Rumah Idaman “REI: RUU Perumahan Kontra-Produktif” plus 3 more

REI: RUU Perumahan Kontra-Produktif
Pendapatan Bakrieland Melonjak Pada Kuartal III 2010
Penjualan Properti Melonjak di Sulawesi
Lippo Karawaci Terbitkan Obligasi 100 Juta Dollar AS

Posted: 19 Oct 2010 02:21 PM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com - DPP Real Estate Indonesia menilai Rancangan Undang-Undang Perumahan dan Permukiman berpotensi kontra produktif terhadap sektor perumahan di Indonesia.

Dalam RUU itu tertuang banyak ancaman baik pidana maupun denda bagi pengembang jika melanggar ketentuan yang berlaku. Mestinya yang diberi sanksi adalah penghambat, bukan semata-mata para pengembang.

-- Teguh Satria

"RUU Perkim ini bisa kontra produktif," kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Real Estate Indonesia (REI) Teguh Satria dalam Diskusi Forum Wartawan Perumahan Rakyat "Membedah RUU Perkim Dalam Menjawab Tantangan Pembangunan Perumahan ke Depan" di Jakarta, Selasa.

Dikatakannya, salah satu filosofi RUU Perkim adalah untuk mendorong ketersediaan perumahan yang masih kurang (backlog) di atas delapan hingga saat ini. Namun kenyataannya, dalam RUU tersebut tertuang banyak ancaman baik pidana maupun denda bagi pengembang jika melanggar ketentuan yang berlaku. "Mestinya yang diberi sanksi adalah penghambat, bukan semata-mata para pengembang," katanya.

Pada sisi lain, lanjutnya, meski pemerintah telah memberikan bantuan skema subsidi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), tetapi tidak dibarengi dengan kebijakan di bidang perizinan dan perpajakan.

"FLPP yang fokus untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ternyata masih terbebani pajak pertambahan nilai," katanya memberikan contoh.

Menurut Teguh, seharusnya MBR dibebaskan dari segala macam pajak agar bisa meringankan pembiayaan rumah. "Kemenpera maupun Dirjen Pajak mempunyai aturan sendiri sehingga menjadi tidak sinkron, pengembang memang diuntungkan tapi tidak bisa dijalankan," katanya.

Dalam RUU Perkim, lanjut Teguh, seharusnya pemerintah membuat ketetapan mengenai tabungan wajib perumahan bagi pekerja produktif. "Saat ini total pekerja di Indonesia 120 juta orang. Andai 50 persen saja yang diwajibkan menabung satu persen dari total penghasilan per bulan, potensinya luar biasa," katanya.

Dana tabungan wajib perumahan, selain bisa digunakan sebagai dana segar untuk subsidi MBR, bisa digunakan untuk pengadaan lahan. "Kami menjamin, suku bunganya bisa sangat rendah," katanya.

Sementara itu anggota DPR RI Komisi V Ali Wongso Sinaga menyatakan RUU Perkim dibuat berdasarkan tiga syarat utama yaitu adil, ada kapasitas hukum dan bermanfaat. "UU itu harus ada keadilan dan wajib berpihak kepada MBR, selain itu juga harus jelas kepastian hukumnya karena konsisten dengan UUD 45," kata Ali. Jika demikian, tidak ada pasal karet dalam UU itu.

Terhadap penilaian DPP REI bahwa RUU Perkim mengancam mereka, Ali menyarankan pengembang untuk membuat usul revisi terhadap RUU itu. "Saya baru tahu ada pasal yang mengancam pengembang, saya setuju yang menghambat pertumbuhan permukiman yang seharusnya diancam hukuman," katanya.

Dia juga sependapat agar rumah untuk MBR bebas pajak sehingga harganya benar-benar murah dan terjangkau. "Kalau perlu Presiden memanggil Menteri Keuangan agar pengadaan rumah MBR bebas pajak atau zero tax," kata Ali.

This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read our FAQ page at fivefilters.org/content-only/faq.php
Five Filters featured article: Beyond Hiroshima - The Non-Reporting of Falluja's Cancer Catastrophe.

Pendapatan Bakrieland Melonjak Pada Kuartal III 2010

Posted: 19 Oct 2010 02:05 PM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com - Pundi-pundi pendapatan PT Bakrieland Development Tbk (ELTY) menggemuk. Tuntasnya proyek properti dan jalan tol yang sempat tertunda tahun lalu, menjadi motor pengeruk fulus anak usaha Grup Bakrie ini.

Hingga kuartal III tahun 2010, Bakrieland telah mampu meraup pendapatan mencapai Rp 800 miliar - Rp 900 miliar.

-- Nuzirman Nurdin

Sekretaris perusahaan Bakrieland Nuzirman Nurdin mengakui, hingga kuartal III tahun 2010, Bakrieland telah mampu meraup pendapatan mencapai Rp 800 miliar - Rp 900 miliar. Kisaran angka itu naik hampir empat kali lipat dibandingkan perolehan di periode sama tahun 2009, yaitu Rp 287 miliar.

Proyek-proyek yang mengisi kantong Bakrieland di antaranya proyek Hotel Bali Pullman Legian Nirwana, Kondotel Aston Bogor, Kondominium di Komplek Superblok Rasuna Epicentrum, dan lanjutan kluster Harmoni di Bogir Nirwana Resindence, Bogor.

Nuzirman belum mau membeberkan berapa laba bersih yang berhasil dibukukan ELTY hingga akhir September 2010. "Yang pasti, pendapatan masih on track dengan target akhir tahun sekitar Rp 1,3 triliun-Rp 1,5 triliun," ujarnya.

Selain pendapatan meningkat, pada kuatal III lalu jumlah aset Bakrieland dipastikan bakal bertambah. Proses akuisisi sejumlah aset, yang dibiayai dengan dana hasil rights issue ELTY bulan Juli lalu, sudah tuntas terlaksana.

Beberapa aset yang telah tuntas diakuisisinya seperti penyertaan modal di Bukit Jonggol Asri sebesar Rp 1 triliun, pembelian saham PT Bukit Sentul Tbk (BKSL) sebesar Rp 150 miliar, dan pembelian saham pembelian saham PT Fusin Plus Indonesia, pemilik Lido Lake Resort di Sukabumi senilai Rp 150 miliar. Rencananya, ELTY akan menyuntik Fusin Plus Rp 200 miliar.

Nuzirman menambahkan, beberapa aset yang pembayarannya kurang dari 50 persen, belum akan dikonsolidasikan. Contohnya, penambahan modal kerja dan saham PT Superwish Perkasa sebesar Rp 120 miliar, peningkatan modal Bakrie Toll Road Rp 57,4 miliar. Total, dana rights issue yang sudah terpakai mencapai Rp 1,51 triliun.

Saat ini, Bakrieland masih menyimpan dana hasil rights issue sekitar Rp 1,56 triliun. Selain disimpan di sejumlah bank, sekitar Rp 739 miliar dari sisa dana rights issue di tempatkan ELTY dalam kontrak pengelolaan dana (KPD) terbitan Henan Putihrai. (Ade Jun Firdaus/KONTAN)

Penjualan Properti Melonjak di Sulawesi

Posted: 19 Oct 2010 01:58 PM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com - Lonjakan penjualan properti juga terjadi di Pulau Sulawesi. Indikasinya adalah kinerja salah satu perusahaan properti di pulau itu, yaitu PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD) yang semakin mentereng saja.

Laporan keuangan perusahaan ini pada kuartal III 2010 mencatat, nilai penjualan selama sembilan bulan pertama tahun ini mencapai Rp 83,82 miliar, meningkat 87,56 persen daripada penjualan selama kuartal III 2009, Rp 44,69 miliar.

Penjualan rumah hunian dan tanah memberi kontribusi terbesar bagi GMTD. Selama sembilan bulan pertama 2010, penjualan rumah hunian mencapai Rp 59,03 miliar, melonjak 373,37 persen daripada nilai di tahun sebelumnya.

Sumber pendapatan lain GMTD berasal dari lahan siap bangun sebesar Rp 20,88 miliar dan rekreasi serta restoran sekitar Rp 3,90 miliar. Membaiknya penjualan aset properti perseroan ini membuat kocek GMTD ikut menebal.

Hingga akhir September lalu, perusahaan yang sahamnya dimilik Pemda Sulawesi Selatan, Pemda Makassar dan Pemda Gowa ini memiliki kas sebesar Rp 17, 70 miliar. Jumlah itu meningkat ketimbang kuartal III 2009 yang hanya sebesar Rp 5,30 miliar.

Meski pendapatannya melonjak, laba bersih GMTD di kuartal III ini hanya tumbuh 19,90 persen menjadi Rp 14,84 miliar. Melonjaknya beban usaha dari Rp 10,24 miliar menjadi Rp 19,56 persen membuat laba usaha hanya tumbuh 32,17 persen menjadi Rp 19,12 miliar. Harga GMTD, Senin kemarin tetap Rp 182 per saham. (Kun Wahyu Winasis/KONTAN)

Lippo Karawaci Terbitkan Obligasi 100 Juta Dollar AS

Posted: 19 Oct 2010 01:52 PM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) sedang membutuhkan modal jumbo. Selain akan menggelar penerbitan saham baru senilai Rp 2,25 triliun, LPKR juga berencana merilis surat utang baru senilai US$ 100 juta. "Kami memang akan menerbitkan obligasi valuta asing (valas). Tapi belum tahu kapan akan dilakukan," jelas Danang Kemayan Jati, Kepala Bagian Komunikasi Perusahaan Lippo Karawaci.

Lippo Karawaci akan meminta persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang dijadwalkan berlangsung 23 November nanti. Jika pemegang saham menyetujui dua rencana tersebut, LPKR bakal mengantongi dana sekitar Rp 3 trili

Untuk memuluskan kedua agenda tersebut, LPKR akan meminta persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang dijadwalkan berlangsung 23 November nanti. Jika pemegang saham menyetujui dua rencana tersebut, LPKR bakal mengantongi dana sekitar Rp 3 triliun.

Pada bulan Mei kemarin, LPKR sesungguhnya telah merilis obligasi valas senilai US$ 270,60 juta berbunga 9 persen per tahun. Selain digunakan untuk melunasi surat utang lama yang jatuh tempo 2011, obligasi yang diterbitkan anak perusahaan LKPR, Sigma Capital Pte. Ltd., juga dipakai untuk menopang belanja modal LPKR di 2010 sebesar US$ 70 juta -US$ 80 juta.

Beban bunga kian mekar

Akibat, penerbitan obligasi valas yang akan jatuh tempo pada tahun 2015 itu, utang LPKR kian menumpuk. Berdasarkan laporan keuangan LPKR di kuartal III 2010, nilai obligasi yang diterbitkan perseroan mencapai Rp 2,94 triliun, meningkat ketimbang periode sama tahun lalu sebesar Rp 2,42 triliun.

Selain obligasi tadi, LPKR juga memiliki pinjaman perbankan sebesar Rp 504,85 miliar. Jadi, total pinjaman LPKR Rp 3,45 triliun, bertambah 15,83 persen dibandingkan posisi per kuartal III 2009, yaitu Rp 2,98 triliun.

Imbas kenaikan utang mulai dirasakan LPKR. Beban bunga perseroan membengkak dari Rp 15,71 miliar per kuartal III 2009 menjadi Rp 49,01 miliar untuk periode 30 September 2010. LPKR juga masih memiliki beban bunga yang belum dibayar atas obligasi valasnya yang terbit Mei lalu sebesar Rp 89,98 miliar.

Presiden Direktur LPKR Ketut Budi Wijaya kepada KONTAN mengatakan, perseroan memang sedang membutuhkan dana besar untuk membiayai ekspansi ke bisnis rumah sakit. Bahkan, dalam lima tahun ke depan, kebutuhan pendanaan ditaksir mencapai sekitar US$ 1 miliar.

Pada bulan Juli lalu, LPKR sudah memulai pembangunan dua rumah sakit yang berlokasi di Karawaci dan Makassar. Kedua proyek yang ditargetkan selesai dalam satu tahun itu menelan biaya sekitar US$ 20 juta per rumah sakit. "Tahun depan kami akan membangun sekitar 10-15 rumah sakit lagi," tutur Ketut.

Bisnis rumah sakit memang menjadi andalan LPKR untuk mengeruk fulus. Hingga akhir September, divisi healthcare menyumbang pendapatan senilai Rp 759,79 miliar, meningkat 14,20 persen dibandingkan kontribusi di periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 665,28 miliar. Kontribusi healthcare itu setara dengan 34% dari total pendapatan LPKR di kuartal III 2010 sebesar Rp 2,22 triliun.

Supriyadi, Analis Asia Kapitalindo Securities berpendapat, rencana LPKR menerbitkan obligasi global senilai US$ 100 juta tidak akan membebani neraca keuangan perseroan. Soalnya, rasio utang terhadap modal (DER) LPKR masih 0,68 kali. "Jadi LPKR masih leluasa untuk menarik utang baru," ujar dia.

Supriyadi menambahkan, rencana LPKR untuk menerbitkan saham baru juga akan semakin memperkecil DER perusahaan LIPPO ini. Ia menilai saham LPKR masih bisa menjangkau level Rp 720 hingga akhir tahun. Pada Senin (18/10), LPKR ditutup seharga Rp 570 per saham. (Ade Jun Firdaus/Amailia Putri Hasniawati/Kun Wahyu Winasis/KONTAN)

Rumah Idaman

Selasa, 19 Oktober 2010

Rumah Idaman “REI: RUU Perumahan Kontra-Produktif” plus 3 more

Rumah Idaman “REI: RUU Perumahan Kontra-Produktif” plus 3 more

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Kamus Bercinta

Blog Archive