Senin, 18 Oktober 2010

Rumah Idaman “Proyek Monorel Jakarta Masih Terkatung-katung” plus 3 more

Rumah Idaman “Proyek Monorel Jakarta Masih Terkatung-katung” plus 3 more


Proyek Monorel Jakarta Masih Terkatung-katung

Posted: 18 Oct 2010 01:30 PM PDT

Kendaraan melaju diantara tiang beton proyek monorel yang mangkrak di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (18/6/2010). Hingga menginjak usia ke-483, kota Jakarta belum memberikan transportasi publik yang murah dan nyaman.

JAKARTA, KOMPAS.com — Nasib proyek monorel yang mandek sejak tahun 2004 hingga kini belum jelas. Pemerintah masih mengevaluasi kelanjutan proyek tersebut.

Direktur Pengembangan Proyek PPP Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bastary Indra Panji mengatakan, hingga sekarang evaluasi proyek tersebut belum selesai. Dia memperkirakan, evaluasi akan selesai pada akhir tahun ini.

Selain itu, Bastary mengatakan, pemerintah pusat belum memutuskan akan mengambil alih proyek senilai 500 juta dollar AS itu. "Keikutsertaan pemerintah pusat saat ini hanya sebatas memfasilitasi dan memberikan bantuan, baik kajian teknis maupun finansial untuk kelancaran pembangunan proyek," katanya, Senin (18/10/2010).

Proyek monorel mangkrak lantaran pemegang konsesi, PT Jakarta Monorail, kesulitan mendanai proyek tersebut. Rencananya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengambil alih proyek tersebut. (Irma Yani/KONTAN)

Pemerintah pusat belum memutuskan akan mengambil alih proyek senilai 500 juta dollar AS itu.

-- Bastary Indra Pandji

This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read our FAQ page at fivefilters.org/content-only/faq.php
Five Filters featured article: Beyond Hiroshima - The Non-Reporting of Falluja's Cancer Catastrophe.

Pembangunan Hanggar 4 Bandara Soekarno-Hatta Tertunda

Posted: 18 Oct 2010 01:21 PM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com -  Kabar buruk buat PT Garuda Maintenance Facilities AeroAsia (GMF). Pasalnya, rencana untuk membangun hanggar 4 pada kuartal IV tahun ini terancam mundur sampai tahun depan.

Kepastian tersebut datang dari Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) Tri S Sunoko, yang perusahaannya menguasai seluruh wilayah di Bandara Soekarno-Hatta. Seperti diketahui GMF juga berencana menggandeng AP II untuk membangun hangar senilai US$ 50 juta sampai US$ 60 juta tersebut.

"Kami pertimbangkan lagi pembangunan hanggar tersebut. Karena seperti diketahui kami sedang merancang grand design pengembangan Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Jadi tidak mungkin membangun hangar itu di akhir tahun, karena preliminary design-nya baru selesai Desember. Lalu detail design baru selesai April 2011," kata Tri, Senin (18/10).

Mantan Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan (Kemhub) tersebut menjelaskan, AP II harus bersabar mengikuti selesainya grand design. Mengingat AP II sudah diamanatkan Pemerintah untuk optimal dalam mengembangkan kapasitas Soekarno-Hatta, yang setiap tahun sudah dilalui penumpang pesawat melebihi kapasitasnya.

Bandara Internasional Soekarno-Hatta didesain dengan kapasitas 22 juta penumpang per tahun, terdiri dari kapasitas Terminal 1 dan 2 sebanyak 18 juta penumpang dan Terminal 3 sebanyak 4 juta penumpang. Tahun lalu jumlah penumpang Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 37 juta penumpang. Sementara sampai Semester I 2010 jumlah penumpang yang terbang dari dan menuju bandara tersebut 20,76 juta penumpang.

"Hasil rapat di kantor Wakil Presiden, pemerintah meminta kami mempercepat penyelesaian pengembanganBandara Soekarno-Hatta menjadi tahun 2013. Tadinya di paparan saya pada 2015. Tetapi akan kami kejar, asalkan sesuai kesepakatan sisi air side seperti pembangunan runway dibiayai pemerintah. Sementara ground side yaitu pembangunan terminal dan fasilitas lainnya akan kami lakukan dengan investor lainnya," kata Tri.

Sayangnya, Tri masih enggan mereka-reka berapa kebutuhan dana untuk pengembangan bandara tersibuk di Indonesia tersebut.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Emirsyah Satar mengaku akan mendesak GMF selaku anak usahanya untuk mempercepat pembangunan hanggar 4. Percepatan kerjasama pembangunan hangar menurut Emir sangat penting. Mengingat nilai pekerjaan perawatan pesawat di Indonesia setiap tahunnya mencapai US$ 750 juta. Namun, yang dikerjakan di Indonesia tidak sampai US$ 200 juta, selebihnya lari ke bengkel perawatan pesawat di negara tetangga seperti Singapura, Thailand dan Hongkong.

Saat ini GMF memiliki 3 hanggar dengan total kapasitas 25 pesawat. Hanggar 1 diperuntukkan bagi pesawat berbadan lebar (wide body) dengan kapasitas 4 pesawat. Hanggar 2 khusus digunakan untuk melakukan Line Maintenance berkapasitas 8 pesawat. Terakhir, hanggar 3 memiliki kapasitas untuk bisa merawat 13 pesawat sekaligus.

Sementara hanggar 4 di desain khusus untuk perawatan 16 pesawat berbadan sedang (narrow body) Airbus A320 dan Boeing 737 dengan nilai investasi US$ 50 juta sampai US$ 60 juta. Rencana pembangunan hanggar 4 itu menindaklanjuti dikantonginya sertifikat kemampuan merawat pesawat A320 dari European Aviation Safety Agency (EASA). (Gentur Putro Jati/KONTAN)

Saat ini GMF memiliki 3 hanggar dengan total kapasitas 25 pesawat. Hanggar 1 diperuntukkan bagi pesawat berbadan lebar (wide body) dengan kapasitas 4 pesawat. Hanggar 2 khusus digunakan untuk melakukan Line Maintenance berkapasitas 8 pesawat. Terakhir, ha

 

 

This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read our FAQ page at fivefilters.org/content-only/faq.php
Five Filters featured article: Beyond Hiroshima - The Non-Reporting of Falluja's Cancer Catastrophe.

Babel Butuh Investor Hotel Resor

Posted: 18 Oct 2010 12:52 PM PDT

PANGKAL PINANG, KOMPAS.com — Seorang pelaku bisnis perhotelan di Provinsi Bangka Belitung, Halim Susanto, mengatakan, jumlah wisatawan dapat memengaruhi minat para investor untuk menanamkan modalnya di bidang perhotelan di provinsi itu.

"Investor perhotelan tentu melihat tingkat kunjungan wisatawa. Jika meningkat, maka dapat menarik minat mereka untuk membangun hotel di provinsi ini," katanya di Pangkal Pinang, Minggu (17/10/2010).

Hal itu dia kemukakan dalam menyikapi minimnya kamar hotel di Bangka Belitung (Babel) sehingga kesulitan menampung tamu, terutama pada hari-hari tertentu, seperti libur dan hari besar. "Kamar hotel di Bangka hanya sekitar 500 kamar, ini relatif sedikit padahal pergerakan penumpang pesawat setiap harinya mencapai 1.500 orang," ujarnya.

Halim Susanto menjelaskan, penerbangan di Bandara Depati Amir Pangkal Pinang sebanyak 10 kali setiap hari dengan pergerakan penumpang mencapai 1.500 orang setiap hari. "Jika semuanya atau separuh saja menginap di hotel, maka kamar yang ada tidak akan mampu menampung tamu," ujarnya. Justru itu, kata dia, pemerintah harus menambah kamar hotel dengan mendatangkan para investor. 

"Namun, untuk mewujudkan hal itu, tentu harus meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Ini sangat penting untuk menarik minat para investor berinvestasi di bidang perhotelan," ujarnya.

Menurut Halim, kamar hotel resor di kawasan obyek wisata pantai masih kurang sehingga tidak jarang banyak hotel menolak tamu karena kamar penuh. "Apalagi salah satu obyek wisata andalan di Babel adalah kawasan obyek wisata pantai. Ini tentu membutuhkan resor sebagai fasilitas penting bagi wisatawan," ujarnya.

This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read our FAQ page at fivefilters.org/content-only/faq.php
Five Filters featured article: Beyond Hiroshima - The Non-Reporting of Falluja's Cancer Catastrophe.

F-PKS DPR Perjuangkan Hak Fakir Miskin Atas Rumah Layak

Posted: 18 Oct 2010 11:53 AM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com  - Fraksi PKS DPR RI akan memperjuangkan pemenuhan hak-hak fakir miskin atas rumah yang layak dalam RUU Perumahan dan Permukiman (Perkim) yang hingga kini masih dibahas Komisi V DPR RI.

Mungkin bentuk bantuannya nanti adalah dengan membangun rumah khusus yang berfungsi sosial. Rumah yang bisa dimanfaatkan oleh lanjut usia (Lansia), fakir miskin dan anak terlantar ini dibiayai pemerintah dan pemerintah daerah sebagai bentuk implementasi p

Sekretaris FPKS Abdul Hakim yang juga anggota Panja dan Tim Perumus (Timus) RUU Perkim di Gedung DPR Jakarta, Senin, mengatakan bahwa fraksinya tidak hanya mendukung pemenuhan perumahan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tapi juga pemenuhan hak-hak fakir miskin untuk mendapatkan rumah yang layak.

"Sesuai dengan pasal 34 ayat (1) UUD 1945, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Dengan demikian, kebutuhan primer berupa pangan, sandang dan papan harus dibantu oleh negara sampai mereka mampu mandiri. Atas dasar itu, FPKS akan memperjuangkan agar fakir miskin mendapat jaminan bisa menempati rumah yang layak dan hal itu harus diatur dalam salah satu pasal di RUU PErkim," katanya.

Hal serupa disampaikan anggota Panja dan Timus RUU Perkim dari FPKS lainnya, Arifinto.  Menurut dia, dalam RUU Perkim nantinya akan diatur kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyediakan rumah bagi fakir miskin.

Mengenai bentuk bantuan yang akan diberikan, Arifinto mengatakan masih akan dirumuskan lebih lanjut oleh tim. Namun, salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan menyediakan rumah khusus untuk kepentingan sosial. 

"Mungkin bentuk bantuannya nanti adalah dengan membangun rumah khusus yang berfungsi sosial. Rumah yang bisa dimanfaatkan oleh lanjut usia (Lansia), fakir miskin dan anak terlantar ini dibiayai pemerintah dan pemerintah daerah sebagai bentuk implementasi pasal 34 ayat (1) UUD 1945," katanya.

Sementara itu, pembahasan RUU Perkim tersebut saat ini sudah masuk tahap pembahasan oleh tim perumus. Rencananya, pembahasan RUU ini akan dikebut dan akan segera diparipurnakan begitu pembahasannya selesai. "Panja dan tim perumus bekerja ngebut sampai akhir pekan untuk penyelesaian RUU ini karena memang target kami bisa diparipurnakan pada akhir masa sidang I tahun 2010-2011 ini," kata Hakim.

Pembahasan RUU ini sendiri berjalan cukup alot, terutama pada pasal-pasal yang berkaitan dengan pembiayaan perumahaan, pengendalian perumahan dan permukiman serta pasal 1 yang berisi tentang ketentuan umum.

This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read our FAQ page at fivefilters.org/content-only/faq.php
Five Filters featured article: Beyond Hiroshima - The Non-Reporting of Falluja's Cancer Catastrophe.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar