Kamis, 25 Maret 2010

Rumah Idaman “Wisma Sehati Buka Ruang Pamer Terbaru di BSD” plus 3 more

Rumah Idaman “Wisma Sehati Buka Ruang Pamer Terbaru di BSD” plus 3 more

Wisma Sehati Buka Ruang Pamer Terbaru di BSD

Posted: 25 Mar 2010 03:15 PM PDT

Kamis, 25/3/2010 | 22:15 WIB

BSD, KOMPAS.com - Perusahaan penyedia keramik, sanitary, dan fitting, Wisma Sehati, membuka ruang pamer terbaru di BSD City, Tangerang, Banten. Ruang pamer  berlantai tiga seluas 1.350 meter persegi ini, menghadirkan aneka produk keramik, porcelain tile, asesori kamar mandi impor, maupun sanitary dan fitting asli dari Amerika Serikat, Jerman, Italia, Spanyol, dan China.

CEO Wisma Sehati Tekno Wibowo hari Kamis (25/3/10) mengatakan, BSD merupakan ruang pamer keenam, setelah Jakarta. Surabaya, Bandung, dan Semarang. Pembukaan ruang pamer di BSD menjadi bagian penting sejarah panjang Wisma Sehati, yang telah mampu membuktikan keandalan dalam menyediakan bahan berkualitas dan pelayanan terbaik kepada pelanggan. "Pelayanan itu gratis, di antaranya penyediaan konsultasi jasa arsitektur dan interior, konsep dan desain, pengiriman cepat dan terjadwal dan supervisi di lapangan.

Menurut Wibowo, perkembangan bisnis properti di kota-kota besar di Indonesia terus meningkat. Pertumbuhan signifikan terlihat pada real estate untuk kelas menengah dan kelas atas. Perkembangan ini berimbas pada bisnis bahan bangunan dengan berbagai produk variannya seperti landscaping, roofing, wall material, floor, ceramics.

"Building material saat ini bukan dilihat semata dari sisi fungsional saja, tetapi juga sudah menjadi bagian dan cermin kepribadian dan gaya hidup. Ini terlihat dalam pilihan kualitas maupun desain material bangunan yang dipakai," katanya.

Kebutuhan konsumen ini dipahami Wisma Sehati. Produk-produk baru terkemuka yang tersedia di sini antara lain merek Kohler Reve, Kohler Karbon, Axor Starck Shower Collection (by Phillipe Starck), Axor Massaud (by Jean Marie Massaud), Hansgrohe PuraVida (by Phoenix design), Porcelanosa seri Marmol, Venis seri Street, Atlas Concorde seri Intensity, Metropol seri Cromat dan lain-lain.

"Kami tidak hanya menyediakan produk hanya untuk kalangan atas, tetapi juga kalangan menengah dengan tetap mementingkan kualitas dan keasliannya," kata Wibowo.

Tekno Wibowo mengawali bisnis material kamar mandi di Semarang tahun 1976 dan pindah ke Jakarta untuk memperluas pemasaran pada tahun 1982. Di Jakarta, bisnis perdagangan dalam skala kecil dimulai dengan menyediakan bahan material impor berkualitas seperti ubin keramik, sanitary wares, asesori kamar mandi, granit, dan marmer.

Dalam rentang waktu yang singkat, bisnis makin berkembang luas di bawah bendera Wisma Sehati yang berkantor di Jalan Pinangsia Raya, Jakarta. Perusahaan ini dikenal memiliki hubungan erat dengan pemasok andal dan berkualitas dari Italia, Jerman, Spanyol, dan Amerika Serikat. Tahun 1988, Wisma Sehati membuka cabang di Surabaya, dan pada tahun 1991, Wisma Sehati memindahkan kantor pusatnya ke Jalan Arteri Mangga Dua Raya, Jakarta. 

Five Filters featured article: Chilcot Inquiry. Available tools: PDF Newspaper, Full Text RSS, Term Extraction.

Hutan Kota di Jakarta Ditambah Enam Hektar

Posted: 25 Mar 2010 01:31 PM PDT

Kamis, 25/3/2010 | 20:31 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com  Pemprov DKI Jakarta akan menambah hutan kota seluas enam hektar. Yakni untuk perluasan Hutan Kota Srengseng di Jakarta Barat seluas tiga hektar dan tiga hektar lainnya di Jakarta Utara. Ini dilakukan untuk mempercepat pencapaian target 30 persen ruang terbuka hijau (RTH) di Ibu Kota

Pemprov DKI sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 62 miliar dari APBD 2010 untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pemprov DKI juga akan menanam pohon langka dan pohon pelindung di Hutan Kota Pondok Labu, Jakarta Selatan.

Kepala Bidang Kehutanan, Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan DKI Jakarta, Desman Sitorus, mengatakan, pada tahun 2010 ini akan ada penambahan hutan kota di dua lokasi. Yaitu perluasan lahan Hutan Kota Srengseng seluas tiga hektar dari luas yang telah ada yaitu 15 hektar.

Untuk pembebasan lahan tersebut, pihaknya telah menganggarkan dana Rp 30 miliar. "Ini merupakan dedicated program yang diusulkan Gubernur DKI Jakarta," kata Desman di Jakarta, Kamis (25/3).

Sisanya, pembebasan lahan di wilayah Jakarta Utara senilai Rp 32 miliar. Harga pembebasan lahan akan disesuaikan dengan nilai jual objek pajak (NJOP) kedua wilayah tersebut. Ditargetkan, pembayaran pembebasan lahan di dua lokasi itu rampung pada akhir tahun 2010.

Jika pembebasan lahan selesai akhir tahun ini, pada tahun 2011 program ini dapat dilanjutkan dengan pembangunan jogging track dan permainan anak-anak serta penanaman pohon-pohon langka dan pohon lindung. Pembangunan jogging track dan permainan anak-anak ini untuk mencegah agar hutan kota tidak dimanfaatkan untuk kegiatan negatif.

Anggaran pembebasan lahan sudah ada di Bank DKI, tinggal menunggu Surat Pencairan Dana (SPD) yang dikeluarkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI.  "Jika SPD sudah dikeluarkan, proses pembebasan lahan sudah bisa dimulai," ujarnya.

Proses pembebasan lahan hutan kota ini dimulai dari pengumuman di surat kabar yang memberitahukan bahwa dibutuhkan tiga hektar lahan di Jakarta Barat dan tiga hektar di Jakarta Utara. Biasanya pengumuman tersebut akan dipasang selama satu minggu.

Setelah ditemukan peminat yaitu pemilik tanah yang akan menjual tanahnya, proses dilanjutkan dengan pengecekan sertifikat tanah ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) di wilayah setempat. Kemudian menanyakan harga NJOP kepada kantor Pajak Bumi Bangunan (PBB), pengukuran tanah, sosialisasi pemanfaatan lahan untuk hutan kota serta pembayaran jual beli.

"Proses itu bisa memakan waktu selama tiga bulan lebih. Semua proses tersebut dilakukan di kelurahan. Para pemilik tanah harus membuka rekening di Bank DKI, karena dana disimpan di bank tersebut," imbuhnya. Ia berharap pembebasan lahan bisa dirampungkan lebih cepat dari target, agar penataan hutan kota tersebut dapat berjalan.

Selain melakukan pembebasan lahan, pihaknya juga sudah memulai penanaman pohon di Hutan Kota Pondok Labu yang baru dibebaskan pada akhir tahun 2009. Rencananya akan ada 600 pohon yang ditanam di hutan tersebut dengan anggaran Rp 100 juta.

Selain itu sebanyak 600 pohon akan ditanam di sepanjang bantaran Banjir Kanal Timur dengan anggaran Rp 100 juta. Kemudian 600 pohon di Hutan Kota Cilangkap, Jakarta Timur dengan anggaran Rp 100 juta. "Anggaran penanaman pohon relatif kecil karena banyak stakeholder turut menanam pohon di hutan-hutan kota di Jakarta," jelasnya. (Sumber: beritajakarta.com)

Five Filters featured article: Chilcot Inquiry. Available tools: PDF Newspaper, Full Text RSS, Term Extraction.

Tata Ruang Kemang Diusulkan Diubah Jadi Kawasan Niaga

Posted: 25 Mar 2010 01:00 PM PDT

Kamis, 25/3/2010 | 20:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - DPD DKI Jakarta mengusulkan perubahan peruntukan Kemang dari kawasan pemukiman menjadi kawasan perniagaan. Hal ini mengingat pembangunan di kawasan Kemang semakin pesat sehingga perlu adanya perubahan peruntukan tata ruang wilayah Kemang menjadi kawasan perniagaan dan kuliner.

Perubahan peruntukan ini dinilai sangat penting agar tidak menimbulkan efek negatif. Sebab kondisi Kemang saat ini memberikan keuntungan bagi pemilik bangunan, maupun pemerintah, terutama dari hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi sejumlah tempat tersebut.

"Kawasan Kemang hendaknya dijadikan kawasan niaga, karena pemilik bangunan telah menginvestasikan usahanya," ungkap Djan Faridz, anggota DPD DKI saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Walikota Jakarta Selatan, Kamis (25/3).

Menurut Djan Faridz, mengembalikan Kemang menjadi kawasan pemukiman bukanlah hal yang mudah. Karena kawasan Kemang sudah terlanjur menjadi kawasan perniagaan. Terlebih, permasalahan ini tidak hanya menyangkut perubahan fungsi kawasan saja, tetapi juga menyangkut hajat hidup orang banyak yang menggantungkan hidup dari sejumlah usaha yang bertebaran di kawasan Kemang. "Kita juga harus memperhitungkan nasib para karyawan yang barada di sana. Jika ditutup, puluhan karyawan akan kehilangan pekerjaannya," jelasnya.

Karena itu, dia meminta Walikota Jakarta Selatan Syahrul Effendi untuk mengusulkan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di kawasan Kemang kepada Gubernur DKI Jakarta. "Apalagi kawasan Kemang saat ini sudah berkembang menjadi industri pariwisata dan restoran. Jangan disegel lagi karena itu menyangkut usaha dan penyerapan tenaga kerja. RTRW seharusnya mengikuti zaman dan tidak statis," sarannya.

Walikota Jakarta Selatan, Syahrul Effendi, mengatakan, untuk perubahan kawasan Kemang pihaknya menyerahkan masalah ini pada tingkat provinsi, baik dari segi kajian maupun kebijakan. "Soal penataan Kemang, itu merupakan kajian provinsi. Kita akan tunggu kebijakan provinsi," katanya.

Namun, pihaknya juga meminta kepada para pengusaha di Kemang untuk menghormati hak-hak pejalan kaki, dengan tidak menggunakan trotoar sebagai tempat parkir kendaraan pelanggan. "Diharapkan ada kesadaran dari para pengusaha," tandasnya.

Kepala Dinas Tata Ruang DKI Wiriyatmoko mengungkapkan, jika kawasan itu akan diprioritaskan menjadi kawasan komersil. Bahkan, penataan kawasan Kemang akan dituangkan dalam rencana detail Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI 2010-2030 jika perda itu disahkan DPRD DKI.

Sebelum dimasukkan dalam gambaran rencana detail kota, kata Wiriyatmoko, terlebih dulu akan diadakan pertemuan antara stakeholder dan warga di kawasan Kemang. Pertemuan itu akan membahas langkah apa yang harus dilakukan untuk mengubah kawasan pemukiman menjadi kawasan komersial.

"Jika izin peruntukan bangunan harus diputihkan semuanya, harus ada syarat-syaratnya agar tidak melanggar hukum. Namun, jika harus dibongkar semua harus ada persetujuan dari seluruh pemilik bangunan. Harus diputuskan bersama, tidak boleh secara sepihak. Tapi meski akan jadi kawasan komersial, tetap akan ada pemukiman juga," ungkapnya.

Setiap pemilik bangunan yang mengubah peruntukan dari rumah menjadi tempat usaha, tetap harus membayar kewajibannya sesuai dengan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah, atau bisa juga dikonversikan ke kewajiban lain yaitu dengan menyediakan sarana dan prasarana fasilitas umum dan fasilitas sosial untuk kepentingan kawasan tersebut. "Itu harus dilakukan, kalau tidak bisa dikenakan sanksi," tegasnya. (Sumber: beritajakarta.com)

Five Filters featured article: Chilcot Inquiry. Available tools: PDF Newspaper, Full Text RSS, Term Extraction.

Pemerintah Bangun Rusunawa Bagi Masyarakat di Tepi Rel KA

Posted: 25 Mar 2010 12:45 PM PDT

Kamis, 25/3/2010 | 19:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) mengkaji pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) sebagai solusi atas relokasi warga yang tinggal di pinggir rel kereta api. Untuk itu, Kemenpera meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan lahan untuk Rusunawa dengan luas minimal 3.500 meter persegi. Rusunawa itu diharapkan bisa dibangun di lokasi yang strategis dan dekat dengan aktivitas warga.  

"Kami tidak ingin pembangunan Rusunawa di Jakarta yang telah dibangun, tidak digunakan atau dimanfaatkan masyarakat," tandas Menpera Suharso Monoarfa, Kamis (25/3/10). Dalam peninjauan tersebut di kawasan pinggir rel KA, tampak antara lain Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dan Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufrie, Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto, Deputi Menpera Bidang Perumahan Swadaya Kriya Arsjah.

"Tngginya tingkat kepadatan penduduk serta makin sulitnya lahan untuk perumahan di Jakarta membuat masyarakat banyak yang memilih tinggal di kawasan kumuh. Mereka bahkan membangun rumah di pinggir rel sehingga laju kereta api menjadi terhambat," kata Suharso.

Peninjauan kawasan kumuh bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II dilakukan dengan menggunakan kereta api mulai dari Stasiun Tanjung Priuk ke Stasiun Jakarta Kota. "Hasilnya menunjukkan, betapa sulitnya pemerintah merelokasi warga di tepi rel KA.

Menpera menegaskan, pihaknya tidak ingin Rusunawa yang telah dibangun oleh pemerintah pada akhirnya tidak dimanfaatkan masyarakat. Suharso memberi contoh Rusunawa di Marunda yang tidak dimanfaatkan masyarakat karena lokasinya jauh dari permukiman dan tempat beraktivitas warga. "Kami akan melakukan evaluasi setiap dua minggu sekali terkait penataan permukiman kumuh di pinggir rel KA," terangnya.

Relokasi warga
Kemenpera akan merelokasi sekitar 700 kepala keluarga (KK) yang tinggal di pinggir rel kereta api (KA) ke rumah susun sederhana sewa karena ini bagian dari program penataan lingkungan kumuh di sepanjang lintasan rel KA mulai dari Stasiun Tanjung Priok hingga Stasiun Jakarta Kota. "Kami perkirakan jumlah warga yang akan direlokasi terus bertambah. Jika saat ini jumlahnya baru 700 KK, tidak tertutup kemungkinan jumlahnya  lebih dari 1.000 KK," kata Suharso.

Kemenpera berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta untuk menata kawasan kumuh di Ibu Kota. "Kami tidak akan menggunakan cara-cara kekerasan untuk memindahkan warga ke Rusunawa," tandas Suharso.

Sementara itu, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono menjelaskan, program penataan kawasan kumuh di sepanjang rel KA diharapkan selesai pada tahun 2012 mendatang. Untuk itu, pihaknya akan mengalokasikan dana sebesar Rp 1,2 triliun dari APBN 2010-2011 untuk program ini.  "Ini bukan sekadar memindahkan kemiskinan warga, tetapi kami ingin meningkatkan martabat dengan menciptakan hunian layak bagi mereka," terangnya.

Masyarakat yang akan direlokasi adalah mereka yang memiliki identitas seperti KTP Jakarta. Sedangkan mereka yang tidak mempunyai KTP Jakarta akan dikembalikan ke daerahnya masing-masing.  Untuk mempercepat pelaksanaan program ini, berdasarkan kesepakatan dengan Kementerian terkait, Menko Kesra menunjuk pejabat Eselon I di Kemenkesra untuk melakukan koordinasi. Pihaknya juga mengajak sektor swasta melalui program CSR untuk turut serta dalam program ini. (Sumber: kemenpera.go.id)

Five Filters featured article: Chilcot Inquiry. Available tools: PDF Newspaper, Full Text RSS, Term Extraction.
Diposting oleh di

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)