Posted: 22 Mar 2011 04:09 AM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com - Syarat pembangunan fisik minimal 20 persen sebelum dapat menjual rumah susun kepada konsumen, yang tertuang dalam Rancangan UU Rusun dikeluhkan oleh para pengembang terutama pengembang skala kecil.

Hal ini disampaikan dalam pertemuan para pengembang yang tergabung dalam REI (Real Estate Indonesia) dengan Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Suharso Monoarfa pada pekan lalu. Beberapa dari pengembang mengatakan, aturan ketersediaan pembangunan fisik 20 persen sangat memberatkan terutama pembangunan apartemen.

"Aturan 20 persen ini kalau untuk landed house tidak masalah, tapi yang menjadi permasalahan adalah pembangunan apartemen," kata Ketua Dewan Pertimbangan DPP REI, Teguh Satria yang mewakili para pengembang lainnya.

Menanggapi keluhan ini, Menpera Suharso Monoarfa mengatakan aturan 20 persen artinya sudah dibangun atau tersedia baru bia melakukan pengikatan perjanjian jual beli (PPJB). "Dari data-data yang masuk, kasus perumahan kerap terjadi karena pembangunannya mandeg atau mati tapi konsumen sudah bayar. Ini memberikan proteksi kepada konsumen," ujar Suharso.

Pengembang juga diminta untuk tidak melihat hal ini sebagai hambatan. Aturan ini juga memberi kesempatan bagi pengembang apabila masuk bisnis properti harus serius. "Kalau aturan besarnya 20 persen, tanyakan ke DPR karena sudah ketentuan," kata Suharso. (Natalia Ririh)

This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read our FAQ page at fivefilters.org/content-only/faq.php
Five Filters featured article: Comment Is Free But Freedom Is Slavery - An Exchange With The Guardian's Economics Editor.

Daerah Pinggiran Surabaya Bakal Berkembang

Posted: 21 Mar 2011 01:26 PM PDT

SURABAYA, KOMPAS.com - Kawasan kumuh yang berada di pinggiran Kota Surabaya akan diproyeksikan sebagai kawasan strategis pada lima tahun ke depan.

Jika nanti lingkar barat dan timur sudah jadi, daerah seperti Benowo semakin maju dan makin berkembang.

-- Tri Rismaharini

Hal itu sampaikan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat memberikan sambutan pada acara Muasyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Pemerintah Kota Surabaya, di Kantor Pemkot Surabaya, Senin.

"Lima tahun mendatang, Pemkot Surabaya akan memfokuskan pada pembangunan di daerah pinggiran, terutama setelah pembangunan infrastruktur di kawasan barat dan timur selesai," katanya.

Diketahui di kawasan pinggiran Kota Surabaya direncanakan akan dibangun sejumlah inrastruktur di antaranya berupa jalan tol lingkar timur dan jalan tol lingkar barat.

Namun, lanjut dia, seiring dengan pesatnya pembangunan di kawasan pinggiran, memunculkan kekhawatiran, bahwa masyarakat akan semakin tersisihkan. Untuk itu, Risma meminta kepada seluruh jajarannya untuk ikut membantu memikirkan bagaimana masyarakat agar tak tersisihkan.

"Jika nanti lingkar barat dan timur sudah jadi, daerah seperti Benowo semakin maju dan makin berkembang," ungkapnya.

Menurut Risma, masyarakat pinggiran saat ini harus mendapatkan perhatian khusus. Sebab jika tidak, mereka akan tergiur untuk menjual tanahnya. Karena biasanya, jika kawasan tersebut maju perkembangannya, akan dibarengi harga tanah yang tinggi.

"Jika mereka menjual tanah tersebut, secara otomatis mereka akan pindah. Benar mereka mendapatkan uang banyak, tapi itu sifatnya sementara. Tidak apa-apa kalau mereka bisa menggunakan uangnya itu dengan baik, jika tidak, akan habis dan mereka akan semakin tersisihkan," paparnya.

Risma berharap agar perkembangan daerah pinggiran Surabaya dengan daerah sekitarnya tak terjadi ketimpangan, disarankan daerah di Kabupaten Gresik dan Sidoarjo juga melakukan perkembangan di daerah pinggiran juga.

Risma juga memaparkan, jika proses penataan kota di Surabaya menyita perhatian kalangan internasional. Bahkan, beberapa negara di Asia Pasifik akan belajar penanganan perkotaan di Surabaya dalam beberapa bulan ke depan.

Risma menuturkan, negara-negara di Asia Pasifik belajar penataan kota di tengah keterbatasan. "Itu yang ingin mereka (negara Asia Pasifik) pelajari. Makanya mereka tertarik untuk datang ke Surabaya," ujar Risma.

Bangun Rusunawa untuk Penghuni Rumah Tepi Kali Code

Posted: 21 Mar 2011 01:17 PM PDT

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Yogyakarta mengusulkan pembangunan rumah susun sederhana sewa untuk penanganan jangka panjang banjir lahar hujan Merapi yang kerap merendam permukiman di sepanjang bantaran Sungai Code.

Kami mengusulkan ke pemerintah pusat untuk membangun rusunawa (rumah susun sederhana sewa) sebagai penanganan jangka panjang.

-- Rapingun

"Sejauh ini, masyarakat di sepanjang bantaran Sungai Code tampaknya tidak siap dengan konsep hunian sementara untuk penanganan banjir lahar hujan sehingga kami mengusulkan ke pusat untuk membangun rusunawa (rumah susun sederhana sewa) sebagai penanganan jangka panjang," kata Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Rapingun di Yogyakarta, Senin.

Menurut dia, konsep rusunawa tersebut akan lebih bisa diterima oleh masyarakat yang terkena dampak banjir lahar hujan Merapi karena masyarakat tidak harus pindah terlalu jauh dari lokasi tempat tinggalnya sekarang, selain karena rusunawa adalah bangunan permanen yang bisa dihuni dalam waktu lama.

"Jika mereka tinggal di hunian sementara, hanya dibatasi dua tahun. Tetapi jika tinggal di rusunawa, mereka bisa tinggal di bangunan permanen dalam waktu yang lebih lama," katanya.

Usul pembangunan rusunawa tersebut, lanjut dia, juga merupakan bagian dari penataan wilayah sungai karena banjir lahar dingin tersebut kemungkinan masih akan terus berlangsung dalam waktu cukup lama.

Pemerintah Kota Yogyakarta mengusulkan lokasi pembangunan rusunawa tersebut tetap di sepanjang bantaran Sungai Code dengan memperhatikan batas lokasi aman.

Usul dari Pemerintah Kota Yogyakarta untuk membangun rusunawa tersebut telah disampaikan kepada pemerintah pusat yakni Kementerian Perumahan Rakyat dan Kementerian Pekerjaan Umum pada akhir Januari.

Namun, pemerintah pusat masih terus mengajukan syarat minimal luasan lahan yang harus disediakan pemerintah daerah untuk lokasi pembangunan rusunawa adalah 3.000 meter persegi.

"Jika harus mencari lahan dengan luas 3.000 meter persegi di Kota Yogyakarta, akan sangat sulit karena lahan di kota sangat terbatas. Karena itu, kami segera mengajukan surat untuk menegosiasikan penurunan luasan minimal lahan pembangunan rusunawa," katanya.

Asisten II Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Eko Suryo Maharso mengatakan, usul luasan minimal lahan yang diajukan ke pemerintah pusat adalah 600 meter persegi.

Rusunawa tersebut, akan diprioritaskan bagi warga masyarakat yang rumahnya rusak akibat banjir lahar hujan. Pascabanjir lahar hujan yang terjadi Sabtu (19/3), terdapat 48 rumah yang rusak dan tidak lagi dapat dihuni yaitu 43 rumah di Kelurahan Gowongan, satu rumah di Kelurahan Sorosutan dan empat rumah di Kelurahan Suryatmajan.

Pemerintah Kota Yogyakarta juga meminta kecamatan untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar dapat segera membuat surat apabila terdapat sumur-sumur yang tercemar sehingga bisa segera diberi obat oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta.

Selain itu, pemerintah juga akan mengajukan surat kepada Pemerintah Provinsi DIY terkait permintaan bantuan penyediaan alat berat untuk membantu proses pengerukan pasir di Sungai Code.

Rumah Idaman

Senin, 21 Maret 2011

Rumah Idaman “Pengembang Keluhkan Syarat Pembangunan Rusun” plus 2 more

Rumah Idaman “Pengembang Keluhkan Syarat Pembangunan Rusun” plus 2 more

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Kamus Bercinta

Blog Archive