Rabu, 31 Maret 2010

Rumah Idaman “Gita Wirjawan: Orang Asing Boleh Beli Properti” plus 3 more

Rumah Idaman “Gita Wirjawan: Orang Asing Boleh Beli Properti” plus 3 more


Gita Wirjawan: Orang Asing Boleh Beli Properti

Posted: 01 Apr 2010 04:52 AM PDT

Kamis, 1/4/2010 | 11:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Orang asing akan diizinkan memiliki apartemen dan juga properti komersial di Indonesia. Aturan soal ini sedang direvisi dan diharapkan berlaku pada kuartal ketiga tahun ini.

Langkah ini akan menarik investor asing masuk ke Indonesia dan menambah aliran dana asing masuk negeri ini.

"Pemerintah Indonesia tetap punya komitmen melanjutkan kebijakan yang mempermudah berinvestasi di Indonesia," kata Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita I Wirjawan dalam sebuah forum di Singapura, Rabu (31/3/10).

"Saya optimistis jika sekali kita mengambil langkah yang benar, kita akan dapat meningkatkan jumlah investasi asing 15 persen lebih banyak dibandingkan tahun lalu, yang tercatat sejumlah 14 miliar dollar AS," kata Gita.

Pernyataan Gita Wirjawan disambut baik oleh pengamat pasar properti dan ekspatriat di Jakarta. Ini merupakan indikasi yang paling jelas bahwa pemerintah tidak mengetatkan aturan kepemilikan asing atas properti di Indonesia.

Langkah ini juga diambil pada saat ada peningkatan stabilitas fiskal. Kondisi ini dapat membuat Indonesia pada posisi tinggi, sebagai tempat yang menarik untuk berinvestasi beberapa tahun ke depan, menurut Bloomberg News. (Sumber: The Straits Times)

Five Filters featured article: Chilcot Inquiry. Available tools: PDF Newspaper, Full Text RSS, Term Extraction.

Pemprov DKI Didesak Realisasikan Green Building

Posted: 31 Mar 2010 03:47 PM PDT

Rabu, 31/3/2010 | 22:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Jajaran Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) DKI Jakarta, mendesak pada Pemprov DKI Jakarta, agar segera merealisasikan konsep green building.

Konsep ini layak untuk segera direalisasikan, mengingat kondisi gedung-gedung di Jakarta saat ini merupakan salah satu penyebab efek rumah kaca terbesar. Hal ini berdampak terhadap percepatan pemanasan global. Karenanya, Gapeksindo DKI, mendukung langkah Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo untuk menerapkan green building pada gedung-gedung bertingkat di ibu kota.

"Karena dengan green building, gedung akan lebih hemat energi, ramah lingkungan dan lebih ekonomis," kata Japinal Sagala, Ketua Umum DPD Gapeksindo DKI, usai membuka acara Pelatihan Manajemen Badan Usaha Gapeksindo DKI Jakarta, Rabu (31/3).

Sebagai organisasi yang terdiri dari 1.000 pengusaha konstruksi, Gapeksindo mendesak agar konsep green building perlu segera direalisasikan. Sebab tanpa disadari, bangunan-bangunan bertingkat ini mengonsumsi energi 40 persen-50 persen. Bangunan ini juga merupakan penghasil emisi CO2. Dampaknya, jika gedung yang tidak ramah lingkungan maka pastinya tidak akan laku di pasaran.

Oleh karena itu, penerapan green building harus didukung dengan aturan yang mengikat. Misalnya, dalam RTRW Provinsi DKI Jakarta, penerapan konsep lingkungan yang hemat energi dan sehat bergantung pada penataan kota.

Sebelumnya, Pemprov DKI mewajibkan semua pengembang dan pengelola gedung tinggi untuk menerapkan prinsip green building yang ramah lingkungan. Konsep ini sebagai penghematan energi listrik dan air. Penghematan dapat dilakukan dengan mengatur arsitektur bangunan maupun dengan pemasangan peralatan elektronik yang hemat listrik. Salah satunya adalah penggunaan lampu LED (Light Emitting Diode) dan pembangkit listrik tenaga surya.

Adapun pelatihan badan usaha yang diikuti 200 peserta ini bertujuan mengakomodir perubahan PP Nomor 38 Tahun 2000 yang telah direvisi menjadi PP Nomor 4 Tahun 2010 tentang Peran Jasa Masyarakat Konstruksi. "Kita terus melakukan pembinaan terhadap anggota menyangkut daya saing badan usaha," paparnya. (Sumber: beritajakarta.com)

Five Filters featured article: Chilcot Inquiry. Available tools: PDF Newspaper, Full Text RSS, Term Extraction.

Isi Raperda DKI Minim Ruang Terbuka Hijau

Posted: 31 Mar 2010 03:37 PM PDT

Rabu, 31/3/2010 | 22:37 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengkritisi isi perda Rencana Tata Ruang Wilayah (Raperda RTRW) DKI Jakarta 2030. Walhi menilai isi raperda minim partisipasi publik, permasalahan lingkungan hidup, serta kawasan ruang terbuka hijau (RTH) dan sampah.

Direktur Eksekutif Walhi DKI Jakarta, Ubaydillah, menerangkan, dalam pertemuannya dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto, pihaknya menyampaikan dua isu positif. Yakni terkait Raperda RTRW DKI 2030 yang dinilai masih belum sempurna dan masalah persampahan yang dinilai belum menemukan penyelesaiannya.

Terkait Raperda RTRW DKI 2030, ia menegaskan, ada dua hal yang disampaikan yakni masalah substansi dan prosedur penyusunan draft raperda. "Kedua masalah ini belum benar-benar merepresentasikan aspirasi masyarakat. Ini kita sampaikan karena protes dari Koalisi untuk Jakarta 2030 tidak ditanggapi," kata Ubaydillah usai bertemu dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto, di Balaikota DKI, Rabu (31/3).

Walhi menilai substansi raperda itu masih terlalu umum dan belum dijelaskan secara rinci. Ia mengkritisi substansi pola RTRW DKI 2030 yang belum mampu menyelesaikan masalah populasi penduduk Jakarta yang dibatasi akan bertambah menjadi 10 juta orang pada tahun 2030. Sedangkan saat ini saja, penduduk Jakarta sudah mencapai 9 juta orang.

Artinya, akan terjadi pengurangan penduduk Jakarta dengan merelokasi warga-warga bantaran kali. Atau bisa jadi orang yang melanggar peraturan kependudukan akan dipulangkan ke daerahnya masing-masing. Sehingga dikhawatirkan Jakarta hanya diperuntukan untuk masyarakat kalangan atas saja dan masyarakat kecil dipinggirkan.

Begitu juga dengan kawasan yang peruntukannya sebagai RTH belum tersusun secara detail di Raperda RTRW DKI 2030. Dari hasil kajian WALHI DKI, RTH di Jakarta hanya sebatas pada lahan-lahan yang sudah ada seperti kali, danau, taman-taman di jalan dan hutan-hutan kota yang memang sudah diperuntukan sebagai RTH. "Tapi yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat, kami melihat belum ada. Padahal kita harus memenuhi target 30 persen untuk RTH. Tapi sekarang baru 9,6 persen dari target 2010 sebesar 13,94 persen," tandasnya.

Terkait masalah sampah, Walhi DKI mendesak Pemprov DKI untuk segera membuat perda atau peraturan gubernur sebagai turunan dari UU Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. "Kami mendapatkan informasi dari BPLHD DKI, kalau draft perda sampah saat ini sedang dibahas sebelum dibawa ke DPRD DKI," ungkapnya.

Menanggapi minimnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan Raperda RTRW, Kepala Dinas Tata Ruang DKI, Wiriyatmoko, menerangkan, penyusunan draft Perda RTRW sudah melibatkan partisipasi masyarakat secara maksimal. Karena sejak tahun 2005 hingga 2009 telah dilakukan focus discussion group dari tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota.

"Semua masyarakat dari berbagai pihak dan kalangan turut datang menyumbangkan usulan dan masukan. Koalisi untuk Jakarta 2030 selalu diundang tetapi tidak pernah datang. Pernah sekali datang pada saat diskusi pada tahun ini dan seluruh masukannya ditampung," kata Wiriyatmoko.

Ia juga menegaskan, hingga saat ini masih membuka kesempatan berbagai pihak untuk memberikan masukan dan usulan terhadap Raperda RTRW. Namun jika meminta untuk mengubah semua isi raperda dan mengulang dari awal, tentunya sudah tidak bisa lagi.

"Mereka bisa terlibat langsung pada penyusunan Perda RTRW untuk tingkat kecamatan. Karena Raperda RTRW 2030 itu bersifat makro atau umum, kalau Perda Detail RTRW itu bersifat mikro. Di situ mereka bisa bicara untuk merampungkan isinya," ujarnya. (Sumber: beritajakarta.com)

Five Filters featured article: Chilcot Inquiry. Available tools: PDF Newspaper, Full Text RSS, Term Extraction.

Melonjaknya Harga Properti di China Hanya Sesaat

Posted: 31 Mar 2010 03:16 PM PDT

Rabu, 31/3/2010 | 22:16 WIB

TOKYO, KOMPAS.com - Para ekonom di Bank of Japan (BoJ) dan UBS AG memperkirakan, melonjaknya harga properti akibat pertumbuhan ekonomi China, hanya bersifat sesaat. Karakteristik ini hampir sama dengan yang terjadi di Jepang pada dekade 1970an.

Berdasarkan penelitian BoJ, saat Jepang baru mulai pulih ekonominya tahun 1970an, industri properti Jepang tumbuh dengan pesat. "Hal yang sama berlaku di China, ekonomi China bakal tetap berekspansi meski properti berkontraksi," ujar Wang Tao, analis UBS di Beijing.

Kontras dengan pernyataan Kenneth Rogoff, profesor dari Harvard University, yang menyatakan ekonomi di China turun 2 persen, akibat naiknya pinjaman mangkrak, paska booming properti.

"Orang sering membandingkan situasi di Jepang dan China, namun ini jelas berbeda. China saat ini baru memasuki tahap awal pembangunannya, jadi jika ada hambatan, masih ada potensi bagi perekonomian China untuk tetap tumbuh," imbuh Wang. (Bloomberg/Agung Ardyatmo/KONTAN)

Five Filters featured article: Chilcot Inquiry. Available tools: PDF Newspaper, Full Text RSS, Term Extraction.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar