Senin, 08 November 2010

Rumah Idaman “Kepala BPN: Tanpa Diminta Pemerintah, REI Lakukan Redistribusi” plus 3 more

Rumah Idaman “Kepala BPN: Tanpa Diminta Pemerintah, REI Lakukan Redistribusi” plus 3 more


Kepala BPN: Tanpa Diminta Pemerintah, REI Lakukan Redistribusi

Posted: 09 Nov 2010 05:30 AM PST

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pertahanan Nasional (BPN) RI, Joyo Winoto, mengapresiasi para pengembang yang tergabung dalam Real Estate Indonesia. Para pengembang ini dianggap sudah membantu pemerintah dalam memberikan redistribusi tanah bagi rakyat.

"REI itu by nature, property itu by nature, justru satu-satunya aktivitas tanpa campur tangan  pemerintah sudah dilakukan redistribusi. Bahwa ada tanah dikonsolidasikan didapatkan dan diredistribusikan lewat skala kecil melalui mekanisme pasar," ujar Joyo, Selas (9/11/2010), dalam Munas REI, Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta.

Oleh karena itu, lanjut Joyo, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak mendukung aktivitas pengembangan ini. "Inilah alasan mengapa saya senantiasa sangat intensif dengan REI, karena REI tanap campur tangan pemerintah sudah lakukan redistribusi sehingga tidak ada alasan pemerintah tidak mendukung upaya-upaya perusahaan properti," ucap Joyo.

Akan tetapi, Joyo menyadarinya banyak juga yang menanyakan kepadanya perihal dampak dari penerapan PP nomor 11 tahun 2010 tentang tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

"Catatan saya, bagi para pengembang yang karakteristiknya teredistribusi, PP (nomor) 11  (tahun 2010) itu tidak diperuntukan untuk para pengembang kecuali yang keterlaluan," ucap Joyo.

Pasalnya, Joyo melanjutkan, pengembang pasti tidak mau tanahnya berlarut-larut terlalu lama karena akan membengkakan biaya yang terlalu lama.

Kedua, menurut Joyo, PP tersebut justru memberikan keuntungan bagi para pengembang. Pemerintah menargetkan 7,3 juta ha tanah bisa ditertibkan dan berdasarkan tata ruang yang sudah ditetapkan, maka bisa dialokasikan 62.000 hektar.

"Kalau kapasitasnya 1000 ha per tahun yang dikembangkan maka ada cadangan tanah selama 62 tahun, 2,98 juta hektar untuk pertanian dan enegeri," ucap Joyo.

Selain itu, Joyo hak guna bangunan perorangan juga termasuk diluar dari jangkauan PP nomor 11 tahun 2010. "Tanah-tanah yang ditertibkan ini bukan tanah perorangan," ujarnya.

Joyo menjelaskan pemerintah memiliki hak untuk menyeimbangkan penguasaan dan kepemilikan tanah agar kepentingan masyarakat dapat terpenuhi. "Di sini memang ada isu paradoks kenyataan bahwa di negeri ini kita kalau mencari tanah susahnya bukan main, tapi pada saat yang sama banyak tanah yang terlantar. Langkah awanya kita tertibkan dengan PP ini," tandas Joyo. (Sabrina Asril)

REI itu by nature, property itu by nature, justru satu-satunya aktivitas tanpa campur tangan pemerintah sudah dilakukan redistribusi. Bahwa ada tanah dikonsolidasikan didapatkan dan diredistribusikan lewat skala kecil melalui mekanisme pasar.

-- Joyo W

This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read our FAQ page at fivefilters.org/content-only/faq.php
Five Filters featured article: Beyond Hiroshima - The Non-Reporting of Falluja's Cancer Catastrophe.

BNI Gandeng REI Terbitkan Kartu Kredit REI Card

Posted: 09 Nov 2010 04:45 AM PST

BNI menggandeng REI terbitkan REI Card dalam Munas ke-13 REI di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Selasa (9/11/10)

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI meluncurkan Kartu Kredit BNI Visa REI Card, hasil kerja sama dengan Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia (REI).

Sebagai kartu affinity, REI Card bisa dimiliki seluruh anggota REI yang saat ini berjumlah sekitar 2.500 perusahaan.

Sebelumnya BNI telah bekerja sama dengan pihak universitas dan lembaga lain dalam menerbitkan kartu kredit sejenis seperti Kadin Card.

Kerja sama peluncuran kartu kredit ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Direktur Ritel dan Konsumer BNI Darmadi Sutanto dengan Ketua Umum DPP REI 2007-2010 F. Teguh Satria dan Sekjen DPP REI Alwi Bagir Mulachela di Munas ke-13 REI, Hotel Indonesia Kempinksi, Jakarta, Selasa (9/11/10).

Menurut Darmadi, kerja sama ini salah satu komitmen BNI untuk memberikan nilai tambah dan layanan kepada anggota REI dengan menciptakan produk atau layanan yang customize.

"Kerja sama ini sinergi antara BNI dan REI yang akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi anggota REI. Bagi BNI, penerbitan affinity card akan menambah customer based dari anggota REI," kata Darmadi.

REI Card berfungsi sebagai kartu kredit BNI lainnya, yaitu untuk transaksi belanja di merchant bertanda Visa di seluruh dunia.

This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read our FAQ page at fivefilters.org/content-only/faq.php
Five Filters featured article: Beyond Hiroshima - The Non-Reporting of Falluja's Cancer Catastrophe.

Masalah-masalah Perumahan dari Kacamata Marzuki Alie

Posted: 09 Nov 2010 04:39 AM PST

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI, Marzuki Alie mengungkapkan masalah-masalah perumahan yang tengah dihadapi Indonesia saat ini. Terdapat tujuh masalah penting yang perlu segera ditanggulangi pemerintah beserta jajarannya di pemerintahan daerah.

"Hampir separuh sekitar 47 persen tinggal di kota, seperempatnya tinggal di daerah kumuh. Ini persoalan krusial dalam target MDGs di tahun 2015, bagaimana kita mampu siapkan suatu permukiman yang penuhi syarat dan mengurangi kemiskinan," ujar Marzuki, Selasa (9/11/2010), dalam Munas REI, di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta.

Ia melihat ada beberapa persoalan yang akan menghambat proses pencapaian MDGs terutama untuk sektor perumaha. "Masalah pertama, yang hidup di kota tahu sendiri bagaimana persoalan tanah dalam menyiapkan permukiman bagi rakyat," ucap Marzuki.

Permasalahan kedua yakni, masalah bahan-bahan pendukung untuk bangun perumahan. "Ketiga masalah lingkungan dan aspek sosial ekonomi budaya dalam kaitannya bagaimana kita bangun kehidupan masyarakat yang harmonis," ucap Marzuki.

Menurutnya, kebijakan pembanguanmn rumah disini merupakan kebijakan strategis yang langsung menyentuh hajat hidup orang banyak sehingga harus diarahkan. "Upaya untuk membangun perumahan dan permukiman selama ini bersifat sektoral dan hanya bersifat proyek-proyek yang parsial dan tidak berkelanjutan," ucap Marzuki.

"Persoalan berikutnya adalah keterbatasan dari kemapuan SDM dan sumber pembiayaan karena kebutuhan masyarakat semakin meningkat, tapi kemampuan mayarakat masih sangat terbatas," ungkap Marzuki.

Sisi kemampuan ekonomi masyarakat masih sangat terbatas, karena sekitar 70 persen rumah tangga perkotaan masuk dalam kategori berpendapatan rendah dengan pendapatan kurang dari Rp 1,5 juta per bulan.

"Masalah berikutnya terkait lingkungan dan prasarana. Masalah lingkungan yang muncul akibat urbnisasi dan industrialisasi sehingga muncul daerah-daerah baru yang melingkari dalam lingkungn sendiri. Pemanfaatan sumber daya dan teknlogi kurang terkendali juga sebabkan masalah lingkungan," ucap Marzuki.

Permasalahn terakhir yakni terkait dengan masalah kepemimpinan dalam tata kelola pemerintahan. "Mudah sekali pemerintah keluarkan izin tanpa tahu konsep yang jelas. Itulah yang buat masalah-masalah dalam permukiman," tandas Marzuki. (Sabrina Asril)

Hampir separuh sekitar 47 persen tinggal di kota, seperempatnya tinggal di daerah kumuh. Ini persoalan krusial dalam target MDGs di tahun 2015, bagaimana kita mampu siapkan suatu permukiman yang penuhi syarat dan mengurangi kemiskinan.

-- Marzuki Alie

This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read our FAQ page at fivefilters.org/content-only/faq.php
Five Filters featured article: Beyond Hiroshima - The Non-Reporting of Falluja's Cancer Catastrophe.

REI Desak Pemerintah Buat Aturan Tata Ruang Bawah Tanah

Posted: 09 Nov 2010 03:52 AM PST

JAKARTA, KOMPAS.com - Real Estate Indonesia (REI) meminta kembali pemerintah untuk segera membuat peraturan tata ruang bawah tanah. REI meyakini pemanfaatan ruang bawah tanah merupakan solusi tepat untuk mengatasi kemacetan dan pemanfaatan lahan yang lebih efisien.

"REI prihatin kemacetan-kemacetan lalu lintas yang terjadi di hampir seluruh kota besr di Indonesia. Sepengetahuan kami, belum ada satu pun kota di Indonesia yang memiliki Rencana Tata Ruang Bawah Tanah. Saya yakin bisa mengatasi kemacetan dan menjadi pemanfaatan lahan secara efisien," ucap Ketua Umum DPP REI, Teguh Satria, Selasa (9/11/2010), dalam Munas REI, di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta.

Ia menjelakan bahwa sampai saat ini belum pernah ada kebijakan yang mengatakan untuk tidak boleh dibangun. "Padahal di beberapa negara sudah punya misal kalau bangunan rumah disana atau mau bikin stadion itu ada aturannya bisa sampai di kedalaman berapa tapi di Indonesia belum ada," ungkap Teguh.

Sementara itu, Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Suharso Monoarfa menanggapi ide tersebut tidak dilarang karena dalam undang-undang tata ruang itu tidak melaksana. "Ini akan dilaksanakan pada PP, tapi ini memang belum. Dalam waktu dekat akan segera dikeluarkan," ucap Teguh. (Sabrina Asril)

REI prihatin kemacetan-kemacetan lalu lintas yang terjadi di hampir seluruh kota besr di Indonesia. Sepengetahuan kami, belum ada satu pun kota di Indonesia yang memiliki Rencana Tata Ruang Bawah Tanah.

-- Teguh Satria

This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read our FAQ page at fivefilters.org/content-only/faq.php
Five Filters featured article: Beyond Hiroshima - The Non-Reporting of Falluja's Cancer Catastrophe.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar