Posted: 05 Jan 2011 05:52 AM PST

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menargetkan membangun rumah swadaya sedikitnya 200 ribu unit rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada tahun ini. "Keinginan kita seperti itu dengan anggaran Rp4,4 triliun," kata Menteri Perumahan Rakyat, Suharso Monoarfa, kepada pers usai Penjelasan Program Prioritas Kesra 2011 di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, target sebesar itu setidaknya disipakan pemerintah melalui berbagai langkah dan bersinergi dengan kantor atau lembaga lain serta swasta di Indonesia. Selain itu, juga penyediaan fasilitas sarana umum (FSU), penyediaan dana murah, dan jangka panjang melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). "Tahun lalu hanya dua bulan saja sejak Oktober 2010, ada 20 ribu unit rumah MBR terbangun melalui FLPP," katanya.

Ketika memberikan penjelasan terkait Program Prioritas Kesra 2011, Menpera mengatakan, sejumlah langkah telah disiapkan kementeriannya.

Pertama, sebagai bagian dari upaya mendukung PNPM Mandiri pada tahun ini yakni peningkatan kualitas dua juta lebih rumah tidak layak huni. "Ini juga bagian dari pengentasan kemiskinan," katanya.

Untuk itu, empat langkah strategis sedang disiapkan tahun ini yakni fasilitasi pembangunan rumah swadaya sebanyak 12.500 unit, peningkatan kualitas lingkungan layak huni untuk 12.500 unit rumah. "Di dalamnya termasuk juga penyediaan Fasilitas Sarana Umum bagi rumah swadaya dan bantuan fasilitas serfifikasi hak atas tanah 7.500 unit rumah swadaya," katanya. Turun 30 persen Pada bagian lain, Suharso mengakui, sebenarnya berdasarkan target dalam MDG'S hingga 2015, pemerintah berharap ada penurunan lingkungan kumuh 30 persen per tahunnya. "Akan tetapi yang terjadi di Indonesia adalah anomali, yakni luasan kawasan kumuh selama 2004 hingga 2009 malah meningkat dari 44 ribu ha menjadi 57 ribu ha," katanya.

Untuk itu, lanjutnya, pemerintah tahun ini akan menuntaskan persoalan kawasan kumuh di di 45 titik tersebar di seluruh Indonesia.

Sementara itu, sinergitas dengan pemerintah daerah diharapkan lebih jelas karena berdasarkan UU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang baru, persoalan lahan kumuh, dan sebaran "back log" perumahan tanggung jawab pemerintah daerah.

"Pemda berdasarkan UU itu juga mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pemetaan kawasan kumuh dan rumah swadaya yang diperlukan," katanya.

Sementara itu, Deputi Perumahan Swadaya Kemenpera, Jamil Ansari, menyatakan, pada tahun ini sedikitnya 500 ribu unit akan dibangun oleh swasta. "Itu belum termasuk program Habitat Pemerintah sebesar 15 ribu tahun ini dan beberapa propinsi lain seperti Aceh sebesar 6000 unit," kata Jamil.

Kemenpera sendiri mentargetkan selama 2010-2014 mampu memfasilitasi sertifikasi hak atas tanah 30 ribu rumah swadaya. Anggaran yang disiapkan Rp10 juta untuk pembangunan rumah baru swadaya untuk MBR dan Rp5 juta per unit rumah MBR untuk perbaikan," kata Jamil.

This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read our FAQ page at fivefilters.org/content-only/faq.php
Five Filters featured site: So, Why is Wikileaks a Good Thing Again?.

Dua Mega Proyek di Bali Terancam Batal

Posted: 04 Jan 2011 01:11 PM PST

DENPASAR, KOMPAS.com - Dua mega proyek Bali, yaitu pembangunan Tol Serangan menuju Tanjung Benoa (Tol STB) dan pembangunan jalan bawah tanah (underpass) di simpang Jalan Dewa Ruci, Kabupaten Badung terancam batal karena kendala lahan.

Sekretaris Komisi III DPRD Bali I Gusti Made Suryantha Putra di Denpasar, Selasa, mengatakan, kendala lahan untuk pembangunan jalan bawah tanah (underpass) karena warga masih keberatan melepas tanahnya. "Tampaknya kendala yang pokok dalam pembangunan jalan bawah tanah di simpang Dewa Ruci itu adalah masalah pembebasan lahan," katanya.

Sedangkan pada Jalan Tol STB, kata dia, pembangunan jalan tersebut kendalanya hampir sama, karena sampai sekarang pemilik tanah yang akan dilalui jalan tersebut tidak diketahui siapa pemiliknya.

Ia mengatakan, untuk kedua proyek tersebut pemerintah pusat sudah menyiapkan dana untuk pembebasan lahan. Biasanya, kata dia, dana pembebasan lahan akan dibebankan kepada pemerintah daerah. Tetapi khusus untuk Bali, pemerintah pusat berbesar hati untuk mengucurkan dana guna pembebasan lahan.

"Jangan sampai apa yang tidak biasa ini bisa mubazir begitu saja, karena dananya nanti dialihkan untuk proyek di daerah lain. Jadi kami mengimbau, mari kita sama-sama dukung pembangunan ini," kata Suryantha Putra yang akrab dipanggil Sena.

Ia mengatakan, jika memang kendala pembebasan lahan itu terkait dengan keberatan beberapa pihak, terutama soal lahan parkir beberapa perusahaan di sekitar lokasi, pihaknya telah mencarikan solusi. Dikatakan, jika itu menjadi alasan dari beberapa pihak, maka akan dibuat di sekitar lokasi pembangunan itu.

"Kita kan buatkan sentra parkir. Beberapa perusahaan agar tak terhambat. Keberadaan sentral parkir tersebut juga menjadi salah satu sumber pendapatan Pemkab Badung," kata politisi PDIP itu. Meski memiliki legitimasi kuat atas pembebasan lahan terkait demi kepentingan umum, pihaknya tidak mau melakukan upaya paksa di Bali.

Menurutnya, masih ada cara-cara lain yang lebih terhormat untuk membebaskan lahan di lokasi pembangunan tersebut, ketimbang melakukan penggusuran. "Saya pribadi tak mau hal itu terjadi. Karena kita tak terbiasa dengan pola semacam itu di Bali. Kita ingin proyek ini adalah untuk semua masyarakat Bali itu lancar tak ada persoalan di kemudian hari," ucap lelaki asal Kabupaten Tabanan ini.

Sementara itu, khusus untuk lahan pada pembangunan Tol STB, ia menjelaskan hingga kini Pemprov Bali masih melakukan pencarian siapa pemilik lahan sesungguhnya. Sena mengatakan, Pemprov Bali sendiri memiliki aset lahan di sana, hanya luasnya belum diketahui. "Pemprov masih melakukan pencarian siapa pemilik lahan itu. Kalau sudah diketahui baru kita akan negosiasikan," ujarnya.

Ia berharap, Bali Tuttle Island Development (BTID) untuk membantu pemprov merealisasikan pembangunan jalan tol tersebut. "Pembangunan jalan tersebut adalah untuk kepentingan masyarakat dalam upaya memecahkan kekroditan arus lalulintas di Bali selatan itu," katanya. Berdasarkan perencanaan pemerintah pusat diharapkan dua megaproyek itu dapat selesai awal tahun 2013, karena pada tahun itu di Nusa Dua, Bali akan berlangsung pertemuan APEC.

Tender Tol Medan-Tebingtinggi-Kualanamu Dibuka Kembali

Posted: 04 Jan 2011 06:56 AM PST

MEDAN, KOMPAS.com - Tender proyek ruas jalan tol Medan-Tebing Tinggi junction Kuala Namu sepanjang 60 kilometer lebih akan dibuka lagi tahun ini setelah dua kali tidak terlaksana karena tidak ada peminat.

Tahun 2011 ini proyek jalan tol Medan-Tebing Tinggi akan ditenderkan oleh Kementerian PU. Tender diharapkan bisa dilaksanakan sesuai jadwal, sehingga beberapa tahun mendatang ruas tol Medan-Tebing Tinggi bisa terealisasi.

-- Parlindungan Purba

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI utusan Sumatera Utara Parlindungan Purba mengatakan, pihaknya telah menerima informasi dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bahwa tender proyek ruas jalan tol senilai Rp4 triliun lebih itu akan dibuka kembali.

"Tahun 2011 ini proyek jalan tol Medan-Tebing Tinggi akan ditenderkan oleh Kementerian PU. Tender diharapkan bisa dilaksanakan sesuai jadwal, sehingga beberapa tahun mendatang ruas tol Medan-Tebing Tinggi bisa terealisasi," ujarnya.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumut itu merasa optimistis tender proyek tol Medan-Tebing Tinggi bakal diminati kalangan investor dan perbankan, baik domestik maupun asing, karena tingkat kebutuhan terhadap jalan bebas hambatan itu diprediksi akan terus meningkat.

Pengguna jalan tol tersebut dipastikan akan terus bertambah seiring dengan pengoperasian bandara internasional di Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang.

Parlindungan menambahkan, keberadaan Bandara Kuala Namu yang diperkirakan mulai beroperasi secara komersial tahun 2012 dengan didukung jalan tol Medan-Tebing Tinggi dipastikan akan ikut memberi kontribusi besar bagi pertumbuhan arus barang dan jasa di Sumut.

Khusus bagi kalangan pelaku dunia usaha, lanjut dia, keberadaan jalan tol Medan-Tebing Tinggi akan sangat dibutuhkan karena dipastikan mampu menekan biaya operasional pengangkutan barang yang selama ini mencapai sekitar 30 persen dari total harga barang.

Jalur lalu lintas mulai dari Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang hingga memasuki Kota Tebing Tinggi sejak beberapa tahun terakhir kerap macet, karena volume kendaraan yang melintas di jalan lintas timur Sumatera itu diperkirakan sudah tidak seimbang lagi dengan lebar jalan.

Karena itu, dia menilai, pembangunan jalan tol Medan-Tebing Tinggi sudah sangat mendesak direalisasikan di tengah peningkatan pertumbuhan volume kendaraan maupun barang dan jasa di jalur lintas timur Sumatera.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumut Riadil Akhir Lubis mengatakan, pembangunan ruas tol itu diproyeksikan dalam dua tahap dan membutuhkan proses pembebasan lahan yang terdiri dari milik PT Perusahaan Perkebunan Nusantara (PTPN) 2 dan milik warga masyarakat.

Tahap pertama pembangunan ruas Medan-Lubuk Pakam-Kuala Namu sepanjang 22,4 kilometer dan tahap kedua ruas Lubuk Pakam-Tebing Tinggi sepanjang 47,6 kilometer.

Rumah Idaman

Selasa, 04 Januari 2011

Rumah Idaman “200.000 Rumah MBR Dibangun Tahun 2011” plus 2 more

Rumah Idaman “200.000 Rumah MBR Dibangun Tahun 2011” plus 2 more

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Kamus Bercinta

Blog Archive