantinya akan membantu pembangunan rumah sekitar Rp 6,6 juta untuk setiap unit rumah yang dibangun.

"Diperkirakan setiap pemda akan mendapatkan DAK sekitar Rp 6,6 M. Untuk memperoleh DAK itu Pemda harus bisa memastikan lokasi pembangunan rumah terlebih dulu serta memiliki Perda Tata Ruang," terangnya.

Pemberian DAK Perumahan nantinya juga bisa digunakan untuk pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan. Hal itu diharapkan bisa menekan harga rumah yang dibangun oleh para pengembang sekitar 10 – 20 persen. Pasalnya, selama ini pengembang memasukkan beban pembangunan PSU ke dalam harga jual rumah kepada masyarakat.

This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read our FAQ page at fivefilters.org/content-only/faq.php
Five Filters featured article: "Peace Envoy" Blair Gets an Easy Ride in the Independent.

Kemenpera-BTN Sepakati Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan

Posted: 07 Sep 2010 09:08 AM PDT

Penandatanganan kesepakatan bersama oleh Deputi Menpera Bidang Pembiayaan Tito Murbaintoro dengan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Iqbal Latanro dengan disaksikan Menpera Suharso Monoarfa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) dan Bank BTN sepakat melaksanakan bantuan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) bagi masyarakat. Adanya program FLPP ini diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat berpenghasilan menengah bawah (MBM) dalam menjangkau harga rumah.

Pelaksanaan kerjasama antara Kemenpera dan Bank BTN tersebut tertuang dalam Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Kementerian Perumahan Rakyat dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor 01/SKB/DP/2010 dan Nomor 28/MoU/Dir/2010 Tentang Bantuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Dalam Rangka Pengadaan Perumahan Melalui Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera di Ruang Prambanan, Kantor Kemenpera, Jakarta, Selasa (7/9).

Penandatanganan kesepakatan bersama tersebut dilakukan oleh Deputi Menpera Bidang Pembiayaan Tito Murbaintoro dengan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Iqbal Latanro dengan disaksikan Menteri Negara Perumahan Rakyat (Menpera) Suharso Monoarfa. Hadir dalam kegiatan tersebut para pejabat Eselon I dan II di lingkungan Kemenpera, Perum Perumnas, REI, Apersi, Jamsostek, serta mitra kerja Kemenpera lainnya.

Sedangkan untuk operasionalisasi pelaksanaan kebijakan pengadaan perumahan melalui kredit/pembiayaan pemilikan rumah sejahtera dengan dukungan bantuan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) Nomor 02/SM.6/HK.02.04/09/2010 dan Nomor 78/PKS/DIR/ 2010 tentang Penyaluran Dana FLPP Dalam Rangka Pengadaan Perumahan Melalui KPR Sejahtera Tapak dan KPR Sejahtera Rusun.

Penandatanganan PKO tersebut dilakukan oleh Kepala Pusat Pembiayaan Perumahan, Didik Sunardi yang ditunjuk oleh Kementerian Perumahan Rakyat dan Direktur Mortgage and Consumer Banking Bank BTN, Irman Alvian Zahiruddin yang ditunjuk oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Menpera Suharso Monoarfa mengungkapkan, adanya FLPP ini akan dapat menyediakan sumber dana perumahan yang murah dan jangka panjang bagi masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah melalui Kemenpera akan memberikan subsidi kepada masyarakat berdasarkan daya beli atau penghasilan masyarakat bukannya pada harga jual rumah.

"Ini merupakan revolusi dalam pembiayaan perumahan, sebab suku bunga KPR bisa ditekan hingga angka satu digit," ujar Menpera dalam sambutannya.

Menurut Suharso Monoarfa, saat ini banyak sumber-sumber pembiayaan perumahan seperti Bapertarum PNS serta Jamsostek yang belum optimal pemanfaatannya. Untuk itu, Menpera berharap sumber-sumber pembiayaan tersebut bisa dimuarakan menjadi satu dalam FLPP sehingga akan terkumpul dana perumahan yang cukup besar dan dapat digunakan jangka panjang oleh masyarakat.

"Jika sumber dana perumahan yang ada bisa diatur sedemikian rupa, maka saya optimis dana perumahan yang dimiliki oleh Indonesia bisa lebih besar dari dana yang dipunyai Central Provident Fund (CPF) Singapura. Apabila hal ini terjadi maka permasalahan penyediaan rumah bisa teratasi," tandasnya.

Lebih lanjut Menpera menuturkan, adanya kerjasama dengan Bank BTN saat ini merupakan salah satu bentuk apresiasi pemerintah terhadap bank tersebut. Pasalnya, Bank BTN selama ini dinilai telah banyak membantu pemerintah dalam hal pembiayaan perumahan bagi masyarakat.

Namun demikian, Menpera juga berharap kepada bank-bank maupun pihak-pihak yang memiliki sumber dana terkait penyediaan perumahan untuk ikut serta dalam pelaksanaan FLPP ke depan. Maksud dilaksanakannya Kesepakatan Bersama adalah agar bantuan FLPP dalam rangka pengadaan perumahan melalui kredit pemilikan rumah sejahtera untuk meningkatkan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat berpenghasilan menengah bawah (MBM) dapat berjalan secara efektif dan efisien. Sedangkan tujuan Kesepakatan Bersama adalah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat berpenghasilan menengah bawah (MBM) yang memenuhi persyaratan kredit/ pembiayaan pemilikan rumah yang dibeli dari pengembang mendapatkan bantuan.

Dalam kesepakatan bersama ini, ruang lingkup bantuan FLPP Dalam Rangka Pengadaan Perumahan Melalui Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera, ini meliputi 4 hal antara lain KPR Sejahtera Tapak, KPR Sejahtera Susun, KPR Sejahtera Syariah Tapak, dan KPR Sejahtera Syariah Susun.

Selain itu, dalam kesepakatan bersama ini juga dinyatakan bahwa ke dua belah pihak memiliki tanggung jawab terkait pelaksanaan FLPP ini. Kemenpera bertanggungjawab dalam sosialisasi kebijakan serta koordinasi pelaksanaan kebijakan pengadaan perumahan melalui kredit/pembiayaan pemilikan rumah sejahtera dengan dukungan bantuan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Adapun PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk bertanggungjawab dalam mewujudkan kesanggupannya sebagai Bank Pelaksana kebijakan pengadaan perumahan melalui kredit/pembiayaan pemilikan rumah sejahtera dengan dukungan bantuan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk memfasilitasi MBM dan MBR dalam pemilikan rumah melalui penerbitan KPR Sejahtera dengan tingkat suku bunga yang dibebankan pada MBM dan MBR lebih kecil dari 10% (single digit). Dengan pertimbangan waktu yang tersedia sampai dengan akhir tahun, PT. Bank BTN (Persero) Tbk akan mengoptimalkan pemanfaatan dana FLPP ini untuk memfasilitasi penerbitan 24.000 unit KPR Sejahtera Tapak dan 1.500 KPR Sejahtera Susun.

Untuk kelancaran pelaksanaan FLPP ini, baik Kemenpera maupun PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk secara bersama-sama ataupun secara sendiri-sendiri juga melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pengadaan perumahan melalui kredit/pembiayaan pemilikan rumah sejahtera dengan dukungan bantuan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan.

Pelaksanaan FLPP ini merupakan tindak lanjut Keputusan Menteri Keuangan No. 290/KMK.05/2010 tanggal 15 Juli 2010, Kebijakan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan akan dilaksanakan oleh Pusat Pembiayaan Perumahan yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) yang ditetapkan menjadi BLU penuh.

Dana yang akan dikelola oleh BLU Pusat Pembiayaan Perumahan (BLU-PPP) pada semester II tahun 2010 sesuai dengan DIPA sebesar Rp. 2,683 Triliun untuk dimanfaatkan pada pencapaian sebagian dari target Kemenpera tahun 2010.

Tata cara pencairan dana tersebut dilakukan oleh BLU-PPP dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan.

This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read our FAQ page at fivefilters.org/content-only/faq.php
Five Filters featured article: "Peace Envoy" Blair Gets an Easy Ride in the Independent.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar