Selasa, 28 September 2010

Rumah Idaman “Indonesia Kekurangan 8 Juta Rumah Menengah Bawah” plus 3 more

Rumah Idaman “Indonesia Kekurangan 8 Juta Rumah Menengah Bawah” plus 3 more


Indonesia Kekurangan 8 Juta Rumah Menengah Bawah

Posted: 28 Sep 2010 02:02 PM PDT

NUSA DUA, KOMPAS.com - Pasokan rumah untuk masyarakat menengah ke bawah di Indonesia sangat minim. Bahkan, Indonesia kekurangan pasokan hingga 8 juta unit rumah.

Direktur Utama PT Bakrieland Development Tbk Hiramsyah S Thaib menyebutkan, data terakhir yang diperoleh Real Estat Indonesia (REI) dan Kementerian Perumahan, kekurangan pasokan rumah mencapai 8 juta unit. "Yang terbesar kurangnya itu adalah pasokan untuk masyarakat kelas menengah ke bawah, yaitu rumah susun sederhana (RSS) dan rusunami.

"Inilah yang seharusnya menjadi concern pemerintah, bukan hanya sektor swasta saja yang diberi tugas tetapi sektor pemerintah juga," ujar Hiramsyah usai berbicara di The 25th Pan Pacific Congress di Nusa Dua, Bali, Selasa (28/9).

Menurutnya, pemerintah belum memberikan perhatian yang cukup terhadap masalah perumahan ini. Tengok saja, anggaran untuk perumahan mungkin sekitar 0,2 persen dari total anggaran pemerintah.

Yang terbesar kurangnya itu adalah pasokan untuk masyarakat kelas menengah ke bawah, yaitu rumah susun sederhana (RSS) dan rusunami.

-- Hiramsyah S Thaib

Padahal, anggaran untuk pendidikan sudah mencapai 20 persen dan anggaran kesehatan sekitar 3 persen. "Kalau bicara kesehatan, 50 persen dari masalah kesehatan itu mungkin adalah nasalah sanitasi, masalah lingkungan yang penyebabnya adalah kekumuhan lingkungan," ujar Hiramsyah. Dus, pembangunan rusunami sejatinya punya tujuan lain. Yaitu, untuk menata dan menciptakan lingkungan yang sehat.

Ia mencontohkan, di Singapura ada House Development Board yang tugasnya benar-benar untuk membangun rusunami. Masalahnya, rusunami yang berharga murah kerap jatuh ke tangan orang yang salah.

"Ini hanya masalah administrasi, rusunami hanya boleh dibeli dengan kredit yang disediakan perbankan dan pemerintah yang menunjuk banknya. Bank-bank inilah yang menentukan apakah layak atau tidak mereka membeli rusunami," tandasnya. (Hari Widowati/KONTAN)

This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read our FAQ page at fivefilters.org/content-only/faq.php
Five Filters featured article: Beyond Hiroshima - The Non-Reporting of Falluja's Cancer Catastrophe.

DAK Perumahan Diberikan ke Pemda yang Bebaskan IMB

Posted: 28 Sep 2010 11:30 AM PDT

KARAWANG, KOMPAS.com - Dana Alokasi Khusus (DAK) Perumahan akan diberikan kepada pemerintah daerah (Pemda) yang dapat membebaskan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah. Hal itu merupakan salah satu persyaratan yang ditetapkan oleh Kemenpera terkait DAK Perumahan selain adanya Peraturan Daerah Tata Ruang serta zonasi khusus perumahan.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat (Menpera) Suharso Monoarfa kepada sejumlah wartawan seusai meresmikan sebanyak 9.239 unit perumahan sejahtera tapak di Karawang, Jawa Barat, Rabu (28/9) siang. Pada kesempatan itu Menpera meresmikan 9.239 unit rumah yang dibangun oleh pengembang yang tergabung dalam Apersi se-Provinsi Jawa Barat.

"Sifatnya nanti berupa insentif dan disentif. Jika ada daerah yang tidak melaksanakan hal itu (pembebasan IMB-red) tentunya tidak akan mendapatkan DAK Perumahan," ujar Menpera.

Suharso menuturkan, penyaluran DAK Perumahan nantinya akan terkait dalam APBN tahun 2011. Untuk itu, saat ini Kemenpera tengah menyiapkan petunjuk teknis dalam Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat (Permenpera) yang mengatur soal DAK Perumahan tersebut.

"Mungkin nanti dalam Juknis permenpera tentang DAK Perumahan akan ditulis Pemda harus membebaskan IMB," terangnya.

Menpera menjelaskan, Kemenpera pada tahun ini mentargetkan sebanyak 150.000 unit pembangunan rumah sejahtera tapak. Sedangkan pembangunan rumah sejahtera susun jumlahnya sekitar 130.000 unit. Namun demikian, berdasarkan realisasi yang dimonitor melalui Bank BTN per bulan Juli sudah mencapai 60.000 unit.

Sifatnya nanti berupa insentif dan disentif. Jika ada daerah yang tidak melaksanakan hal itu (pembebasan IMB) tentunya tidak akan mendapatkan DAK Perumahan.

-- Suharso Monoarfa

This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read our FAQ page at fivefilters.org/content-only/faq.php
Five Filters featured article: Beyond Hiroshima - The Non-Reporting of Falluja's Cancer Catastrophe.

9.239 Rumah Sejahtera Tapak di Karawang Diresmikan

Posted: 28 Sep 2010 11:14 AM PDT

Menpera Suharso Monoarfa meresmikan 9.239 unit perumahan sejahtera tapak di Karawang, Jawa Barat, Selasa (28/9/10)

KARAWANG, KOMPAS.com -  Menteri Negara Perumahan Rakyat (Menpera) Suharso Monoarfa meresmikan 9.239 unit perumahan sejahtera tapak di Karawang, Jawa Barat, Rabu (28/9) siang. Rumah yang diresmikan oleh Menpera itu dibangun oleh pengembang yang tergabung dalam Apersi se-Provinsi Jawa Barat.

Menpera Suharso Monoarfa menyatakan, pembangunan perumahan di daerah ke depan harus terus ditingkatkan mengingat kebutuhan hunian yang terus meningkat. Untuk itu, baik pengembang maupun pemerintah daerah (Pemda) dapat saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan rumah, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan menengah bawah.

"Pada kesempatan ini saya ingin memprovokasi pemerintah daerah untuk memberi perhatian khusus pada bidang perumahan, khususnya perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sebab urusan perumahan kini sudah menjadi urusan wajib daerah," ujar Menpera dalam sambutannya.

Lebih lanjut, Menpera menuturkan, dirinya ingin perumahan ke depan dapat menjadi instrumen penting dalam perencanaan pembangunan kota-kota di daerah. Meskipun kapastitas fiskal daerah untuk pembangunan rumah masyarakat tidak mencukupi, bukan berarti hal itu menjadi pengecualian Pemda untuk tidak memperhatikan bidang perumahan karena hal itu menjadi kebutuhan dasar setiap manusia.

"Setiap orang pasti pulang ke rumah meskipun rumah itu berupa kontrakan, kos-kosan ataupun pondok indah mertua. Begitu pula setelah lelah beraktifitas seharian seperti polisi, tentara, pedagang maupun masyarakat umum tentunya membutuhkan rumah untuk tempat beristirahat," terang Suharso.

Pada kesempatan itu, Menpera juga mengingatkan agar Pemda tidak memihak pengembang tertentu dalam pembangunan perumahan. Jangan sampai Pemda hanya berpihak pada pembangunan perumahan mewah dan menganaktirikan perumahan bagi MBR. Sebab, jika perumahan bagi MBR terpenuhi tentunya masyarakat dapat menikmati pembangunan yang dilakukan oleh Pemda.

Untuk itu, ungkap Menpera, dirinya telah melakukan diskusi dengan Mendagri untuk membebaskan biaya Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi pengembang yang ingin mengembangkan perumahan MBR.

"Kalau bisa Pemda melayani pelayanan surat IMB dengan cepat. IMB itu jumlahnya tidak seberapa bagi Pendapatan Asli Daerah. Jadi ke depan kami akan membebaskan IMB bagi pembangunan rumah MBR. Jika Pemda bisa menggandeng perusahaan-perusahaan di daerah untuk menyalurkan Corporate Social Responsibility (CSR) ke perumahan tentunya hal itu lebih baik lagi," tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPP Apersi Eddy Ganefo mengungkapkan, pihaknya optimis Apersi tahun ini bisa memenuhi target pembangunan rumah sejahtera tapak sebanyak 85.000 unit. Meskipun saat ini baru tercapai sekitar 50 persen dari target yang ditetapkan, Apersi akan terus meningkatkan pembangunan rumah sehingga dapat diresmikan oleh Menpera setiap tahunnya.

"Ini (peresmian rumah sejahtera oleh Menpera-red) merupakan bukti bahwa pengembang yang menjadi anggota Apersi terus bekerja. Kami berharap tiap tahun Menpera bisa meresmikan rumah yang dibangun oleh Apersi," harapnya.

Eddy menerangkan, 9.239 unit rumah yang diresmikan ini merupakan gabungan dari 23 pengembang dari 194 pengembang yang tergabung dalam DPD Apersi se-Provinsi Jawa Barat. Sebanyak 400 unit rumah tipe 29 yang turut diresmikan berada di Griya Indah Karawang, Karawang Timur.

Saya ingin memprovokasi pemerintah daerah untuk memberi perhatian khusus pada bidang perumahan, khususnya perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sebab urusan perumahan kini sudah menjadi urusan wajib daerah.

-- Suharso Monoarfa

This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read our FAQ page at fivefilters.org/content-only/faq.php
Five Filters featured article: Beyond Hiroshima - The Non-Reporting of Falluja's Cancer Catastrophe.

Wapres Minta Konstruksi MRT Dipercepat

Posted: 28 Sep 2010 10:36 AM PDT

ILUSTRASI: Suasana di MRT Hong Kong, China. Foto diambil pekan pertama bulan Juli 2010. MRT Jakarta tahap I direncanakan selesai akhir tahun 2016

JAKARTA, KOMPAS.com — Untuk mengurai kemacetan lalu lintas di ibu kota Jakarta, Wakil Presiden Boediono meminta Japan for International Corporation Agency (JICA) mempercepat rancang bangun dan pembangunan konstruksi angkutan massal transportasi atau mass rapid transportation (MRT).

Diharapkan, dengan selesainya rancang bangun proyek MRT tahun depan, maka pembangunan konstruksinya sudah dapat dimulai beberapa tahun lagi.

Harapan itu disampaikan Wapres Boediono, sebagaimana diungkapkan Juru Bicara Wapres, yang juga Staf Khusus Wapres Bidang Media Massa Yopie Hidayat, kepada pers seusai mendampingi Wapres bertemu dengan Chairman JICA Kenzo Oshima di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (28/9/2010).

"Wapres memang sangat menaruh perhatian dengan pembangunan MRT. Oleh sebab itu, diharapkan pembangunan konstruksinya dipercepat. Lebih dulu diharapkan selesai tahun depan rancang bangunnya," tandasnya. Menurut Yopie, pembangunan proyek MRT memang salah satu dari 17 langkah terobosan yang ditetapkan Wapres untuk mengatasi kemacetan di Jakarta secara menyeluruh.

Yopie menambahkan, pelaksanaan pembangunan MRT masih berjalan pada jalurnya sehingga tidak ada hambatan yang mengganggu. "Sekarang ini masih on the track-lah pelaksanaannya," lanjutnya. Dikatakan Yopie, salah satu kemajuan yang bisa dicapai adalah disetujuinya jalur MRT dari Bundaran Hotel Indonesia (HI) menuju Kota.

Sebelumnya, yang baru disetujui adalah jalur Lebak Bulus ke Bundaran HI. "Jadi, nantinya, untuk mempercepat pembangunan MRT, jalur Lebak Bulus-Bundaran HI dibangun paralel dengan Bundaran HI-Kota," lanjut Yopie.

Ditanya apakah dibahas juga mengenai potensi tanah ambles dalam perencanaan pembangunan MRT, Yopie menampik. Sementara itu, menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Rahmat Waluyanto, untuk fase pertama dana pembangunan MRT yang telah ditandatangani pada Maret 2009 senilai 48,2 miliar yen.

"Akan tetapi, untuk fase kedua dan ketiga belum ada loan agreement-nya karena belum adanya daftar kegiatan dari Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas)," kata Rahmat. (KOMPAS/Suhartono)

Salah satu kemajuan yang bisa dicapai adalah disetujui jalur MRT dari Bundaran Hotel Indonesia (HI) menuju Kota.

-- Yopie Hidayat

This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read our FAQ page at fivefilters.org/content-only/faq.php
Five Filters featured article: Beyond Hiroshima - The Non-Reporting of Falluja's Cancer Catastrophe.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar