Jumat, 01 April 2011

Rumah Idaman “Jababeka Ekspansi ke Cilegon” plus 2 more

Rumah Idaman “Jababeka Ekspansi ke Cilegon” plus 2 more


Jababeka Ekspansi ke Cilegon

Posted: 02 Apr 2011 04:54 AM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu cara untuk meningkatkan kemakmuran rakyat di Indonesia dengan meningkatkan jumlah lapangan kerja. Lapangan kerja yang menyerap pekerja paling banyak dan paling cepat berasal dari kawasan industri.

Hal ini disampaikan oleh S.D Darmono, Presiden Direktur PT. Jababeka Tbk saat ditemui di kantornya, di Menara Batavia Jalan KH. Mas Mansyur, Jakarta, (Jumat, 1/4/2011). Menurut Darmono, sebenarnya Indonesia memiliki kekayaan terbesar adalah tanah. "Tanah luas di Indonesia kalau tidak digarap nilainya rendah. Sementara rakyatnya banyak yang tidak mendapat pekerjaan," ujarnya.

Darmono menambahkan, dengan luasan tanah yang tersebar di banyak pulau di Indonesia, sementara rakyat belum sejahtera, menimbulkan keprihatinan. "Jadi kami inginnya meningkatkan kemakmuran rakyat dengan meningkatkan jumlah lapangan kerja. Jumlah lapangan kerja paling cepat dan banyak dapat terserap dari kawasan industri," katanya.

Ayah tiga putra ini mencontohkan, misalnya untuk 1 hektar tanah pertanian, berapakah orang yang terserap untuk mengerjakan. Sekitar 2-4 orang akan terserap. Namun, 1 hektar untuk industri akan menyerap minimum 100 orang.

"Industri membuat orang bekerja dengan disiplin karena menggunakan teknologi. Dengan teknologi, rakyat menjadi tambah pintar. Penghasilan ada setiap bulannya," kata pendiri dan CEO PT. Jababeka Tbk ini.

Lalu, apakah industri meminggirkan pertanian? Darmono mengatakan dengan hadirnya industri, pertanian tidak terpinggirkan, tetapi pertanian diindustrialisasikan. "Pertanian diintensifikasikan dengan mesin-mesin. Tanpa punya kawasan industri, baik pertanian, perkebunan, atau perikanan tidak akan maju. Semua hasil alam diekspor, sementara rakyat tetap miskin. Kita harus gunakan teknologi untuk mengolah hasil alam sendiri," jelasnya.

Selain kawasan industri Jababeka di Cikarang, PT. Jababeka Tbk juga melakukan ekspansi dengan Jababeka Industrial Park di Cilegon. Kawasan industri seluas 1.000 hektar ini mulai dibangun 2011 ini. "Jababeka senangnya membeli tanah di luar Jakarta yang menganggur lalu dibangun kawasan industri. Rencananya kalau lancar kawasan industri Cilegon selesai 3 tahun lagi," katanya.

Untuk kawasan industri Jababeka di Cilegon, Darmono mengatakan pihaknya mengeluarkan capex Rp 60 Miliar. "Ini untuk pemasarannya saja, ya untuk menarik minat investor di Cilegon. Harus dibuat menarik agar investor tertarik. Kalau sudah banyak yang datang, tentunya biayanya lebih dari itu. Uang Rp 60 Miliar itu ibarat gadis yang tengah bersolek agar dilirik," ujarnya sembari tertawa. (Natalia Ririh)

This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read our FAQ page at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers. Five Filters featured article: Libya and Oil.

Jababeka Prioritaskan Empat Segmen

Posted: 02 Apr 2011 04:48 AM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengembang PT. Jababeka Tbk memprioritaskan empat segmen dalam pengembangan kawasan industri di Jababeka, Cikarang, Jawa Barat. Empat segmen meliputi penjualan lahan industri (land industrial), penjualan perumahan (residential), bangunan komersial (commercial building), dan recurring income.

Menurut Presiden Direktur PT. Jababeka Tbk, S.D Darmono, mengatakan dari empat segmen ini, penjualan lahan industri masih yang utama. "Andalan pertama masih jualan tanah ke pabrik-pabrik, karena lahannya belum habis dan penghuninya belum banyak. Yang tiga lainnya juga tetap dikembangkan agar penghasilan perusahaan seimbang," kata Darmono yang ditemui di kantornya, Menara Batavia Jalan KH. Mas Mansyur, Jakarta, Jumat (1/4/2011).

Darmono menambahkan catatan pada segmen keempat yakni recurring income atau pendapatan yang terus menerus didapatkan dari produk properti, besar artinya bagi pendapatan Jababeka. "Recurring income misalnya tempat golf, ini aman kalaupun ada resesi. Kalau tanah sudah habis atau ada krisis global, siapa yang akan membeli? Lalu bagaimana membayar karyawan? Dari recurring income bisa membayar karyawan, membayar pajak, juga bank," jelasnya.

Ditanya apakah recurring income menjadi andalan utama Jababeka selain penjualan lahan, Darmono mengatakan posisinya masih 50:50. "Mungkin tahun depan recurring income akan tercapai. Di Bekasi Power, penghasilannya lebih besar dari jualan tanah," katanya.

Jababeka merupakan kota kawasan industri terbesar di Indonesia. Saat ini luasnya mencapai 5.600 hektar, dengan hampir 4.600 hektar lahan telah terbangun. Banyak pabrik-pabrik besar (manufaktur) baik lokal maupun multinasional, yang mengoperasikan kegiatannya di kawasan industri ini. Tercatat sekitar 1.500 pabrik sudah berdiri. Pabrik-pabrik multinasional berasal dari 29 negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Perancis, Inggris, Belanda, Australia, Korea, Singapura, Taiwan, Malaysia, dan lainnya.

Dari sisi perumahan, menurut Darmono, diperkirakan penduduk perumahan di Jababeka sekitar 50.000. Dihuni oleh para karyawan yang pabriknya berada di Jababeka. Perumahan yang telah ada seperti Tropicana Garden, Simprug Garden, dan Veranda Golf Townhouse.

Untuk commercial building, telah dibangun 10 Rumah sakit, Mal Jababeka, 1.000 ruko, Grand Zuri Hotel, Metropark Condominium, kolam renang luas, ladang golf, 35 Sekolah Menengah Umum, 10 Perguruan Tinggi dan yang terbesar adalah President University. (Natalia Ririh)

This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read our FAQ page at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers. Five Filters featured article: Libya and Oil.

RUU Pengadaan Tanah Selesai Bulan Juli

Posted: 02 Apr 2011 02:06 AM PDT

JAKARTA, KOMPAS.com - Rancangan Undang-Undang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan dijanjikan selesai dalam tiga bulan ke depan. Mulai bulan Maret 2011, Dewan Perwakilan Rakyat telah mulai membahas materi di dalam RUU tersebut.

Persoalan di dalam pengadaan lahan adalah jangka waktu pembebasan lahan yang tak pasti yang akan dieliminasi dengan memperluas konsinyasi. Kemudian, adanya personel yang pasti untuk membebaskan lahan.

Dengan UU Pengadaan Tanah, diharapkan kebutuhan lahan untuk infrastruktur dapat mudah dipenuhi. Hal itu karena selama ini hambatan dalam pembangunan infrastruktur mulai dari jalan tol, pelabuhan, hingga bandara, terletak di pengadaan lahan yang sering kali tak dapat dipastikan kapan lahan dapat dibebaskan.

"Apabila materi RUU dipahami oleh semua pihak dan dapat dipikirkan kepentingan yang lebih besar, sebenarnya pembahasan RUU itu hanya membutuhkan waktu tiga bulan tak usah menunggu sampai akhir tahun ini," kata anggota Panitia Kerja RUU Pengadaan Tanah, yang juga anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDI-P, Nusyirwan Soejono, Jumat (1/4) di Jakarta.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak, Rabu kemarin, dalam Dialog Infrastruktur yang digelar PT Nusantara Infrastruktur Tbk, mengatakan, pemerintah mengharapkan RUU itu diselesaikan paling lambat akhir tahun ini.

Dalam catatan Kompas, pemerintah sebenarnya menargetkan RUU Pengadaan Tanah dapat disahkan paling lambat Desember 2010. Akan tetapi, kata Nusyirwan, pemerintah terlambat menyerahkan draf naskah RUU itu.

Persoalan di dalam pengadaan lahan adalah jangka waktu pembebasan lahan yang tak pasti yang akan dieliminasi dengan memperluas konsinyasi. Kemudian, adanya personel yang pasti untuk membebaskan lahan.

Sementara bagi Nusyirwan, perkara terkrusial dalam RUU Pengadaan Tanah ini adalah kepastian lahan yang akan dibebaskan sesuai rencana tata ruang dan tata wilayah. Dengan demikian, ada kepastian dalam suatu proyek infrastruktur.

Jadwal mundur Karena ketidakjelasan dalam pembebasan lahan, selama ini terjadi pemunduran jadwal penyelesaian proyek. Ruas Tol Kampung Rambutan-Cikunir, misalnya, telat 2,5 tahun dari jadwal hanya karena ada satu bidang lahan di Cikunir yang terlambat dituntaskan. Demikian pula di ruas Tol Bandara Juanda-Waru, tol sempat tak dapat diselesaikan satu tahun, hanya karena ada lahan seluas 3.000 meter persegi yang tak dapat dituntaskan.

"Misalnya, kita akan membebaskan satu lahan kuburan. Ukurannya sebenarnya hanya 1 x 2 meter, tetapi uang yang diminta bukan hanya untuk ukuran lahan itu, tetapi pemilik tanah juga meminta dana untuk selamatan. Ini kan repot untuk mempertanggungjawabkan uang negara yang sudah dikeluarkan," kata Hermanto. 

This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read our FAQ page at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers. Five Filters featured article: Libya and Oil.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar