Senin, 29 Maret 2010

Rumah Idaman “Jalan Layang Cakung Belum Dibangun, Sentra Primer Baru Timur Terhambat” plus 3 more

Rumah Idaman “Jalan Layang Cakung Belum Dibangun, Sentra Primer Baru Timur Terhambat” plus 3 more


Jalan Layang Cakung Belum Dibangun, Sentra Primer Baru Timur Terhambat

Posted: 29 Mar 2010 03:20 PM PDT

Senin, 29/3/2010 | 22:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Terhambatnya pembangunan Sentra Primer Baru Timur (SPBT) di Jakarta Timur disebabkan oleh rencana pembangunan infrastruktur yang masih belum terealisasi.

Salah satunya adalah belum terealisasinya pembangunan Fly Over (FO) Cakung. Jalan layang ini diperlukan untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi di perlintasan kereta api di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Padahal sejak tahun 2003 silam, jalan layang ini sudah  diusulkan sehingga rel KA dari arah pintu tol Bintara dapat dihindari pengguna jalan.

"Pada tahun 2008, anggarannya sudah dialokasikan tapi anehnya malah dibatalkan kembali, " tukas Murdhani, Walikota Jakarta Timur, Senin (29/3).

Sejauh ini, kawasan tersebut dikenal sebagai daerah padat lalu lintas, baik pada pagi hari maupun siang dan sore hari. Kemacetan akan semakin parah, jika Double-Double Track (DDT)  selesai dibangun. Kendaraan akan semakin padat bila jalan layang belum juga dibangun. 

Menurut Murdhani, jika jalan layang itu dibangun, perkembangan kawasan SPBT akan semakin pesat. Salah satu yang ikut berkembang adalah Perkampungan Industri Kecil (PIK) di kawasan Penggilingan. Jalur  ini  salah satu akses menuju kawasan PIK. Produk-produk PIK tidak kalah dengan pusat kerajinan Cibaduyut dan Tajur di Jawa Barat. 

Murdhani telah meminta anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk ikut memperjuangkan pembangunan infrastruktur di kawasan SPBT agar disetujui pemerintah.

Murdhani berharap pelebaran Jalan Raya Pulogebang dapat segera diwujudkan untuk mengantisipasi volume kendaraan yang melintas, terutama bila Terminal Bus Pulogebang mulai berfungsi. "Jika Terminal Bus Pulogebang sudah selesai, ruas jalan ini tidak mampu menampung kendaraan yang masuk dan keluar terminal," katanya.

"Semua usul ini adalah langkah antisipasi untuk mengurangi kesemrawutan lalu lintas di Jakarta Timur," jelas Murdhani. (Sumber: beritajakarta.com)

Five Filters featured article: Chilcot Inquiry. Available tools: PDF Newspaper, Full Text RSS, Term Extraction.

Baru 10 Persen Kendaraan Lewat Tol Kanci-Pejagan

Posted: 29 Mar 2010 02:39 PM PDT

Senin, 29/3/2010 | 21:39 WIB

BREBES, KOMPAS.com - Kendati telah beroperasi sejak akhir Januari lalu, Jalan Tol Kanci-Pejagan (Brebes) belum banyak dimanfaatkan pengguna jalan. Hingga kini jumlah kendaraan yang melewati jalur tol tersebut hanya sekitar 10 persen dari jumlah kendaraan yang masuk ke wilayah Jawa Tengah.

"Sehari tidak sampai 2.000 kendaraan yang masuk dari barat (Kanci, Cirebon)," ujar Kepala Kepolisian Wilayah Pekalongan Komisaris Besar Fatkhur Rahman seusai peletakan batu pertama pembangunan pos polisi di pintu keluar tol Pejagan, Jumat (26/3).

Fatkhur menduga, hal itu akibat pengaruh jalan dari arah Cikampek yang belum tersambung ke Kanci. Selain itu, masyarakat juga masih meminati jalur pantura karena jalannya masih bagus, serta kondisi lalu lintasnya masih memadai untuk dilalui kendaraan berat. "Tapi saya yakin, nanti kalau Lebaran pasti ramai," kata Fatkhur.

Oleh karena itu, lanjut Fatkhur, perlu adanya pembenahan terhadap sejumlah sarana di jalur tersebut.

Di beberapa ruas jalan perlu diperhalus karena sambungan beton kurang rata, sehingga mengakibatkan ban mobil mudah usang. Selain itu jumlah lampu penerangan dan rambu-rambu lalu lintas di tol ini juga kurang.

Meskipun begitu, lanjut Fatkhur, polisi selalu melakukan patroli di sepanjang jalur tol. Setiap hari, paling tidak satu unit kendaraan polisi jalan raya (PJR) dan satu unit kendaraan dari petugas keamanan Polres Brebes patroli di jalur itu.

Polisi bersama dengan PT Semesta Marga Raya (pelaksana pembangunan tol Kanci-Pejagan) juga membangun pos polisi di pintu keluar tol Pejagan.

Menurut Fatkhur, pembangunan pos memberi nilai strategis bagi pengembangan jalur tol tersebut. Keberadaan pos juga semakin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama jika terjadi kemacetan atau kecelakaan.

Kepala Divisi Operasional PT Semesta Marga Raya, Yayan Zumarlyan, mengatakan, sebelum dioperasikan, sarana di jalur tol sudah memenuhi syarat dari Departemen Perhubungan.

Menurut Yayan, pihaknya juga telah melebarkan jalur di luar tol (jalan keluar menuju jalur pantura), serta memberikan fasilitas bagi pejalan kaki.

Namun untuk pengadaan rambu dan lampu penerangan di jalur itu, perlu koordinasi dengan pemerintah daerah setempat. (Siwi Nurbiajanti/Sumber: KOMPAS Cetak Lembar Jawa Tengah)

Five Filters featured article: Chilcot Inquiry. Available tools: PDF Newspaper, Full Text RSS, Term Extraction.

RTRW di Jateng Jangan Ikuti Kegagalan Konsep Solo Raya

Posted: 29 Mar 2010 02:34 PM PDT

Senin, 29/3/2010 | 21:34 WIB

SEMARANG, KOMPAS.com - Setelah lama terkatung-katung sejak digagas 2007, DPRD Provinsi Jawa Tengah saat ini menyelesaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2009-2029. Raperda ini akan menjadi acuan pembangunan bagi 35 kabupaten dan kota.

Ketua Panitia Khusus RTRW DPRD Jateng, Anik Amikawati, Sabtu (27/3), mengatakan, terdapat delapan pembagian sistem kewilayahan yang muaranya pada kepentingan pertumbuhan ekonomi daerah.

Anik menyebutkan, pusat pertumbuhan itu diarahkan untuk industri, usaha kecil dan menengah, agroindustri, pariwisata, dan juga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan pengembangan klaster.

Menurut peneliti Center For Micro and Small Enterprises Dynamics (CEMSED) Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Bayu Wijayanto, pengesahan pusat pertumbuhan melalui RTRW itu akan sangat penting bagi peningkatan peran Pemprov Jateng. Sebagai wakil pemerintah pusat, pemprov akan bisa menjembatani pemenuhan kebutuhan riil atas permintaan daerah guna mendukung pengembangan kawasan tertentu.

"Regionalisasi pembangunan cepat terjalin karena sinergitas kerja sama antardaerah. Hal itu bisa berlangsung efektif, malahan makin meluas karena dinamika wilayah itu sejatinya tidak mengenal batas," ujar Bayu.

Pakar perencanaan wilayah dari Universitas Diponegoro Semarang, Ragil Haryanto, khawatir pembagian wilayah dalam Raperda RTRW tersebut justru membuat proses pembangunan daerah menjadi kaku. Penyusunan Raperda RTRW yang memuat pembagian kewilayahan itu harus benar-benar dikaji.

Dengan pengotakan wilayah ini, suatu daerah tidak dapat mengembangkan potensi ekonomi dengan daerah lain di luar wilayahnya. "Pemerintah daerah harus siap memfasilitasi dinamisasi ini dengan kebijakan tertentu," kata Ragil.

Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo menilai konsep pembangunan perekonomian dengan pembagian kewilayahan tidak mudah dilakukan. Pengembangan harus direncanakan dengan baik dan setiap daerah harus berperan aktif.

Bibit berharap ketentuan dalam Raperda RTRW Jateng dapat mengembangkan semua daerah yang ada dalam wilayah tersebut. "Seperti konsep Solo Raya yang saya nilai tidak bagus," kata Bibit.

Solo Raya meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Karanganyar, Klaten, Boyolali, Wonogiri, dan Sragen. Bibit menganggap konsep itu gagal mengembangkan perekonomian melalui pariwisata. Alasannya, Kota Solo tetap menjadi pusat kegiatan dan turis hanya singgah sebentar di daerah Solo Raya lainnya. (Winarto Herusansono/Herpin Dewanto Putro/Sumber: KOMPAS Cetak Lembar Jawa Tengah)

Five Filters featured article: Chilcot Inquiry. Available tools: PDF Newspaper, Full Text RSS, Term Extraction.

PDAM Segera Atasi Keluhan Suplai Air Rusunawa

Posted: 29 Mar 2010 02:29 PM PDT

Laporan wartawan KOMPAS Eny Prihtiyani

Senin, 29/3/2010 | 21:29 WIB

BANTUL, KOMPAS.com - Menanggapi keluhan penghuni rumah susun sederhana sewa terkait suplai air, Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bantul berjanji segera memasang instalasi. Suplai air dari sumur akan dialihkan ke PDAM agar pasokan terjamin.

Pemasangan instalasi direncanakan tahun ini yang dikerjakan bersama Dinas Pekerjaan Umum. "Dengan beralih ke PDAM diharapkan pasokan air lebih terjamin baik kuantitas maupun kualitasnya," kata Direktur Utama PDAM Kabupaten Bantul Agung Darmadi, Sabtu (27/3).

Keluhan soal air diterima pengelola sebulan terakhir antara lain air kotor dan kuantitas. "Suplai air menggunakan air tanah karena anggaran minim. Kami perkirakan air tanah cukup, tetapi baru dihuni sekitar 50 persen saja sudah ada keluhan," kata Sekretaris Tim Pengelola Rusunawa Sunarso.

Untuk mendapatkan pasokan air memadai, pengelola berkoordinasi dengan PDAM. Pembangunan instalasi dimulai setelah penyerahan aset rusunawa ke Pemkab Bantul. "Status rusunawa masih milik pusat, belum diserahterimakan ke kami. Kami kesulitan bertindak lebih jauh," katanya.

Dari kapasitas 196 kamar terisi sekitar 100 kamar. Sisanya dalam tahap seleksi 396 pendaftar, yang didominasi warga mampu. Padahal, itu dikhususkan bagi warga berpenghasilan rendah.

Rusunawa Pemkab Bantul berada di Jalan Lingkar Selatan di Dusun Glugo, Panggungharjo, Sewon. Rusunawa dibangun di atas lahan 1,3 hektar dengan dua blok gedung. Luas tiap kamar berkisar 24 meter persegi. Tiap kamar memiliki ruang tamu, dapur, kamar mandi, dan kamar tidur.

Rusunawa dihuni awal 2010. Harga sewa bergantung lokasi kamar. Tarif lantai II Rp 200.000, lantai III Rp 175.000, lantai IV Rp 150.000, dan lantai V Rp 125.000. Awalnya, rusunawa dikhususkan bagi warga Bantul, tetapi diubah dibuka bagi warga Kota Yogyakarta karena banyak peminat. (Sumber: KOMPAS Cetak Lembar Yogyakarta)

Five Filters featured article: Chilcot Inquiry. Available tools: PDF Newspaper, Full Text RSS, Term Extraction.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar